PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKU INSIDER TRADING DI PASAR MODAL
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang biasanya diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan itu diantaranya adalah saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call). Kegiatan transaksi efek di Pasar Modal tidak bisa dielakkan dari kejahatan dan pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang bertindak sebagai penyelenggara/pelaksana, pembina dan pengawas terhadap Pasar Modal Indonesia senantiasa membuat peraturan-peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan Pasar Modal, namun perangkat hukum yang telah memadai belum merupakan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum, karena perlindungan dan kepastian hukum akan tercapai apabila perangkat hukum yang telah dibuat akan ditegakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keberadaan Otoritas jasa keuangan dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan Pasar Modal di Indonesia? dan bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh insider trading? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari penelitian kepustakaan. Ada tiga strategi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia, yaitu: (1) pendalaman pasar (market deepening), market integrity yang disiapkan untuk membuat pelaku pasar lebih kompetitif dengan infrastruktur memadai, dan penegakan hukum. Sedangkan peran OJK dalam menentukan adanya tindak pidana di sektor pasar modal yaitu salah satunya adalah perdagangan orang dalam dapat dilihat dari laporan masyarakat atau adanya keganjilan atau ketidakwajaran jumlah transaksi yang dilakukan perusahaan ataupun beberapa investor.
Otoritas Jasa Keuangan, Insider Trading, Pasar Modal.
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS HUKUM SISTEM PEMBAYARAN ROYALTI DALAM PENGGUNAAN MUSIK PADA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA
Salah satu sisi HKI yang tidak dapat dielakkan terutama dewasa ini adalah semakin erat pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. HKI menjadi semakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industri dan perdagangan internasional. Dalam kebijakan HKI nasional, Indonesia telah turut serta dalam komunitas global, dengan telah meratifikasi Persetujuan WTO (Agreement Establishing the World Trade Organization) melalui Undang-UndangNo.7 Tahun 1994, dengan demikian Indonesia terikat dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs (Trade Related Aspect o fIntellectual Property Rights). Dalam Undang- Undang No.28Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pula mengenai ciptaan yang diberikan perlindungan sebagai hak cipta yaitu karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images). Permasalahan yang menjadi pembahasan bagaimana sistem pengaturan pembayaran royalti berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana komposisi pembayaran royalti antara pencipta musik pada karya cipta sinematografi di indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta dalam penggunaan musik pada karya cipta sinematografi di indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta tersebut, maka dapat diketahui bahwa LMKN merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Royalti yang ditarik oleh LMKN dari pengguna adalah atas pemakaian/pemutaran/pemanfaatan musik dan/atau Lagu untuk layanan publik yang bersifat komersial. Di dunia popular disebut royalti atas Performing Rights. Sederhananya, Performing Rights adalah hak untuk penggunaan musik yang diperde- ngarkan di tempat umum, misalnya di restauran, kafe, Mall, Bioskop, Karaoke, Pub, Bar, transportasi publik, radio, konser, dan lain-lain. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 bahwa atas karya cipta yang telah berbentuk nyata dan telah diperdengarkan/dipublikasikan/dideklarasikan maka saat itu juga telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.
Copyright (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN INISIATIF KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Tesis Tanah merupakan aspek penting bagi masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, tanah tidak luput menjadi objek yang sering disengketakan. Dilatar belakangi banyaknya sengketa pertanahan yang belum dapat diselesaikan, akhirnya Kementerian ATR/BPN menerbitkan Permen No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, di mana dalam Pasal 43 terdapat amanat bahwa penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara mediasi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah, yakni: A. Bagaimanakah efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi?; B. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi?; dan Solusi apa sajakah yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi berdasarkan inisiatif Kementerian ATR/BPN dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasikan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
Mediasi, Sengketa Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
IMPLIKASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 85/PUU-XX/2022)
Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada. Melalui pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008, MK diberi kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pilkada. Berdasarkan Putusan MK No.97/PUU- IX/2013, MK membatalkan Pasal 236C UU 12/2008, namun dalam putusan tersebut disyaratkan MK masih berwenang mengadili sengketa Pilkada sampai dengan adanya UU yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pilkada. Kemudian penyelesaian sengketa Pilkada diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, dimana MK masih berwenang mengadili sengketa Pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus. MK kembali mengeluarkan Putusan No.85/PUU-XX/2022 yang membatalkan Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) UU 10/2016. Implikasi Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 menjadikan kewenangan MK dalam mengadili sengketa yang tadinya sementara menjadi permanen dan badan peradilan khusus tidak jadi terbentuk, Pertimbangan hukum Putusan No.85/PUU-XX/2022 Peradilan khusus harus dibawah pelaksana kekuaaan kehakiman, dimana MK merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga mengambil alih kewenangan badan peradilan khusus tersebut.
