PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERKAIT TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Abstract

Dalam dunia kerja notaris masih banyak notaris yang lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, untuk mengetahui dan menganalisa bagimana kinerja notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menurut kode etik notaris dan juga menganalisa bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugas pengawasannya terhadap notaris pada putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris dikaitkan dengan Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dan menganalisa bagaimana sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan dan bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 685/Pid/Sus/2019/PN Bpp. Dalam penelitian ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Nomor : W18.MPDN-BPP.03.10-042 sudah sesui dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 9 angka (4) UUJN. Jika di kaitakn dengan pertanggung jabawan pidana oleh notaris berdasarkan Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp penulis setuju dengan putusan tersebut yang menyatakan bahwa notaris tersebut sersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.