Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan
KESALAHAN NOTARIS AKIBAT TIDAK SAKSAMA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP TANAH KAS DESA BERAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya membuat akta sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dalam membuat akta Notaris berpegang teguh kepada Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris yaitu berkewajiban harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tetapi dalam pembuatan akta Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu tidak hati-hati sehingga akta yang dibuat tersebut cacat hukum. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah akibat kesalahan Notaris karena tidak saksama dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Juncto Nomor 124 PK/Pid.Sus/2021 serta Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang menyimpang dari norma hukum sebagaimana dalam putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Juncto Nomor 124 PK/Pid.Sus/2021. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji undang-undang/ketentuan-ketentuan sebagai bahan hukum primer dan kepustakaan, sebagai bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan Teori pertanggungjawaban. Hasil penelitian akibat Notaris tidak saksama dalam membuat akta pengikatan Jual beli maka Notaris mendapat sanksi pidana dari pengadilan. Pelanggaran tidak saksama belum diatur di KUHP tetapi pelanggaran jabatan Notaris. Terhadap objek tanah apabila memenuhi unsur kerugian negara maka Akta tersebut adalah batal demi hukum.
Copyright (c) 2024 Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan
BEBASNYA TERPIDANA NOTARIS AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA UNSUR ESENSIAL TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN AKTA RUPS
Tujuan dalam penelitian tesis ini, untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS dan pemulihan hak terpidana Notaris akibat tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS pada Putusan Nomor 41 PK/Pid/2021. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak terpenuhinya unsur esensial tindak pidana pemalsuan tanda tangan akta RUPS tersebut, Majelis Hakim memutus bebas terhadap Notaris Hartono dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, akan dilakukan pemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Notaris Hartono sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik. Pemulihan hak terpidana Notaris disampaikan oleh panitera kepada terdakwa dan beberapa instansi, yaitu penyidik, penuntut umum, Ikatan Notaris Indonesia dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal terdakwa. Selain itu, dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan perdata ke Negara.
PEMULIHAN NAMA BAIK NOTARIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 41 PK/PID/2021
Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Jabatan ini diberikan oleh negara untuk mengakomodir kebutuan rakyatnya akan kebutuhan dokumen dan atau alat bukti dalam bidang keperdataan. Namun dalam melaksanakan jabatan tersebut tidak jarang menyebabkan seorang notaris dipidana atas akta yang dibuatnya. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah Bagaimana Pemulihan Nama Baik Notaris dan Mekanisme Pemulihan Nama Baik Notaris yang diputus bebas atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 41/PK/PID/2021. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini, sehubungan dengan adanya penyangkalan terhadap pembuatan akta otentik oleh penghadap dalam akta yang dibuat oleh notaris serta notaris dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Namun penyangkalan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga Notaris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemalsuan surat dan Notaris diputus bebas serta dipulihkan nama baiknya.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR 17 TERKAIT PENGALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (TAKE OVER)
Tanggung jawab Notaris terhadap kesalahannya dalam pembuatan PPJB take over rumah. Menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Take Over memiliki prosedur berbeda dengan pemberian kredit biasa, dan setiap bank memiliki aturan khusus dalam pemberian KPR. Notaris harus menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam membuat akta otentik, Notaris harus merumuskan dengan rinci isi akta dan menjelaskan maksud dari isi tersebut, untuk meminimalisir perbuatan wanprestasi antara para pihak. Apabila terjadi pelanggaran, Notaris dapat dihadapkan pada tuntutan tanggung jawab yang mencakup aspek hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, dan kode etik profesi Notaris.