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM UJI MATERIL AD/ART PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Tesis ini membahas tentang tidak adanya kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik di Indonesia. Dalam sistem politik Indonesia, AD/ART partai politik memiliki peran yang signifikan dalam mengatur struktur, tata cara, dan prinsip organisasi partai politik. Namun, saat ini Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk menguji keberlakuan AD/ART partai politik, yang berarti keputusan terkait validitas atau inkonstitusionalitas AD/ART partai politik tetap berada di luar yurisdiksi Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Pertama, Bagaimanakah kedudukan AD dan ART Partai Politik dala sistem perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji AD/ART Partai Politik di Indonesia? Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUD 1945, Undang-Undang Partai Politik, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait AD/ART partai politik. Pendekatan hukum Peraturan Perundang- undangan juga digunakan untuk membandingkan praktek di negara lain yang memiliki mekanisme pengujian serupa. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai batasan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengawasi keberlakuan AD/ART partai politik serta implikasinya terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan perubahan yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas partai politik di Indonesia.
KERANGKA PENGAMAN SOSIAL SEBAGAI MEDIA RESOLUSI KONFLIK ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE MENJADI TAMBAK (STUDI KASUS DESA SARANG BURUNG DANAU, KECAMATAN JAWAI, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)
Maraknya Kegiatan pengalihfungsian dari hutan mangrove menjadi tambak banyak terjadi sejak puluhan tahun lalu. Kegiatan pembukaan tambak di wilayah Kawasan Hutan khususnya hutan mangrove merupakan salah satu pelanggaran hukum. Kawasan Hutan dapat dikelola olah masyarakat dengan berbagai syarat, salah satu contohnya Hutan Produksi dapat dikelola untuk diambil manfaatnya dalam bentuk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Di Indonesia, pelaku penebangan hutan mangrove dapat dijerat pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Jika pelaksanaan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan langsung menutup tambak, tentu akan memunculkan masalah baru bagi masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencahariannya. Bahkan dapat memicu terjadinya konflik lebih besar antara masyarakat dan pemerintah. Tahun 2020 Presiden menugaskan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di 9 (sembilan) provinsi prioritas rehabilitasi mangrove, namun dalam menjalankan tugasnya BRGM tidak memiliki wewenang dalam penutupan tambak. Melalui Kerangka Pengaman Sosial, BRGM melakukan pendekatan untuk melakukan rehabilitasi mangrove di wilayah yang sudah menjadi tambak. Konsep Kerangka Pengaman Sosial ini menjadi media resolusi konflik atas keterlanjuran pembukaan tambak. Proses pelaksanaan konsep Kerangka Pengaman Sosial ini didahului dengan adanya Pemetaan Sosial, PADIATAPA, Pemantauan dan Pengaduan. Pada tahap PADIATAPA atau Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan ini masyarakat akan diberikan informasi atas kegiatan rahabilitasi yang akan dilakukan pada wilayah tambaknya. Jika masyarakat menyetujui akan dibuat kesepakatan tertulis dan masyarakat membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi di wilayah tambaknya. Hal ini merupakan bagian dari penyelesaian permasalahan diluar pengadilan. Hukum tidak hanya ditegakan namun juga mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM PERSPEKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
Perlindungan Anak oleh Pemerintah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Keppres No. 77 Tahun 2003. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perspektif terhadap tindak pidana perdagangan anak ? bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan anak? dan bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut peraturan perundang-undangan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Peran KPAI salah satunya melakukan perlindungan terhadap korban perdagangan anak yang disertai dengan kekerasan seksual. Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia antara lain: Eselonisasi atau kepangkatan Komisioner KPAI, Kewenangan Kelembagaan, Kurangnya Anggaran yang diberikan Negara, dan Rekomendasi dari KPAI seringkali tidak dijalankan oleh instansi-instansi yang menjadi mitranya. Sanksi terhadap pelaku tindak perdagangan anak, KPAI harus bisa memberikan rekomendasi kepada pengambilan kebijakan mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara yang lebih berat yaitu Hukuman Mati atau Hukuman Penjara Seumur Hidup, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang di timbulkan oleh terdakwa terhadap psikis dan fisik para korban.
Peran, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Tindak Pidana Perdagangan Anak
PENERAPAN PEMULIHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DAN LINGKUNGAN TERDAMPAK DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini PT. Satria Bimantara Gemilang (PT. SBG) yang bergerak dibidang properti diwakili oleh sdr. Irwan Apong selaku Direksi. Bahwa dengan sengaja PT. SBG membuat jalan serta galian pipa untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa site plan. Kemudian setelah di protes warga karena rawan longsor ketika musim hujan, PT. SBG dengan sengaja tidak melakukan rehabilitasi lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa tanah longsor yang menimpa perumahan warga serta mengakibatkan rusaknya baku mutu tanah dan timbulnya banyak korban jiwa sebanyak 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 luka ringan. Akibat dari kasus tersebut korporasi dipidana oleh penegak hukum dengan pidana denda dan tanpa ada pemberian restitusi ataupun ganti rugi kepada korban, sedangkan tata cara pengajuan restitusi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Ganti Rugi terhadap korban tindak pidana lingkungan Hidup oleh Korporasi
KEDUDUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XVII/2019 DAN PUTUSAN MK NOMOR 6/PUU-XVIII/2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Kedudukan dan wawenang BPJS Ketenagakerjaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020 serta Penyelenggaraan Jaminan Sosial menurut Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Setelah peneliti manganalisis hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjan (BPJS Ketenagakerjaan) sebagai badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dapat dikualifikasi sebagai badan yang berada dalam rumpun eksekutif. Kedudukan BPJS Ketenagakerjaan sangat ditentukan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 6/PUU-XVIII/2020. (2) Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kewenangan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan UU BPJS secara tegas menyatakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian merupakan kewenangan BPJS Ketetenagakerjaan untuk penyelenggaraanya (Pasl 6 ayat 2 UU BPJS), serta seluruh kegiatan dan kewenangan yang dimiliki oleh TASPEN maupun ASABRI dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TENAGA KERJA ASING DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
Adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari China yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangannya telah ditetapkan yang mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan yang mengatur tujuan penggunaan TKA secara selektif dengan tetap memprioritaskan TKI. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Tenaga Kerja Pendamping, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015, dan yang terakhir adalah Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Disnakertrans di Konawe-Sulawesi Tenggara yang melalui Satgas Gabungan yaitu Tim Pengawas Orang Asing telah dilakukan secara maksimal, seiring dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Penguatan pengawasan TKA juga dapat dilakukan dengan membangun border security (pengamanan perbatasan) yang terintegrasi, baik di darat, laut, maupun udara. Penerbitan Perpres TKA memang dimaksudkan untuk peningkatan investasi di tanah air dengan cara menyederhanakan perizinan penggunaan TKA, namun beberapa pengaturan di dalam Perpres TKA bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan.
Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing
KELEMBAGAAN PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRESPEKTIF PRINSIP IKTIKAD BAIK
Maraknya pembukaan wilayah pertambangan di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan berbagai masalah hukum salah satunya di bidang aspek lingkungan. Sektor pertambangan masih merupakan sektor utama dari devisa negara Indonesia yang memiliki dimensi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, hukum lingkungan diharapkan untuk mengantisipasi setiap upaya yang mencoba mencemari atau merusak lingkungan. Mobilitas adalah hukum lingkungan yang lebih progresif dengan lahirnya UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) dan dalam hubungannya dengan semangat otonomi daerah. Menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatkan pemanasan global di banyak daerah dan lebih menjamin kepastian hukum adalah berbagai faktor kelahiran UUPPLH. UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Penambangan) memberikan pemahaman baru tentang konsep hukum pertambangan modern setelah selama ini rezim penambangan selama lebih dari 42 tahun di Indonesia tunduk pada UU No. 11 tahun 1967 Ketentuan Dasar Penambangan. Otonomi daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan pertambangan yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, didalamnya menentukan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat dan setiap usaha pertambangan dari Gubernur. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana implementasi prosedur dan penaatan perizinan pertambangan Bahan Galian Golongan C kaitannya dengan hukum lingkungan, bagaimana dampak pemanfaatan lingkungan terhadap izin pertambangan golongan C di kabupaten sukabumi, dan kebijakan hukum dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup, khususnya akibat pengusahaan pertambangan golongan C di Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undang hasil penelitian, jurnal ilmiah. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, Penelitian Kepustakaan. Analisis Data adalah yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.
Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C
ANALISA YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI TERHADAP KEPALITAN DALAM PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL (Studi Terhadap Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby. jo. Nomor: 24/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Sby
Tugas dan kewajiban Direksi dalam menjalankan perseroan terbatas didasarkan pada prinsip fiduciary duty. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dilindungi oleh prinsip business judgement rule yang memberikan kekebalan hukum kepada Direksi selama tugas perseroan tersebut dijalankan dengan itikad baik dan hati-hati. Namun, prinsip business judgment rule dapat dianulir oleh prinsip piercing the corporate veil ketika Direksi melakukan pelangaran fiduciary duty yang menyebabkan kerugian dan/atau pailitnya perseroan. Jika harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi pelanggaran fiduciary duty oleh Direksi yang menyebabkan perseroan pailit, maka piercing the corporate veil dapat dikenakan kepada Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penerapan piercing the corporate veil menurut UU PT tersebut telah diterapkan oleh Majelis Hakim pada Putusan No.14/ Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2017/ PN. Niaga. Sby.jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby. Dalam putusan ini menunjukkan bahwa Direktur PT Mawar Ready Mix (sebagai Debitor) telah dinyatakan bersalah dan lalai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga karena tidak pernah menghadiri undangan Rapat Kreditor Pertama dan Rapat Pencocokan Piutang yang telah ditentukan oleh Pengurus dan Debitor tidak mengajukan proposal perdamaian sehingga Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Debitor juga tidak menyerahkan dokumen-dokumen terkait PT. Mawar Ready Mix sehingga digugat oleh Kurator dengan “gugatan lain-lain” ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memutus Direktur dan Komisaris PT Mawar Ready Mix harus bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng dan menyatakan seluruh harta pribadi Direktur dan Komisaris untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta/ boedel pailit PT Mawar Ready Mix (dalam pailit).
KEPOLISIAN PADA PENGATURAN LARANGAN MUDIK LEBARAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19
Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, pemerintah berupaya agar kegiatan berjalan dengan protokol kesehatan sebagaimana telah dihimbau oleh WHO sampai penurunan yang signifikan dari pandemi. Pemerintah melalui Satgas Covid-19 menerbitkan surat edaran yang meniadakan mudik tahun 2021 dan melakukan penyekatan di beberapa titik. Kepolisian berwenang melakukan perubahan pengaturan lalu lintas, penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dan mempertimbangkan segala aspek disertai etika baik. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peniadaan mudik melanjutkan dari kebijakan larangan untuk berpergian ke luar kota pada saat pandemi Covid-19 saat ini. Serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra, padahal mudik sudah menjadi tradisi tahunan untuk melepas kerinduan pada keluarga dan kampung halaman, dengan disertai sanksi berupa denda atau Ancaman hukuman penjara selama hal ini dianggap kontraproduktif dengan apa yang dialami masyarakat selama hampir setahun ini akibat dari wabah pandemi Covid-19. Peniadaan mudik melanjutkan dari kebijakan larangan untuk berpergian ke luar kota pada saat pandemi Covid-19 sedang melanda negeri ini. hal tersebut tercantum dalam terdapat dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, dan juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021.
