Model Komunikasi Politik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang

Abstract

Pembentukan peraturan seperti undang-undang dilakukan komunikasi politik. DPR selaku pembuat undang-undang pun menggunakan bentuk-bentuk komunikasi politik yang beragam dengan berbagai pihak sehingga pembentukan serta konsepsi peraturan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses komunikasi politik di DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang, diantaranya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep komunikasi politik, teori Tindakan Komunikatif, teori Dramaturgi, serta konsep lobi dan negosiasi. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta paradigma konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Mekanisme pembentukan undang-undang melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan; 2) Proses pertukaran pikiran, penyelesaian masalah, dan pengamblobiilan keputusan yang utama dalam tahapan pembentukan rancangan undang-undang dilakukan melalui rapat dan diskusi dengan intens dari jumlah anggota rapat besar ke diskusi tim kecil; 3) Ada proses lobi dan negosiasi dalam komunikasi politik selama pembentukan RUU ini namun tidak eksplisit; 4) Hambatan yang dialami dalam proses pembentukan undang-undang ini adalah perbedaan pemahaman konsep dan pengertian, perbedaan pendapat individu di dalam dan di luar ruang rapat, serta sulitnya mensinkronkan waktu antara pihak-pihak terkait untuk membahas rancangan undang-undang.