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
Notaris yang telah dipailitkan dengan putusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Namun pada kenyataannya dalam kasus Notaris di Kota Surabaya yang dipailitkan berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., Notaris tersebut tidak diberhentikan dengan tidak hormat melaikan diberhentikan dengan hormat karena mengajukan permohonan pengundurandiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji terkait bagaimana pengaruh putusan kepailitan terhadap pemberian sanksi administratif dan bagaimana solusi untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara sanksi administratif dengan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, sehingga penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji permasalahan melalui konsep hukum secara kepustakaan. Dari analisis tersebut penulis dapat mengetahui bahwa, pemberian sanksi administratif diawali dengan pemeriksaan yang dilakukan secara berjenjang oleh MPN dengan hasil akhir berupa rekomendasi dari MPP kepada Menkumham untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris pailit. Pemeriksaan tersebut didasari oleh putusan kepailitan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai fakta-fakta hukum.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp yang dikuatkan pada tingkat kasasi pada Putusan Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 dimana Terdakwa Notaris Gemara terseret kasus korupsi KMK BRI, Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir. JPU menyatakan Gemara bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi beberapa kali sebagaimana diancam pidana pada pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor. Sehingga permasalahan yang dibahas, yaitu: Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam pembuatan akta dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta dalam Putusan Perkara Nomor 3801 K/Pid.Sus/2022 adalah pertanggungjawaban secara pidana karena covernote yang telah dibuat oleh Notaris, terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, dimana dalam covernote tersebut dicantumkan bahwa pengurusan agunan debitur dilakukan oleh kantor Notaris, sedangkan dalam faktanya pengurusan agunan tersebut dilakukan oleh pihak lain, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
PENETAPAN PENGADILAN SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENSIUN TERHADAP MINUTA AKTA YANG HILANG
Pada Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst seorang Pensiunan Notaris yang mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk membuat minuta akta baru karena menghilangkan minuta akta pada saat Notaris belum pensiun. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta berdasarkan penetapan pengadilan dan bagaimana prosedur pembuatan minuta akta baru berdasarkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian normatif atau kepustakaan yang didukung wawancara karena menganalisi peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui tanggung jawab notaris pensiun terhadap minuta akta yang hilang berdasarkan penetapan pengadilan dan prosedur pembuatan minuta akta baru berdasarkan penetapan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab sampai dia meninggal terhadap akta-akta yang dibuatnya, artinya Notaris yang sudah pensiun juga memiliki tanggung jawab yang sama. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap penyimpanan minuta akta sampai pada saat serah terima protokol notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, maka tanggungjawab selanjutnya akan dilimpahkan kepada penerima protokol yaitu notaris pengganti (baru) yang menerimanya. Penetapan Pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab notaris pensiun yang menghilangkan minuta akta sebagai dasar pembuatan minuta akta baru oleh notaris pengganti (penerima protokol) yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Minuta akta yang baru memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang hilang, kewenangan notaris membuat minuta akta baru berdasarkan Penetapan Pengadilan dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga minuta akta tersebut bisa menjadi alat bukti sempurna di persidangan.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK HAK WARIS YANG MERUGIKAN PIHAK KETIGA
Notaris wajib dan harus mematuhi serta memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Rumusan masalah dalam tesis ini, perbuatan Notaris dalam pembuatan akta masuk ke dalam perbuatan pidana, tanggung jawab Notaris dalam hal akta yang dibuat merugikan pihak ketiga, akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris merugikan pihak ketiga. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang perbuatan Notaris dalam pembuatan akta tidak termasuk ke dalam perbuatan pidana tetapi masuk kedalam ranah hukum perdata. Tanggung jawab Notaris dalam hal akta yang dibuat merugikan pihak ketiga secara administrasi berdasarkan dalam membuat akta otentik untuk kepentingan peralihan hak atas tanah, Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan tidak bersikap professional terkait membuat akta keterangan waris berdasarkan keterangan sepihak dari penghadap yang bukan bagian dari ahli waris. Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris merugikan pihak ketiga yaitu batal demi hukum, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Notaris dan Yohana Adijaya (pihak penjual) terkait perbuatan peralihan hak atas tanah merugikan hak orang lain yaitu Paulus Hartono sebagai pihak ketiga yang pertama kali membeli dari Yohana Adijaya tetapi belum dibaliknama dikarenakan alasan Yohana Adijaya surat-surat bukti kepemilikan hilang dan belum ditemukan.
PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
Pasal 66 ayat (1) UUJN secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kekuatan hukum MKN dalam memberikan persetujuan terkait pelanggaran jabatan dalam kasus pidana berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Notaris diperiksa dan diketahui melakukan penundaan tanggal, tidak membacakan akta, penambahan dan pengurangan minuta dan pengingkaran tanda tangan sehingga MKN memberikan persetujuan berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021. Putusan Hakim terhadap Notaris terkait pelanggaran jabatan sehingga menimbulkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam persidangan bahwa perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
PENJATUHAN SANKSI OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANYA
UUJN merupakan pedoman utama bagi setiap Notaris yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan jabatannya, termasuk kewajiban melaksanakan jabatannya secara nyata. Praktiknya dilapangan, masih banyak Notaris yang tidak menjalankan jabatannya. Padahal menurut Pasal 17 UUJN menegaskan bahwa Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Dalam Penelitian ini Permasalahan yang diangkat ialah Bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya dengan menganalisis Putusan MPPN Nomor : 09/B/MPPN/IX/ 2023. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. pendekatan hukum yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian Notaris dengan tidak hormat pada putusan tersebut diatas. sementara pendekatan empiris penulis gunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum itu berjalan diwilayah lain dengan melakukan studi lapangan pada MPDN Kota Tangerang Selatan. Sehingga didapat hasil penelitian bahwa pengaturan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi bagi Notaris sudah sedemikian lengkap pengaturannya, hanya saja implementasi disetiap wilayah dapat berbeda-beda penegakkan hukumnya. Akibat hukumnya bagi Notaris yang terbukti tidak melaksanakan jabatannya dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat seperti putusan diatas.
KAJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DARI SUAMI YANG KAWIN LAGI
Indonesia merupakan negara dengan suku, bahasa dan agama yang sangat beragam. Keanekaragaman tersebut seringkali mempertemukan seorang pria dan wanita dengan agama yang berbeda. Pertemuan tersebut menimbulkan rasa cinta yang berujung pada ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan yang diakui negara (sah) apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sifat formil dari perkawinan yang sah memiliki kekuatan hukum tetap dan melekat baik bagi suami maupun isteri. Namun, tidak semua perkawinan beda agama dapat dinyatakan sahjika adanya perbedaan payung hukum. Ketidakabsahan perkawinan berdampak pada status perkawinan itu sendiri dan harta bersama. Kasus yang sama terjadi pada Putusan No.737/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Hakim yangmenilai bahwa perkawinan pertamatidak sah karena ketidakabsahan dokumen pada pelepasan asas personalia keislamannya. Akibat yang timbul dalam putusan tersebut yakni isteri pertama tidak mendapatkan pembagian harta bersama. Putusan Hakim dalam menganalisis persoalan ketidakabsahan status perkawinan tidak meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara menyeluruh sehingga penegakkan keadilan kurang dapat diterima. Putusan Majelis Hakim dinilai tidak sesuai dengan pembagian hak waris secara ab intestato yakni ahli waris merupakan isteri yang hidup terlama. Dalam perspektif agama, Majelis hakim telah mengesampingkan ahli waris yang beragama minoritas (non-muslim) yang seharusnya menjadi golongan penerima warisan bukan menjadi penghalang. Majelis Hakim yang telah memutus perkara berdampak pada kerugian material dan menimbulkan bias kepastian hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SETELAH TERJADINYA PAILIT PADA DEVELOPER PERUMAHAN
Kebutuhan akan tempat tinggal dewasa ini semakin meningkat, tentunya hal ini akan menjadi potensi usaha yang sangat menjanjikan bagi para developer perumahan untuk menjalankan usahanya. Namun tidak sedikit developer yang mengalami kondisi pailit dan tidak dapat melanjutkan kegiatan pengembangan atas perumahan yang dijalankannya. Kondisi developer yang pailit ini menimbulkan permasalahan bagi pembeli perumahan yang dikembangkan oleh developer pailit terebut, selain kondisi fisik seperti fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak tersedia, hal terkait status hak kepemilikanpun menjadi berpengaruh. Ini terjadi dikarenakan aset developer berupa seripikat induk pada perumahan pailit tersebut menjadi boedel pailit, sedangkan para pembeli belum menerima sertipikat hak milik, terutama bagi pembeli yang telah melunasi fasilitas KPRnya pada Bank. Perlindungan hukum perhadap pembeli perumahan menjadi hal yang paling penting dalam hal ini, Akta Jual Beli antara pembeli dengan developer, perjanjian kredit dengan bank tentunya dapat menjadi akta otentik yang menjadi bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Pada akhirnya peran aktif kurator sebagai pengurus boedel pailit dan bank sebagai kreditur bagi para pembeli dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan proses sertipikat milik pembeli sebagai bentuk peralihan hak pada Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya sertipikat ditangan dan atas nama pembeli, maka proses peralihan hak menjadi sempurna dan Perlindungan Hukum bagi pembeli menjadi lebih pasti.