PERMOHONAN PAILIT OLEH DEBITOR PADA PERUSAHAAN SENDIRI (Studi Kasus PT Mandala Airlines Putusan No. 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt.Pst)
Proses kepailitan dimulai dengan adanya suatu permohonan pailit terhadap debitor yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain/kreditornya. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Oleh karena mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut dan adanya utang PT Mandala Airlines kepada Kreditor yang sudah Jatuh Tempo dan Belum Dibayar. akhirnya maskapai penerbangan nasional ini, mengajukan permohonan pailit. Permohonan itu didaftarkan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat pada 9 Desember 2014 dengan Nomor perkara 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Jkt.Pst. Agar seseorang dinyatakan pailit adalah: debitor mempunyai dua atau lebih kreditor; debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditor. Dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit PT Mandala Airlines dengan dasar hukumnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yaitu"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya." Dan Pasal 8 ayat (4) yang menyebutkan,"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi." Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan tesis penulis.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja/buruh didasarkan pada perjanjian kerja. Sejak terjadiya krisis moneter di Indonesia, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) banyak digunakan oleh sebagian besar pengusaha sebagai dasar hubungan industrial dengan pekerja/buruh. PKWT dipandang dapat menekan biaya pekerja/buruh demi meningkatkan keuntungan dan keberlangsungan perusahaan. Namun dalam prakteknya penerapan sistem PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) sehingga merugikan dan mengurangi perlindungan terhadap pekerja/buruh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan pekerja/buruh dalam PKWT, kendala yang dihadapi dan peran dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis nomatif dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan yang terkait sudah cukup memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh PKWT. Namun dalam pelaksanaannya adanya kendala dalam pelaksanaan PKWT dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Kendala berkaitan dengan peraturan, perjanjian kerja dan pengawasan. Kendala berkaitan dengan peraturan yang kurang jelas sehingga menimbulkan multitafsir yang merugikan posisi pekerja/buruh. Belum adanya format perjanjian yang baku bagi PKWT sehingga pengusaha dapat menentukan isi perjanjian yang lebih menguntungkan posisinya. Pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih kurangan baik dari segi kuantitas dan kualitas tenaga pengawas ketenagakerjaan serta tidak adanya kewenangan dalam melakukan penindakan langsung terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran. Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah cukup memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh namun masih adanya pasal-pasal yang memberi celah terjadinya multi tafsir dan penyelewengan. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih menjamin pelaksanaa perlindungan pekerja/buruh dalam PKWT.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETAPEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)
Prinsip Mahkamah Konstitusi dan undang-undang terdapat pada Pasal 24C, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengacu kepada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014. Proses Pemilu tidak berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kekurangan. Hal tersebut berdampak kepada satu pasangan calon yang menolak hasil Pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut membawa permasalahan itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan secara adil. Berdasarkan penelitian ini yang akan dianalisis yaitu suatu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian yuridis normatif; atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan berdasarkan data sekunder dengan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Terkait gugatan yang disengketakan Pemohon berkaitan dengan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang menurut pemohon lebih unggul dari pada termohon, menurut Mahkamah Konstitusi itu tidak terbukti. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karenanya, dalam hal ini diharapkan bisa melihat sisi lain untuk dapat menerima suatu keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DARI PENJAMIN MILIK PIHAK KETIGA ATAS PAILITNYA DEBITUR (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)
Putusan perkara nomor 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst pada intinya mengenai Obyek Hak Tanggungan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) yang merupakan milik pihak ketiga yaitu Halim Wijaya selaku Penjamin atas utang PT Sinar Lestari Ultrindo selaku Debitur Bank, dalam perjalanannya mengalami kepailitan dan terhadap Obyek Hak Tanggungan milik pihak ketiga berdasarkan putusan tersebut merupakan harta pailit dari PT Sinar Lestari Ultrindo (Dalam Pailit) yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Penggugat (Tim Kurator). Pengaturan Harta Pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan yaitu Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Harta Pailit secara definitif telah insolven terjadi apabila tidak tercapai perdamaian dan kreditor konkuren telah sepakat tidak melanjutkan kelangsungan usaha debior. Jika setelah lewat 2 (dua) bulan pihak kreditor separatis tidak juga menggunakan haknya untuk menjual sendiri atau tidak berhasil menjual sendiri barang jaminannya, maka kreditor separatis harus menyerahkan barang jaminan tersebut kepada kurator dan selanjutnya kurator akan menjual sendiri barang jaminan tersebut. perlu dilakukan harmonisasi terhadap UU Kepailitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah jaminan kebendaan sehingga terdapat keserasian norma hukum yang membuat wewenang kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kepastian hukum dan terlindungi.
