PENYELESAIAN SENGKETA YANG BERKEADILAN BAGI BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN
DOI:
https://doi.org/10.35814/8erhfg52Keywords:
BPDLH, Kepailitan, Perlindungan HukumAbstract
Kedudukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam perkara kepailitan menimbulkan persoalan hukum karena lembaga ini sering hanya diakui sebagai kreditor separatis, bukan sebagai kreditor preferen yang memiliki hak mendahulu. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, BPDLH mengelola dana publik dari APBN untuk kepentingan lingkungan hidup, sehingga secara yuridis dana tersebut termasuk keuangan negara yang seharusnya mendapat perlindungan hukum khusus. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan belum memberikan kepastian dan perlindungan terhadap dana publik yang dikelola BPDLH. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Kepailitan, UU Perbendaharaan Negara, dan UU PUPN untuk mempertegas status BPDLH sebagai kreditor preferen sesuai prinsip hak mendahulu atas piutang negara dan asas keadilan hukum.
References
Aina, E. V. (2024). Analisis Dampak Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Dalam Mendukung Proyek Bendungan Marga Tiga Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung. Jurnal Studi Transformasi Indonesia Indonesian Journal of Transformation Studies, 1(1).
Astuti, S. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren PT Istaka Karya (Persero) dalam Pailit. Universitas Islam Indonesia.
Damayanti, R., Tondy, C. J., & Setiadi, Y. (2025). Perlindungan Hukum Akibat Wanprestasi Perjanjian Perseroan Komanditer Dengan Pihak Ketiga. Case Law: Journal of Law, 6(1).
Hafendi, D., & others. (2024). Perspektif Filsafat Hukum terhadap Kepailitan dan Keadilan Bagi Pekerja Dalam Kasus Sritex. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10).
Hutagalung, S. M. (2022). Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua. Sinar Grafika.
Lubis, R. K., & Firmansyah, A. (2025). Mendesain kelembagaan perantara nasional untuk memobilisasi pendanaan iklim di Indonesia: studi kasus BPDLH. Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management), 15–35.
Maulana, M. I. A., Nugraha, T. A., Pasha, M. A. R., & Siraj, M. A. (2025). Dworkin Dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis dan Praktis. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora, 3(01).
Murtadho, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pemberesan Proses Kepailitan. Journal of Contemporary Law Studies, 1(4), 207–226.
Palwa, R. C., & Hariri, A. (2025). Analisis Hukum Tanggung Gugat pada Perseroan Terbuka yang Mengalami Kepailitan. Pagaruyuang Law Journal, 81–102.
Rusdiannor, A. (2022). Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Debitur Atas Hak Pemailitan Kreditur Separatis Dalam Hukum Kepailitan Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Sakti, C. S., Maramis, R. A., & Tampongangoy, G. (2024). Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Akibat Kepailitan Berdasarkan Keputusan PKPU. Lex Privatum, 13(4).
Saleh, I. N. S., Badilla, N. W. Y., Apriyanto, A., & Depari, D. P. (2024). Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Sihotang, K. F., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan Hukum Atas Hak Kreditor Separatis Pada Proses Kepailitan Dalam Kaitannya Dengan Nilai Aset Debitor Yang Lebih Kecil Dari Nilai Utang. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 3435–3454.
Simbolon, T. T. (2024). Rekonstruksi Hak Kreditor Konkuren di Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Keseimbangan Hak Para Kreditor Reconstruction of The Concurrent Creditor Right in The Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligat. Universitas Kristen Indonesia.
Sudjanto Sudiana, S. E., SH, M. M., & others. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan. Allsysmedia.
Suwitra, I. M., Udayana, I. I. G. B., Sukmadewi, D. K. T., Si, S., Sanjaya, I. G. A. M. P., Pt, S., Mardewi, I. N. K., & others. (2022). Tata Kelola Lembaga Desa Dalam Pelaksanaan Hak Pengelolaan Hutan Desa Di Desa Wanagiri Buleleng. Scopindo Media Pustaka.
Walinono, A. M. I., Fahmal, A. M., & Hasyim, S. (2025). Peranan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih. Journal of Lex Theory (JLT), 6(2), 15–27.
Wibowo, A. (2025). Hukum Kepailitan. In Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Yayasan Prima Agus Teknik.
Wibowo, R. A. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum. Ugm Press.
Wiguna, G. (2024). Rekonstruksi Regulasi Insolvensi Dalam Ketentuan Kepailitan Guna Mewujudkan Keberlangsungan Usaha Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Wijayanta, T. (2024). Akibat Pembatalan Perjanjian Perdamaian: Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Konkuren dalam Pembagian Harta Pailit. UGM PRESS.
Zulkifli, S. (2022). Buku Ajar Hukum Kepailitan. In Publis Penerbit Unpri Press. Publis Penerbit Unpri Press.