KAJIAN KEWAJIBAN PESERTA BPJS KESEHATAN AKTIF SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN TANAH
Pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang pada pokoknya mewajibkan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan dalam status aktif sebagai syarat untuk mendapatan 8 (delapan) pelayanan publik. Instruksi Presiden tersebut digunakan oleh Pemerintah sebagai sarana dalam upaya untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan yaitu agar tidak terjadinya lagi defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan yang dengan demikian tidak lagi membebani APBN. Dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah terkait dengan persoalan agraria yaitu mengintruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Metode penelitian yang dipergunakan dalam Penulisan ini dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data/ bahan hukum yang digunakan atau dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan studi dokumen atau kepustakaan dari lembaga pertanahan dan wawancara (interview). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui perihal pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 sebagai suatu norma hukum yang berlaku saat ini (ius contitutum) melalui kajian, telaah dan analisis metode penelitian sehingga dapat diketahui perihal ketepatan pilihan pemberlakuan norma hukum tersebut sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan memenuhi hukum yang memberikan kepastian kepada masayarakat.
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS AKTA JUAL BELI YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN
Akta PPAT berfungsi sebagai alat bukti yang tertulis dan sebagai tuntutan bahan pertimbangan hakim untuk membuat keputusan, dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya menjadi sempurna serta mengikat para pihak dalam akta. Oleh karena itu PPAT dituntut untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, baik pertanggungjawaban secara individu (tanggung jawab etika profesi) maupun tanggung jawab hukum. Apabila PPAT bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap akta yang dibuatnya, maka dapat dimintakan pembatalannya, serta dapat diminta pertanggung jawaban berupa penggantian kerugian yang di derita oleh para pihak atau dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.
PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI PENAYANGAN FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai penerapan dan upaya perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta penyiaran FIFA World Cup Brazil dari pelanggaran tanpa ijin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi dan kedudukan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dengan The Federation International Football (FIFA) yang tidak dicatatkan di Dirjen Haki, analisis pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum dalam perjanjian lisensi penayangan FIFA World Cup Brazil telah memberikan peralihan hak ekonomi kepada PT Inter Sports Marketing terkait penayangan FIFA World Cup Brazil berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta-baru. Kedudukan Perjanjian Lisensi Antara PT. Inter Sport Marketing dengan The Federation International Football (FIFA) yang tidak dicatatkan di Dirjen Hakim pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg adalah sah bagi para pihak, tetapi tidak membawa akibat hukum bagi pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta-baru jelas mengatur hal tersebut.
PENYELESAIAN SENGKETA MERTUA MELAWAN MENANTU DALAM GUGATAN HARTA BAWAAN ALMARHUM SUAMI
Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia apakah itu suami atau istri. Salah satu akibat hukum terjadinya putus perkawinan karena kematian adalah tentang harta perkawinan. sebagaimana yang terjadi dalam Kasus Putusan Nomor 04/Pdt.G/2020/Pn.Bks.). Berdasarkan latar belakang mengenai harta perkawinan, rumusan masalah dari penelitian tesis ini adalah bagaimana kedudukan harta perkawinan suami istri pasca UUP dan mengapa harta bawaan suami yang telah meninggal tidak dapat diwarisi istri dan anak-anaknya. Metode penelitian ini bersifat Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variable. Penyajian data tersebut adalah dalam bentuk Deskripftif, yang sebelumnya dianalisis dengan kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori keadilan menurut Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.” Sesuai dengan asas yang tercantum dalam pepatah Prancis yang berbunyi: le mort saisite le vif. Dalam kasus ini, suami meninggalkan istri dan dua orang anak, meninggalkan harta bawaan, Hakim memutus harta tersebut kembali kepada orang tua, berdasarkan Pasal 35 ayat 2 UUP. Hakim tidak mempertimbangan keadaan real antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga timbul perbedaan antara das sollen dan das sein. Hakim dalam menciptakan keadilan seharusnya tidak hanya bersumber pada Undang-Undang saja, melainkan juga bersumber dari hukum yang berlaku di masyarakat.