KEDUDUKAN DAN PERAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN BIAYA PENGELOLAAN DI RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK (RUSUNAMI)
Adanya penetapan sepihak biaya pengelolaan listrik, air dan pajak penerangan jalan yang dilakukan Badan Pengelola Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Kalibata City dipermasalahkan oleh para penghuni yang tergabung dalam Komunitas Warga Kalibata City (KWKC). Untuk itu penulis menyoroti kedudukan dan Peran Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam peraturan perundang-undangan tentang Rumah Susun, tanggung jawab PPPSRS dan peran Pemerintah untuk menjawab permasalahan tersebut. Pada akhirnya penulis simpulkan bahwa PPPSRS sebagai badan hukum yang membentuk dan menunjuk badan pengelola, belum mencerminkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara optimal sesuai amanat Undang- Undang tentang Rumah Susun. Dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/BPK4N/1995, ditegaskan bahwa PPPSRS dapat mengganti Badan Pengelola jika tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam undang- undang tersebut harus diselesaikan paling lambat satu tahun sejak undang- undang tersebut diundangkan, yaitu paling lambat pada 10 November 2012. Namun hingga saat ini Pemerintah belum mewujudkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, akibatnya peraturan turunan lainnya terkait rumah susun di level pemerintah daerah belum juga terwujud karena tidak sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Akibat kekosongan hukum terkait ketiadaan Peraturan Pelaksana dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, sengketa pengelolaan rumah susun di rusunami Kalibata city khususnya dan berbagai sengketa pengelolaan rumah susun di seluruh Indonesia menjadi semakin carut marut hingga kini.
Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PERJANJIAN MURABAHAH
Latar belakang dalam tulisan ini menyoroti perkembangan bank syariah di Indonesia yang tidak diimbangi dengan pemahaman prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, terutama dalam kegiatan pembiayaan kepemilikan rumah dengan cara murabahah. Tulisan ini mengkaji tanggung jawab hukum bank syariah dalam penyusunan perjanjian murabah yang tidak sesuai dengan prinsipprinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)tentang Murabahah, yang mana haltersebut merupakan kewajiban hukum perbankan syariah berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. selain hal tersebut, pembahasan didalam tulisan ini juga mengemukakan dan membahas mengenai standar-standar produk perbankan syariah yang dikodifikasi dalam Buku Produk Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan pedoman dan standar bagi perbankan syariah selaku pelaku usaha dalam menyalurkan produk dan jasa pembiayaan murabahah kepada nasabah. Standar produk yang diuraikan dalam Buku Produk Perbankan Syariah harus diterapkan dalam penyusunan perjanjian murabahah, penerapan prinsip tersebut juga merupakan bentuk nyata atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang menjadi kewajiban hukum bank berdasarkan Undang Undang Tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sekaligus bentuk pelaksanaan prinsip perlindungan hukum bagi Nasabah perbankan syariah sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maupun Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. hasil analisis dari pembahasan dalam tulisan ini menunjukan perbankan syariah harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat penyusunan perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait bank syariah, termasuk turunan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuagan serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Salah satu kejahatan baru yang belakangan ini muncul adalah kejahatan pencucian uang (money laundering).Kejahatan pencucian uang dari waktu ke waktu semakin diminati oleh para pelaku kejahatan karena terdapat prinsip bahwa uang adalah darah bagi kejahatan (money is blood of the crime). Prinsip tersebut menjadikan seorang penjahat akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan uang hasil dari kejahatan yang dilakukannya, karena tanpa uang tersebut kejahatan-kejahatan lainnya tidak dapat dilakukan lagi. Sama halnya dengan seorang manusia tidak akan dapat hidup tanpa darah dalam tubuhnya. Oleh karena itu, para penegak hukum jika ingin mengentaskan sebuah kejahatan maka seharusnya yang harus dilakukan adalah dengan mematikan dulu sistem peredaran darah dalam tubuh sebuah kejahatan. Obyek dari pencucian uang adalah perolehan uang yang dikenal dengan “dirty money” (uang kotor atau uang haram). Uang kotor ini mempunyai arti uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan seseorang yang kemudian uang tersebut dibersihkan agar tidak dapat dilacak sumbernya.Melihat dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana pencucian uang, maka kejahatan ini menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lainnya untuk memberantas kejahatan pencucian uang. Gerakan internasional untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi The International Convention Against Transnational Organized Crime. Adapun salah satu kasus yang menarik terkait tindak pidana pencucian uang adalah kasus yang melibatkan Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia. Kasus ini bermula, pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Ferry Setiawan (Suami Eddies Adelia) melalui kerjasama pengadaan batubara di PT. PLN Batubara yang beralamat di Jl. Trunujoyo M1/ 35 Jakarta Selatan dengan Apriyadi Malik sebagai pemodal. Pada perjalanan bisnis tersebut, ternyata uang yang dikirimkan Apriyadi Malik kepada Ferry Setiawan yang seharusnya digunakan untuk pengadaan batubara tidak pernah terjadi sehingga Sdr. Apriyadi Malik merasa dirugikan dan uang yang dikirimkan tersebut telah digunakan oleh Ferry Setiawan. Terdakwa Ronia Ismawati Nur Azizah pada tanggal 28 April 2015 dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan pada waktu proses penuntutan selama 3 (tiga) bulan karena terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun terdakwa tidak perlu menjalani hukuman lagi. Pada dasarnya Pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka dengan adanya ketentuan ini diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN HAM KORPORASI DALAM KASUS PEMBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI INDONESIA
Pembakaran hutan dan lahan di Indonesia telah menimbulkan kerugian materil, dan bahkan korban jiwa sejak 1997 sampai dengan 2017. Berdasarkan berbagai laporan dari lembaga pemerintah/negara, media, lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil menduga korporasi merupakan pelaku pembakaran lahan dan atau hutan. Korporasi yang diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan belum dapat diminta pertanggungjawaban HAM-nya karena UU Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara tegas pertanggungjawaban HAM korporasi, dan sebagai pelaku pelanggaran HAM. Terdapat perbedaan pendapat dan ragam penafsiran di kalangan sarjana apakah korporasidapatdimintapertanggungjawabanyaataspelanggaranHAM.BerdasarkanputusanPengadilan Tinggi Nigeria, PN & PT Den Haag, kesekapatan-kesepakatan internasional (Prinsip-Prinsip Panduan HAM dan Bisnis PBB dll) menegaskan doktrin pertanggungjawaban HAM mengalami perluasan, tidak hanya tanggung jawab negara tetapi juga korporasi.
