PENGEMBANGAN "SISTEM INFORMASI PEMBELAJARAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH" (SIMPENBAJA)

  • Yohanes Paulus Pical Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pancasila
  • Ionia Veritawati Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Keywords: ASN, Pejabat Pengadaan, LKPP, Simpenbaja

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Pemerintah untuk memenuhi sumber daya berupa barang dan jasa dilakukan secara online. Untuk itu setiap instansi dianjurkan memiliki pejabat pengadaan yang bertugas melakukan pengadaan barang dan jasa pada instansi tersebut dengan mengikuti pemeriksaan Sertifikasi Barang dan Jasa Pemerintah pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Untuk menjadi Pejabat pengadaan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu pembelajaran untuk mendapatkan sertifikasi, namun materi yang diperlukan terbatas, sehingga ada kesulitan dalam proses belajar. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibangun Sistem Pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman ASN secara mendalam sebelum mengikuti ujian sertifikasi di LKPP, yaitu Sistem Informasi Pembelajaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Simpenbaja). Sistem ini menyediakan modul informasi/pembelajaran dalam bentuk tertulis dan audio visual serta ujian pilihan ganda dan benar-salah. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan ASN sebagai siswa untuk mendapatkan informasi dan mengerjakan soal dimanapun dan kapanpun. Simpenbaja dibangun dengan menggunakan metode berorientasi objek, Metode ini menggunakan alat bantu seperti UML diagram Use case diagram, Sequential Diagram, Activity Diagram dan Entity Relations Diagram (ERD). Implementasi pembuatan Simpenbaja menggunakan Framework Laravel, Bootstrap dan database MySQL Dengan adanya Simpenbaja diharapkan dapat menambah pemahaman yang lebih mendalam kepada ASN/Peserta ujian sertifikasi untuk dapat mengikuti ujian daASNn dapat membantu terciptanya lulusan bersertifikasi yang lebih berkualitas dalam melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Published
2022-05-01