AKIBAT HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TUMPANG TINDIH
Tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data- data tersebut juga didukung dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait pada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Analisa terhadap data-data tersebut dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah bersertifikat yaitu adanya perubahan dari peta dasar manual menjadi peta dasar digital, pada saat pemindahan dari peta dasar manual ke peta dasar digital terdapat bagian yang tidak masuk atau hilang, sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok melihat bahwa terhadap tanah tersebut belum pernah didaftarkan dan dapat disebabkan karena adanya oknum (mafia tanah) yang berasal dari BPN sendiri maupun oknum dari luar BPN untuk menerbitkan alas hak di atas objek tanah yang juga sedang diproses sertifikatnya. Oleh karena itu, timbulnya dua alas hak pada objek tanah yang sama telah mengakibatkan kerugian bagi pemilik sertifikat dan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BDG telah sesuai dengan ketentuan UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan tumpang tindih.
PEMBATALAN AKTA NOTARIS AKIBAT ADANYA KETERANGAN PALSU YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
Pada dasarnya dalam menjalankan jabatannya notaris harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik jabatan notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Dalam tinjauan ini, peneliti menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Notaris apabila terjadi kerugian terhadap salah satu pihak akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Notaris dikaitkian dengan Perspektif Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam membuat akta Autentik serta terkait dengan akibat hukum adanya keterangan palsu pada minuta akta notaris dikaitkan dengan Perspektif Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menitik beratkan pada penggunaan data sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggambarkan fakta-fakta yang berupa data sekunder. Tahap penelitian melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil analisa, diperoleh kesimpulan bahwa tanggung jawab hukum notaris apabila terjadi kerugian terhadap salah satu pihak akibat tidak menjalankan kewajibannya maka notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara administratif berdasarkan UUJN, secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan secara pidana berdasarkan pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana. Sedangkan akibat hukum atas pemalsuan tanda tangan pada minuta akta yaitu menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu unsur kata sepakat dan sebab yang halal. Tidak terpenuhinya sepakat sebagai syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, dan tidak terpenuhinya sebab yang halal sebagai syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum dan dianggap non-existent.
KAJIAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP NAMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DALAM PRAKTIK NOTARIS DAN PENGESAHAN DI DITJEN AHU DAN KEMENKUMHAM RI
Tujuan dalam tesis ini untuk mengetahui penggunaan bahasa dalam mengajukan nama PT PMDN melalui Notaris dan kepastian hukum penggunaan nama PT PMDN dalam sistem ahu.go.id Kemenkumham. Hasil penelitian dalam tesis ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam mengajukan nama PT PMDN melalui Notaris merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian PT agar memberikan kepastian hukum bagi negara maupun investor dengan sistem AHU online. Penggunaan nama PT PMDN dalam sistem ahu.go.id Kemenkumham masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Kepmenhumham Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020, PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap PT sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kemenkumham terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU online error dan komunikasi dengan pelayanan AHU online.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS
Salah satu kewajiban seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus menjaga kepentingan klien dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan bantuannya. Sertifikat milik klien Notaris merupakan salah satu yang harus dijaga dengan baik oleh Notaris. Namun, apabila seorang pegawai kantor Notaris memberikan sertifikat kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuannya, maka perbuatan pegawai tersebut mengakibatkan Notaris tidak dapat memenuhi kewajiban profesinya. Perbuatan pegawai tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai notaris dalam penyerahan sertifikat tanpa sepengetahuan notaris dan bagaimana kepastian hukum serta penyelesaian perkara dalam putusan jika dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang berdasarkan bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah jika memang pegawai tersebut tidak dapat dikenai sanksi Pasal 1365 KUHPer, maka dapat dilakukan Pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Notaris dan juga pegawainya sebagaiman harus tanggung renteng adalah berupa sanksi keperdataan yang dapat dilakukan dengan melakukan pengantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Dalam perkara ini tidak adanya kepastian hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai notarisnya, pemerintah seharusnya dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PRAKTIK PERADILAN INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 167/PID.SUS/2019/PN.PLP)
Permasalahan dalam tesis ini, mengenai keabsahan jual beli atas objek jaminan fidusia tanpa diketahui oleh pemberi fidusia/kreditur pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp dan upaya hukum kreditur atas kerugian akibat pengalihan objek jaminan fidusia melalui jual beli pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dilanjutkan dengan menganalisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan simpulan tentang keabsahan jual beli atas objek jaminan fidusia dialihkan tanpa diketahui oleh penerima fidusia pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN.Plp yaitu tidak sah dan batal demi hukum. Upaya hukum kreditur atas kerugian akibat pengalihan objek jaminan fidusia melalui jual beli pada Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/ PN.Plp, yaitu dengan meminta pertanggungjawaban secara pidana agar Pemberi Fidusia dikenakan sanksi pidana, melakukan titel eksekutorial terhadap objek fidusia dan apabila Objek fidusia tidak diketahui keberadaannya, Penerima Fidusia dapat meminta Penggantian objek fidusia yang setara dan melakukan pengalihan risiko melalui pengasuransian objek fidusia.