Tanggung Jawab Pidana Korporasi Tanggung Jawab HAM Korporasi dan Negara
KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA (ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA)
Pelaksanaan Peraturan PresidenNo. 21Tahun 2016 tidak selamanya membawa manfaat dan timbal balik. Kebijakan bebas visa ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan timbal balik dari negara yang warga negaranya diberikan bebas visa kunjungan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 43 ayat 2 huruf a. Di dalam penjelasan pasal 43 ayat 2 huruf a tertulis: Yang dimaksud “pembebasan Visa” dalam ketentuan ini misalnya untuk kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan asas timbal balik, yaitu pembebasan Visa hanya diberikan kepada Orang Asing dari negara yang juga memberikan pembebasan Visa kepada warga negara Indonesia. Namun kenyataan yang terjadi saat ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan telah memberikan bebas visa kunjungan kepada 147 negara yang belum memberikan pembebasan visa bagi Warga Negara Indonesia
PENGATURAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK BERBASIS APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
Saatini, jasa pelayanan taksi dan angkutan sewa berbasis aplikasi sedang banyak diminati oleh konsumen Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini dikarenakan taksi dan angkutan sewa berbasis aplikasi dinilai lebih murah, mudah dan nyaman dari pelayanan jasa taksi yang ada. Grab Indonesia adalah salah satu perusahaan penyedia jasa pelayanan taksi dan angkutan sewa berbasis aplikasi yang hadir di Indonesia dengan merek dagang Grab Taxi dan Grab Car. Selain Grab Car, terdapat pula Uber dan Go Car sebagai angkutan sewa berbasis aplikasi yang turut meramaikan pasar. Kehadiran taksi dan angkutan sewa berbasis aplikasi ini mendapat penolakan dari berbagai perusahaan penyedia jasa pelayanan taksi konvensional seperti Bluebird dan Express yang mana keduanya adalah penguasa pasar tertinggi di DKI Jakarta. Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa pada 22 Maret 2016, massa aksi menuntut pemerintah supaya melakukan pemblokiran terhadap aplikasi Uber dan Grab karena dianggap mengganggu iklim persaingan usaha dan investasi yang selama ini cukup baik. Atas permasalahan tersebut, peneliti menganggap perlu untuk mengkaji pengaturan usaha taksi konvensional dan taksi berbasis aplikasi di Indonesia, menganalisa taksi dan angkutan sewa berbasis aplikasi sebagai pesaing jasa pelayanan taksi, serta berusaha mencari pengaturan diskrimasi (unequal level of playing field) antara angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan sewa berdasarkan perspektif UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam tesis ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan untuk penulisan tesis ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis kualitatif, analisis berupa kalimat tanpa mempergunakan rumus atau statistik. Pengaturan yang berkaitan dengan taksi dan angkutan sewa baik konvensional maupun berbasis aplikasi tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari undang- undang hingga peraturan daerah. Penulis menemukan bahwa taksi berbasis aplikasi termasuk ke dalam pasar jasa pelayanan taksi, karena taksi berbasis aplikasi merupakan pesaing dari taksi konvensional. Selanjutnya, penulis juga menemukan diskriminasi pengaturan yang berdampak pada perbedaan kemampuan bersaing (Unequal Level of Playing Field) antara angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan sewa sehingga menyebabkan disinsentif bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN SISTEM AUDIT HUKUM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN RETAIL (STUDI KASUS PTXYZ)
Tesis ini membahas peranan audit internal dalam suatu perusahaan manufaktur dan retail dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau manipulasi selama perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Manufaktur dan retail sebagai suatu satu kesatuan industri yang memproduksi suatu barang dan menjualnya kepada masyarakat.Peranan audit internal dalam perusahaan manufaktur dan penjualan retail sangat penting dalam memberikan masukan yang penting bagi pihak manajemen dalam menunjang efisiensi dan efektivitas perusahaan serta meningkatkan daya saing perusahaan secara langsung dalam bisnis retail, terjadi antara retail modern dan tradisional, antar sesama retail modern, antar sesama retail tradisional, dan ditambah persaingan antar supplier yang ada. Adanya suatu sistem hukum tentang pengawasan internal yang terintegrasi dengan sistem hukum perekonomian itu sendiritentunya akan menciptakan usaha manufaktur dan retail yang bersih dan sehat diIndonesia.Pokokpermasalahanpenelitianini adalahbagaimanaditerapkandandilaksanakannya suatu pengaturan terintegrasi secara nasionalatas sistem pengawasan dari auditinternal yangdapat membantu dan menunjang efektivitas pengendalian internal dalam suatu perusahaan dimana bergerak di bidang manufaktur dan retail, demi pengembangan dan kemajuan dunia bisnis dan perekonomian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau kepustakaan, yang dalam menguraikan permasalahannya dilakukan secara deskriptif analisis terhadap data sekunder. Dalam penulisan penelitian ini akan mempergunakan 2 (dua) teori yakni Teori Akuntabilitas dan Teori Pemeriksaan Akuntasi (Auditing).Salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh perseroan terbatas dalam rangka mendirikan dan menjalankan usaha adalah melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang WDP).Akta pendirian perusahaan badan hukum perlu mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM karena pengesahan itu merupakan pengawasan apakah Anggaran Dasar perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan sekaligus pengakuan sebagai badan hukum (Pasal 9ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007).
