Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANYA

Achlakul Saleh — 2024-12-24

UUJN merupakan pedoman utama bagi setiap Notaris yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan jabatannya, termasuk kewajiban melaksanakan jabatannya secara nyata. Praktiknya dilapangan, masih banyak Notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Padahal menurut Pasal 17 UUJN menegaskan bahwa Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dalam Penelitian ini Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan menganalisis Putusan MPPN Nomor : 09/B/MPPN/IX/ 2023. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. pendekatan hukum yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat pada putusan tersebut diatas. sementara pendekatan empiris penulis gunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum itu berjalan diwilayah lain dengan melakukan studi lapangan pada MPDN Kota Tangerang Selatan. Sehingga didapat hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi Notaris sudah sedemikian lengkap pengaturannya, hanya saja implementasi disetiap wilayah dapat berbeda-beda penegakkan hukumnya. Akibat hukumnya bagi Notaris yang terbukti tidak melaksanakan jabatannya dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat seperti putusan diatas.

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Asih Susilowati — 2024-12-24

Pasal 66 ayat (1) UUJN secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kekuatan hukum MKN dalam memberikan persetujuan terkait pelanggaran jabatan dalam kasus pidana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Notaris diperiksa dan diketahui melakukan penundaan tanggal, tidak membacakan akta, penambahan dan pengurangan minuta dan pengingkaran tanda tangan sehingga MKN memberikan persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021. Putusan Hakim terhadap Notaris terkait pelanggaran jabatan sehingga menimbulkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam persidangan bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK HAK WARIS YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA

Dea Nabila — 2024-12-24

Notaris wajib dan harus mematuhi serta memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Rumusan masalah dalam tesis ini, perbuatan Notaris dalam pembuatan akta masuk ke dalam perbuatan pidana, tanggung jawab Notaris dalam hal akta yang dibuat merugikan pihak ketiga, akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris merugikan pihak ketiga. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang perbuatan Notaris dalam pembuatan akta tidak termasuk ke dalam perbuatan pidana tetapi masuk kedalam ranah hukum perdata. Tanggung jawab Notaris dalam hal akta yang dibuat merugikan pihak ketiga secara administrasi berdasarkan dalam membuat akta otentik untuk kepentingan peralihan hak atas tanah, Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak bersikap professional terkait membuat akta keterangan waris berdasarkan keterangan sepihak dari penghadap yang bukan bagian dari ahli waris. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris merugikan pihak ketiga yaitu batal demi hukum, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Notaris dan Yohana Adijaya (pihak penjual) terkait perbuatan peralihan hak atas tanah merugikan hak orang lain yaitu Paulus Hartono sebagai pihak ketiga yang pertama kali membeli dari Yohana Adijaya tetapi belum dibaliknama dikarenakan alasan Yohana Adijaya surat-surat bukti kepemilikan hilang dan belum ditemukan.

PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENSIUN TERHADAP MINUTA AKTA YANG HILANG

Ilham Ismanudin Muslim — 2024-12-24

Pada Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst seorang Pensiunan Notaris yang mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk membuat minuta akta baru karena menghilangkan minuta akta pada saat Notaris belum pensiun. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta berdasarkan penetapan pengadilan dan bagaimana prosedur pembuatan minuta akta baru berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian normatif atau kepustakaan yang didukung wawancara karena menganalisi peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab notaris pensiun terhadap minuta akta yang hilang berdasarkan penetapan pengadilan dan prosedur pembuatan minuta akta baru berdasarkan penetapan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab sampai dia meninggal terhadap akta-akta yang dibuatnya, artinya Notaris yang sudah pensiun juga memiliki tanggung jawab yang sama. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap penyimpanan minuta akta sampai pada saat serah terima protokol notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, maka tanggungjawab selanjutnya akan dilimpahkan kepada penerima protokol yaitu notaris pengganti (baru) yang menerimanya. Penetapan Pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab notaris pensiun yang menghilangkan minuta akta sebagai dasar pembuatan minuta akta baru oleh notaris pengganti (penerima protokol) yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Minuta akta yang baru memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang hilang, kewenangan notaris membuat minuta akta baru berdasarkan Penetapan Pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga minuta akta tersebut bisa menjadi alat bukti sempurna di persidangan.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Moh Arif Setiawan — 2024-12-24

Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp yang dikuatkan pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 dimana Terdakwa Notaris Gemara terseret kasus korupsi KMK BRI, Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir. JPU menyatakan Gemara bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana diancam pidana pada pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor. Sehingga permasalahan yang dibahas, yaitu: Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 adalah pertanggungjawaban secara pidana karena covernote yang telah dibuat oleh Notaris, terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, dimana dalam covernote tersebut dicantumkan bahwa pengurusan agunan debitur dilakukan oleh kantor Notaris, sedangkan dalam faktanya pengurusan agunan tersebut dilakukan oleh pihak lain, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

Nabila Khalisha — 2024-12-24

Notaris yang telah dipailitkan dengan putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Namun pada kenyataannya dalam kasus Notaris di Kota Surabaya yang dipailitkan berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., Notaris tersebut tidak diberhentikan dengan tidak hormat melaikan diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan pengundurandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana pengaruh putusan kepailitan terhadap pemberian sanksi administratif dan bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara sanksi administratif dengan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji permasalahan melalui konsep hukum secara kepustakaan. Dari analisis tersebut penulis dapat mengetahui bahwa, pemberian sanksi administratif diawali dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berjenjang oleh MPN dengan hasil akhir berupa rekomendasi dari MPP kepada Menkumham untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris pailit. Pemeriksaan tersebut didasari oleh putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai fakta-fakta hukum.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 17 TERKAIT PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (TAKE OVER)

Nani Hidayati — 2024-12-24

Tanggung jawab Notaris terhadap kesalahannya dalam pembuatan PPJB take over rumah. Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Take Over memiliki prosedur berbeda dengan pemberian kredit biasa, dan setiap bank memiliki aturan khusus dalam pemberian KPR. Notaris harus menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam membuat akta otentik, Notaris harus merumuskan dengan rinci isi akta dan menjelaskan maksud dari isi tersebut, untuk meminimalisir perbuatan wanprestasi antara para pihak. Apabila terjadi pelanggaran, Notaris dapat dihadapkan pada tuntutan tanggung jawab yang mencakup aspek hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, dan kode etik profesi Notaris.

PEMULIHAN NAMA BAIK NOTARIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 41 PK/PID/2021

Raden Taufan Eka Nugraha — 2024-12-24

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Jabatan ini diberikan oleh negara untuk mengakomodir kebutuan rakyatnya akan kebutuhan dokumen dan atau alat bukti dalam bidang keperdataan. Namun dalam melaksanakan jabatan tersebut tidak jarang menyebabkan seorang notaris dipidana atas akta yang dibuatnya. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Pemulihan Nama Baik Notaris dan Mekanisme Pemulihan Nama Baik Notaris yang diputus bebas atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/PID/2021. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, sehubungan dengan adanya penyangkalan terhadap pembuatan akta otentik oleh penghadap dalam akta yang dibuat oleh notaris serta notaris dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Namun penyangkalan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga Notaris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan surat dan Notaris diputus bebas serta dipulihkan nama baiknya.

BEBASNYA TERPIDANA NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA UNSUR ESENSIAL TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA RUPS

Stefanus Nataprawira — 2024-12-24

Tujuan dalam penelitian tesis ini, untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS dan pemulihan hak terpidana Notaris akibat tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS tersebut, Majelis Hakim memutus bebas terhadap Notaris Hartono dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, akan dilakukan pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Notaris Hartono sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik. Pemulihan hak terpidana Notaris disampaikan oleh panitera kepada terdakwa dan beberapa instansi, yaitu penyidik, penuntut umum, Ikatan Notaris Indonesia dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa. Selain itu, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan perdata ke Negara.

KESALAHAN NOTARIS AKIBAT TIDAK SAKSAMA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP TANAH KAS DESA BERAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Tusmiati — 2024-12-24

Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya membuat akta sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam membuat akta Notaris berpegang teguh kepada Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yaitu berkewajiban harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tetapi dalam pembuatan akta Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu tidak hati-hati sehingga akta yang dibuat tersebut cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat kesalahan Notaris karena tidak saksama dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Juncto Nomor 124 PK/Pid.Sus/2021 serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menyimpang dari norma hukum sebagaimana dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Juncto Nomor 124 PK/Pid.Sus/2021. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang/ketentuan-ketentuan sebagai bahan hukum primer dan kepustakaan, sebagai bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan Teori pertanggungjawaban. Hasil penelitian akibat Notaris tidak saksama dalam membuat akta pengikatan Jual beli maka Notaris mendapat sanksi pidana dari pengadilan. Pelanggaran tidak saksama belum diatur di KUHP tetapi pelanggaran jabatan Notaris. Terhadap objek tanah apabila memenuhi unsur kerugian negara maka Akta tersebut adalah batal demi hukum.