Copyright (c) 2025 Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Akta Notaris tak boleh dibuat asal-asalan, karena akta Notaris merupakan peraturan yang mengikat bagi mereka yang membuatnya, maka syarat sahnya suatu perjanjian wajib ada dalam pembuatan akta Notaris sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1363/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat Notaris dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan oleh Majelis Hakim karena akta tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan pemalsuan. Penelitian ini untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta Notaris yang dirampas oleh negara yang lahir dari Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara pidana dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dirampas oleh negara dalam perkara pidana ditinjau dari perspektif hukum perdata. Untuk penelitian normatif dengan dilakukan pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Akta Notaris yang dirampas oleh negara jika ditinjau dari perspektif hukum perdata akta tersebut menjadi akta yang batal demi hukum karena akta itu tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal karena akta Notaris tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu pemalsuan yang diatur dalam KUHP dan akta tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan akta tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan tidak mengikat sehingga akta Notaris yang dirampas oleh negara kehilangan keotentikannya. Sedangkan akibat hukumnya akta yang dirampas oleh negara tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum perdata adalah batal demi hukum yang artinya Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dianggap tidak pernah ada dan jika ditinjau dari perspektif hukum perdata akta Notaris itu batal demi hukum karena terpenuhinya unsur-unsur PMH dalam akta Notaris tersebut.
Copyright (c) 2023 Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan
EFEKTIVITAS PROSEDUR TEMU KEMBALI BUKU TANAH DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Pokok perhatian dalam penelitian ini adalah peran buku tanah pada proses cek sertipikat online dan efektivitas pelaksanaan proses pendaftaran cek sertipikat dengan prosedur temu kembali buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip analisis empiris atau juga disebut penelitian sosiologis. Dengan menggunakan metode penelitian empris penulis menggali dan menganalisis pengalaman masyarakat terkait dengan layanan pengecekkan sertipikat tanah secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Buku Tanah memiliki peran penting untuk memvalidasi sertipikat tanah. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk pengecekkan sertipikat tanah harus dapat dilakukan seefektif mungkin. Namun demikian, penggunaan teknologi digital sebagai basis pengecekkan online sejauh ini belum optimal jika berhadapan dengan kendala-kendala lapangan, seperti jaringan internet dan yang paling penting adalah perbedaan data yang tersedia secara online dengan data fisik yang ada pada buku tanah. Selain itu, adanya penyelesaian masalah yang bertele-tele dalam internal kantor BPN ketika berhadapan dengan masalah yang terkait dengan perbedaan database antara data online dan data riil buku tanah.