PENERAPAN UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA TERKAIT KEWAJIBAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DALAM NEGERI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KONTRAK KARYA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)sejak diberlakukan hingga kini masih menjadi polemik bagi investasi di sektor pertambangan minerba. Salah satu pasal yang menjadi sumber polemiktersebut yaitu Pasal 70 UU Minerbayang mewajibkan perusahaan pemegang izin Kontrak Kontrak untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri, sebagaimana diwajibkan pada pemegang IUP dan IUPK yang sudah berproduksi (Pasal 103). Hal yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah: Pertama, Apakah penerapan peraturan perundang-undangan di sektor pertambangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilakukan secara konsisten; Kedua, Apa implikasi dari penerapan Pasal 170 UU Minerba terkait kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri terhadap kontrak karya perusahaan pertambangan?; dan Ketiga, Bagaimana kepastian hukum dari penerapan UU Minerba?Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang bertujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh tentang penerapan undang-undang nomor 4 tahun 2009 terhadap kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri serta implikasi hukum kontrak karya.
PARADIGMA HUKUM ATAS KONFLIK ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NO. 012/PUU-1/2003 TANGGAL 28 OKTOBER 2004
Paradigma Konfik berarti titik pandang suatu perselisihan yang terjadi akibat adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan individu atau kelompok masyarakat tertentu lainnya pada suatu hubungan antara individu/ kelompok yang satu dengan individu/ kelompok yang lainnya. Pada tanggal 28 Oktober 2004 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan bahwa Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan perlu dan pentingnya aturan khusus mengenai Perburuhan/ Ketenagakerjaan yang terangkum pada berbagai bentuk dinamika perselisihan antara Pengusaha dengan Pekerja. Dewasa ini hampir setiap saat baik itu pengusaha maupun pekerja sama-sama mencari celah ‘untuk menang’ atas perselisihan yang terjadi antara Pengusaha dan Pekerja dari peraturan perundangundangan ketenagakerjaan tersebut, akibatnya sama-sama membuang waktu, energi, biaya dan berujung di Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perselisihan yang ada.Dalam kasus gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Heni Kurnia Indrawati melawan perusahaannya, dengan perkara No. 112 K/PDT.SUS-PHI/2013, dimana Heni telah bekerja selama 11 tahun dengan jabatan kasir, dan pengusaha melakukan PHK kepada Heni dengan alasan telah melakukan kesalahan berat, dengan tuduhan pidana penggelapan atas kehilangan uang laci Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah). Oleh karena memang tidak melakukan hal tersebut, akhirnya Heni di sidang pidana dan divonis 2 bulan percobaan, dan karena kesalahan berat tersebut pengusaha menyatakan bahwa Henny tidak mendapatkan pesangon 1 (Satu) sen rupiah pun, padahalHenny sudah mengabdi dan juga turut membesarkan perusahaan, karena diduga laporan kepada polisi oleh perusahaan semata-mata hanya agar terhindar dari kewajiban memberikan hak-hak dan kompensasi atas PHK pekerja yang diatur oleh undang-undang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dengan pelaksanaannya serta menggunakan bahan-bahan hukum dan juga nonhukum sebagai penunjang dari penelitian ini.
