Jurnal Mitra Pembangunan Hukum

ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) OLEH PENGADILAN NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN No. 305/Pdt.G/BANI/2014/PN. Jkt-Utr)

Joyo Supriyanto — Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0000

Arbitrase sebenarnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun meskipun
begitu, pengadilan masih tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan
putusan yang dibuat oleh arbitrase. Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan sebuah upaya
hukum dari pihak yang tidak puas dari dijatuhkannya putusan arbitrase, kemungkinan untuk dibatalkannya
putusan arbitase, menimbulkan sebuah kerancuan dalam penafsiran Pasal 60 UU Arbitrase. Kerancuan
tersebut adalah dengan adanya kemungkinan dibatalkannya putusan arbitrase, apakah menghilangkan sifat
putusan arbitrase yang final dan mengikat. Lebih lanjut, UU Arbitrase tidak menyebutkan mengenai adanya
upaya hukum untuk pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase. Permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini adalah bagaimanakah pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI yang bersifat final
yang diajukan ke Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase?
apakah pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri sudah tepat menurut Pasal
70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase? dan bagaimanakah akibat hukum dari dibatalkannya Putusan
Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013? Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung data kepustakaan atau data sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini Penulis
membahas perihal pengajuan permohonan pembatalan putusan BANI yang bersifat final yang diajukan ke
Pengadilan Negeri menurut ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase juga mengatur
tentang kemungkinan terjadinya pembatalan terhadap putusan arbitrase oleh pengadilan, dimana pengajuan
permohonan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri sudah tepat menurut Pasal 70 UU No. 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase, dan akibat hukum dari dibatalkannya Putusan BANI Nomor 513/IV/ARBBANI/2013 adalah menjadi dinafikkannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor
513/IV/ARB-BANI/2013 atau putusan tersebut dianggap tidak pernah ada.

IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA ATAS SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG-SARUSUN TERHADAP BENDA TIDAK BERGERAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Hanjar Prihadi — Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0000

Dalam upaya mewujudkan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah memunculkan
beberapa gagasan dalam mengatasi keterbatasan lahan. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan tanah
yang teregistrasi sebagai Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah. Bahkan tidak hanya itu, Pemerintah
juga membuat suatu konsep pemanfaatan tanah-tanah wakaf dengan cara sewa sebagai aktualisasi program
rumah susun umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, yang menggunakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Adanya disharmonisasi peraturan Perundang-undangan antara Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun, hal tersebut disebabkan karena adanya dualisme peraturan yang mengatur tentang Jaminan
kebendaan yaitu Lembaga Jaminan Hak Tanggungan dan Lembaga Jaminan Fidusia. Kepastian Hukum
terhadap Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Sarusun yang diterbitkan atas Barang Milik
Negara/Daerah berupa tanah yang dibebani Jaminan Fidusia menjadi tidak mempunyai kepastian hukum,
hal tersebut disebabkan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
pasal 4 ayat 2 dan penjelasannya telah sempurna, bahwa jaminan kebendaan terhadap Hak Pakai atas tanah
negara wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan

URGENSI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUA DAN ANAK (UPTD PPA) SEBAGAI WUJUD PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Dewi Wulansari — Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0000

Untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak anak agar terbebas dari kekerasan seksual, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah harus hadir menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak
tersebut. Kehadiran negara tersebut dalam bentuk produk hukum yang lebih keberpihakan atas anak korban,
keluarga korban, dan saksi. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan dapat membawa angin segar atas perkembangan hukum
di Indonesia. Salah satunya melalui pengaturan terkait upaya pencegahan, pelindungan, dan pemenuhan
hak anak korban, keluarga, dan/atau saksi serta adanya penambahan sanksi pidana dan/atau perdata
tambahan kepada pelaku korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Untuk
mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan atas anak korban,
maka kegiatan tersebut perlu dikoordinasikan oleh suatu unit pelaksana teknis di daerah yang membidangi
urusan pemberdayaan perempuan dan anak. Mengingat pentingnya upaya pencegahan, penanganan,
pelindungan dan pemulihan anak korban maka pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana
diamanatkan dalam UU TPKS harus secepatnya terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DAN PT AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS & TRAVEL) (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3095 K/PID.SUS/2018 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1577 K/PID.SUS/2021)

Muhammad Ega Nugroho Perdana — Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0000

Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi perlu didukung oleh kelembagaan
yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan salah satu lembaga tersebut adalah
korporasi. Korporasi saat ini mengalami perkembangan pesat dari segi kualitas dan kuantitas serta banyak
memberikan keuntungan bagi negara dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perbuatan yang
dilakukannya harus bersandar pada regulasi yang berlaku. Walaupun sudah ada beberapa regulasi yang
mengatur, masih banyak tindakan korporasi yang tidak sesuai kaidah peraturan. Salah satunya adalah
terjadinya peristiwa pencucian uang oleh beberapa korporasi yang merupakan biro perjalanan wisata haji
dan umrah. Penelitianini mengangkat bagaimana secara yuridis normatif tentang pengaturan korporasi
yang menjalankan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan bagaimana terjadinya disparitas dari
putusan pengadilan atas dua kasus korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan masalah berupa pendekatan kasus dan undang-undang serta data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua perusahaan di atas bukan lembaga keuangan yang dapat
menghimpun dana masyarakat dan adanya disparitas atas putusan pengadilan yang menjerat korporasi dan
pengendali korporasi dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN DEBITUR DI WILAYAH DKI JAKARTA

Juanita Valeri Tanamal — Tue, 19 Mar 2024 00:00:00 +0000

Perkembangan dunia usaha belakangan ini, mengalami kemajuan yang cepat dan pesat. Kemajuan tersebut
dikarenakan penyediaan barang dan jasa memberikan kemudahan dalam proses pembelian sehingga
membuat tingkat konsumtif masyarakat terus bertambah. Kemudahan yang diberikan berwujud dalam
pemberian fasilitas kredit dari kreditur kepada debitur. Pemberian kredit tidak terlepas dari adanya suatu
jaminan dalam transaksi kredit, salah satu jaminan yang sering dipakai masyarakat dalam kehidupan seharihari yaitu jaminan fidusia