AKIBAT HUKUM ATAS JUAL BELI DAN BALIK NAMA TANAH WARIS SALAH SATU AHLI WARIS TIDAK DIIKUTSERTAKAN
Peninggalan harta warisan dari Pewaris diberikan kepada yang berhak menerima waris tersebut yaitu ahli waris dari Pewaris, dilihat dari golongan pembagian waris nya. Dalam kasus ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kewenangannya, memproses balik nama waris yang salah satu ahli warisnya dihilangkan sehingga membuat ahli waris yang dihilangkan akibat hukumnya mempengaruhi hak dan kewajiban sebagai ahli waris dalam keluarga pewaris. Kasus ini terjadi di Kabupaten Sleman. Pendekatan teori menggunakan Teori ucapan atau kemauan, Teori Kehendak, Teori Kepercayaan dan Teori Keadilan Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang mana bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karateristik maupun fungsi dari suatu ide, gagasan, gejala atau fenomena tertentu yang mengacu berupa norma hukum tertulis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui penelitian ini, Saya melihat adanya akibat hukum yang terjadi dengan adanya proses balik nama waris yang salah satu ahli warisnya dihilangkan dalam kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sleman. Manfaat hasil penelitian ini berguna untuk melihat kendala yang terjadi dan memberikan informasi solusi hukum dalam pemecahan suatu masalah yang terjadi. Solusi yang diberikan kepada pihak ahli waris dan pihak pembeli yaitu dengan bernegoisasi tanpa harus melalui ranah hukum agar mewujudkan kesepakatan berdasarkan keadilan kepada satu ahli waris yang dihilangkan dalam Surat Keterangan Waris (SKW) dan pembagian warisnya. Hasil dari negoisasi sebagai keadilan bagi ahli waris yang dihilangkan dan memberikan kepastian hukum kepada pihak pembeli. Kesimpulan akibat hukum dari proses balik nama waris yang dihilangkan mempengaruhi hak dan kewajiban bagi ahli waris dan bagi pembeli tanah tersebut,dan dengan cara melakukan penyelesaian negoisasi memberikan ganti rugi berupa dana kepada ahli waris yang dihilangkan dalam proses balik nama sehingga bentuk keadilan bagi pihak ahli waris dan bagi pembeli mendapatkan jaminan kepastian hukum bahwa nantiannya tidak ada tuntutan dikemudian harinya.
KEABSAHAN DOKUMEN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH UNTUK MEMPEROLEH SUATU KREDIT MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN
Pinjaman bank didasarkan pada perjanjian kredit dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip perbankan. Akan tetapi yang terjadi didalam kasus perkara perdata dengan nomor 732/Pdt.G/2018/PN/Jkt.Utr. melanggar tata cara dan prosedur permohonan pinjaman dengan melakukan pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah milik penggugat, dengan pengajuan kredit di Bank Muamalat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pembuktian keabsahan dokumen kepemilikan suatu obyek tanah yang diajukan sebagai pembebanan Hak Tanggungan dan bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian masalah perbankan syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum. Metode pendekatan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan uraian mengenai permasalahan kepemilikan tanah untuk memperoleh kredit membebankan hak tanggungan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu : (1) Pertimbangan hukum hakim telah menemukan adanya cacat kehendak berupa penyampaian bukti dokumen yang diajukan dan tidak terpenuhinya sebab yang halal syarat sahnya suatu akad merujuk pasal 1335 juncto 1337 KUHPerdata, dan (2) Kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian masalah perbankan syariah dinilai perlu dilakukan sosialisasi hukum. Maka adanya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama.
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DALAM KEPAILITAN
Perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki risiko, salah satunya adalah risiko untuk terjadinya pailit. Hal ini terjadi saat perusahaan tidak mampu untuk membayar setidaknya dua utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kreditor dapat mengajukan pailit terhadap perusahaan yang tidak mampu membayar sedikitnya dua utang tersebut. Saat diajukan kepailitan terhadap perusahaan, tentunya berdampak bagi para kreditor. Salah satunya adalah para pekerja. Saat pailit terjadi, tidak jarang upah pekerja tidak didahulukan pembayarannya atau bahkan tidak dibayarkan. Hal ini disebabkan karena adanya benturan peraturan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam merumuskan pembagian harta pailit. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan pokok masalah mengenai kepastian dan perlindungan hukum terhadap upah pekerja dalam kepailitan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan. Data yang disajikan berupa paparan kalimat secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap upah pekerja dalam kepailitan belum sepenuhnya menjamin hak dan kewajiban dari para pekerja itu sendiri. Perlindungan hukum terhadap upah pekerja dalam kepailitan juga belum sepenuhnya melindungi para pekerja untuk mendapatkan hak mereka.