Politik hukum adalah salah satu aspek yang dilakukan dalam penyusunan peraturan perundangundangan.Banyak yang tidak menyadari bahwa politik hukum adalah hal yang penting untuk mengetahui penyebab lahirnya suatu peraturan perundang-undangan serta untuk men
Politik hukum adalah salah satu aspek yang dilakukan dalam penyusunan peraturan perundangundangan.Banyak yang tidak menyadari bahwa politik hukum adalah hal yang penting untuk mengetahui penyebab lahirnya suatu peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui arah dan tujuan dari pada peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada penelaahan aspek politik hukum atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang memberikan kemudahan dalam pendirian Perseroan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai landasan, nilai-nilai, dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK
Merek adalah salah-satu bentuk hak kekayaan intelektual. Untuk melindunginya, hukum melakukan perlindungan terhadap pendaftaran merek yang merupakan mekanisme administratif dan terhadap pelanggaran merek yang merupakan penegakan hukum. Dalam rangka penegakan hukum ini dilakukan penyelesaian sengketa merek yang berupa penghapusan pendaftaran merek dan pembatalan pendaftaran merek melalui pengadilan. Pengadilan di Indonesia dianggap proses waktu panjang, biaya besar, dan kualitas putusan diragukan. Permasalahannya, apakah dimungkinkan dilakukan alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi? Dalam hal ini, apa sengketa merek yang dapat diselesaiakan dengan mediasi? Bagaimana pula peran mediasi dalam penyelesaian sengketa merek, terutama dalam kasus merek terkenal Prada? Penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan mediasi dengan dasar hukum HIR/Rbg, UU Arbitrase dan APS, UU Merek 2001, SEMA 2002, PERMA 2003, PERMA 2008, dan PERMA 2016. Meskipun sementara ini menurut UU Merek 2001 mediasi atas sengketa merek tidak dapat dilakukan terhadap gugatan ganti rugi, namun sengketa merek lainnya dapat ditempuh. Meskipun mediasi memiliki sejumlah kelebihan, seperti biaya murah, proses cepat, dapat dikendalikan, untuk kerjasama, lebih fleksibel, dan bersifat rahasia; namun mediasi pun mempunyai beberapa kekurangan, seperti kekuatan kesepakatannya lemah, tidak terlaksana bila ditolak salah-satu pihak, dan tidak cocok dengan semua kasus. Meskipun begitu, pelaksanaan mediasi atas sengketa merek juga menghadapi berbagai hambatan, yaitu budaya, kewenangan, regulasi, kesepakatan, infrastruktur, pemerintah, dan pebisnis. Untuk melihat lebih jelas peran mediasi ini, kasus merek terkenal Prada menunjukkan telah berhasilnya dilakukan mediasi.
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 557 K/PDT.SUS-HKI/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015)
Kriteria merek terkenal tidak hanya didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat tetapi juga di dasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan pemiliknya. Reputasi suatu merek dapat dibuktikan dengan pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Dalam praktik di lapangan di Indonesia, begitu banyak merek terkenal yang telah ditiru oleh sekelompok orang yang tidak beritikad baik. Para peniru, khususnya peniru merek asing dengan leluasa memasarkan merek tersebut, dan memperoleh keuntungan dari hasil barang yang mereka tiru tersebut. Peniruan ini telah mengakibatkan kerugian bagi produsen maupun konsumen barang merek terkenal yang ditiru tersebut. Dalam penelitian ini, akan dikaji tentang Bagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait perlindungan merek terkenal, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam sengketa merek terkenal yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015, dan Bagaimana ketentuan hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dalam penerapan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masa akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait perlindungan merek terkenal tidak terlaksana dalam kasus sengketa Pierre Cardin dan IKEA. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya, itikad baik dalam melaksanakan Pasal 6, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak dilakukan oleh pemohon merek dan juga Dirjen HKI. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam penerapan asas itikad baik sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di masa akan datang adalah dengan diterbitkan pengaturan khusus yang berisikan pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek tentang itikad baik dalam permohonan pendaftaran merek. Selain daripada itu, dibutuhkannya mental aparat penegak hukum yang harus kuat dan penuh integritas, dan terakhir adalah adanya itikad baik atau good faith dari para pihak yang berniat mengajukan pendaftaran merek.
KEPASTIAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK TERDAFTAR DARI DAFTAR UMUM MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.264 K/PDT.SUS-HKI/2015)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah merek yang telah terdaftar terlebih dahulu dapat dihapus pendaftarannya oleh suatu pendaftaran merek baru yang sama di Indonesia, dan untuk mengetahui alasan penghapusan pendaftaran merek dagang IKEA dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang dan spesifikasi penelitian dengan metode pengumpulan data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Merek baru yang memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar lebih dahulu tidak dapat diterima atau ditolak pendaftarannya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang Merek, sehingga merek yang telah terdaftar terlebih dahulu tidak dapat dihapuskan pendaftarannya dengan adanya pendaftaran merek baru yang memiliki persamaan atau tidak memiliki daya pembeda. Hal tersebut terkait dengan adanya unsur iktikad tidak baik bagi pemilik merek baru yaitu dengan meniru merek dari pihak lain yang diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Merek, dan Penghapusan merek terdaftar dan digantikan dengan merek yang memiliki karakteristik yang sama milik pihak lain secara nyata dapat membingungkan dan menyesatkan masyarakat selaku konsumen bagi barang yang diperdagangkanAlasan penghapusan merek IKEA milik Inter Ikea System BV asal Swedia sesuai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 yaitu merek IKEA tidak digunakan selama 3 (tahun) berturut-turut atau merek non-use tidak dapat diterapkan atau tidak sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 61 ayat (2) huruf (a), karena adanya bukti-bukti konkrit yang menunjukkan produksi dan pemasaran barang dengan merek IKEA yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk di Indonesia tetap terlaksana, dan pertimbangan lainnya yaitu bahwa merek IKEA milik Inter Ikea System BV asal Swedia merupakan merek terkenal yang telah banyak diketahui di berbagai negara