AKIBAT HUKUM DARI SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT NOTARIS DALAM PENGAMBILAN UANG DAN PENUTUPAN TABUNGAN DI BANK
Proses Waris muncul karena adanya suatu peristiwa hukum, yaitu kematian. yang memunculkan adanya pewaris, ahli waris dan harta waris. Untuk pengurusan harta waris berupa tabungan di bank, beberapa bank meminta Surat Keterangan Waris (SKW) dibuat oleh Notaris sebagai kelengkapan dokumen untuk melakukan penutupan tabungan milik pewaris, sedangkan pembuatan SKW saat ini masih mengacu pada surat Mahkamah Agung (“SEMA”) RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, menjadi beberapa kelompok golongan, yaitu: Bagi golongan Keturunan Eropah (Barat) dan golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris, Bagi golongan penduduk asli SKW, dibuat dibawah tangan dan disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat sesuai dengan domisili terakhir pewaris dan Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). Karena adanya perbedaan kebijakan Bank terhadap pembuatan SKW, maka ditarik permasalahan mengenai apa dasar hukum yang diambil oleh Bank terhadap kebijakan SKW dalam bentuk akta notaris dan apa dasar hukum Notaris untuk membuat SKW untuk seluruh golongan penduduk. Permasalahan tersebut dianalisis dengan metode penelitian dalam bentuk penelitian deskriptif analitis, Kesimpulan dari penelitian tesis ini menunjukan alasan Bank meminta SKW yang dibuat oleh Notaris adalah menjalankan prinsip kehati-hatian dan pihak Notaris dapat membuat Surat Keterangan waris untuk seluruh golongan didasarkan kewenangannya yang diatur dalam UUJN Pasal 15 ayat 1.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH AHLI WARIS DALAM PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN BERDASARKAN AKTA HIBAH
Akta Hibah merupakan surat yang menyatakan pemberian sebuah Barang/hak atas tanah secara cuma-cuma. Perolehan hak milik atas tanah dapat diperoleh karena pewarisan dari pemilik kepada ahli waris ataupun dapat terjadi karena ketentuan undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan pada kenyataanya perolehan Waris atas wasiat menimbulkan suatu permasalahan, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum ahli waris yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap ahli waris lainya, dalam hal ini para ahli waris dirugikan karena dilakukannya peningkatan atas Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek Hibah tanpa adanya persetujuan para ahli waris. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum serta perlindungan hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum ahli waris atas pemecahan dan peningkatan hak guna bangunan berdasarkan akta hibah nomor 3 tanggal 1 Desember 1975 sebagaimana dalam putusan nomor 113/PDT/2021/PT DKI? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku hukum dan studi kasus. Penulis menggunakan, teori perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para ahli waris dan juga teori kepastian hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris yang telah kehilangan haknya. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa seharusnya para ahli waris mendapatkan haknya seperti yang tercantum dalam Akta Hibah, dan apa yang dilakukan oleh Oknum Ahli Waris adalah termasuk perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERKAIT TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Dalam dunia kerja notaris masih banyak notaris yang lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, untuk mengetahui dan menganalisa bagimana kinerja notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menurut kode etik notaris dan juga menganalisa bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugas pengawasannya terhadap notaris pada putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris dikaitkan dengan Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dan menganalisa bagaimana sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan dan bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 685/Pid/Sus/2019/PN Bpp. Dalam penelitian ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Nomor : W18.MPDN-BPP.03.10-042 sudah sesui dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 9 angka (4) UUJN. Jika di kaitakn dengan pertanggung jabawan pidana oleh notaris berdasarkan Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp penulis setuju dengan putusan tersebut yang menyatakan bahwa notaris tersebut sersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS TERBITNYA AKTA HIBAH SAHAM DARI SUAMI KE ISTRI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal, pertama, bagaimana kepastian hukum atas terbitnya akta hibah saham dari suami ke istri yang tidak membuat perjanjian kawin. Kedua, bagaimana tanggung jawab Notaris atas terbitnya akta hibah saham dari suami ke istri tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan penyajian data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah saham No 11 tanggal 27 Pebruari 2020 yang diterbitkan Notaris Novizariani SH, cacat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, UUJN, Kode Etik Notaris sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi penghadap. Karena kelalaiannya tersebut, Notaris Novizariani dapat dimintai pertanggungjawaban. Penghadap yang merasa dirugikan dapat melaporkan Notaris Novizariani ke Majelis Kehormatan Notaris untuk diperiksa atau mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Itulah sebabnya selain senantiasa harus jujur, teliti, mengedepankan sikap kehati-hatian, selalu menambah ilmu dan wawasan, seorang Notaris juga ditutut senantiasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya.