Jurnal Legal Reasoning merupakan wadah pengembangan dan penyebarluasan gagasan atau pemikiran di bidang hukum. Artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal ini merupakan karya tulis ilmiah konseptual maupun hasil ringkasan laporan penelitian mengenai permasalahan tertentu di bidang hukum, baik bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum internasional, hukum Islam, atau bidang hukum lainnya. Jurnal Legal Reasoning, ISSN (P-ISSN : 2654-8747, e-ISSN : 2684-7108) diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Desember dan bulan Juni
INKONSISTENSI ARAH KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI REGULASI OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA, INDONESIA
Arah kebijakan dalam pembentukan regulasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum Perempuan. Namun, apakah setelah pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dalam implementasinya sudah mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat Provinsi Papua dan berjalan seperti apa yang dicita-citakan atau justru hanya sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI 1945 secara belaka. Berdasarkan kondisi inilah, penulis tertarik untuk menarik permasalahan yaitu bagaimana arah kebijakan UU No. 21 Tahun 2001 berdasarkan pada implementasi terhadap masyarakat di Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui data sekunder berupa studi kepustakaan dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan inkonsistensi arah kebijakan regulasi UU No. 21 tahun 2001 beserta dengan aturan pelaksana atau turunan lainnya sebagai produk hukum yang berkarakter responsif. Namun, dalam implementasinya Pemerintah Provinsi Papua tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan mengarah pada strategi hukum ortodoks yakni peranan lembaga negara sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum.
Copyright (c) 2025 Fithrotu Alfin Nahdziah, Henri Christian Pattinaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT)
Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.
Copyright (c) 2025 Luh Rina Apriani, Haniva Salsabilla, Kunthi Tridewiyanti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEJAHATAN ELITE DEVIANCE DALAM KASUS PENIPUAN OLEH ADVOKAT
Kasus advokat yang menipu pegawai toko roti korban penganiayaan merupakan contoh nyata dari fenomena yang dijelaskan dalam teori elite deviance. Teori ini menyoroti bagaimana individu dengan posisi kekuasaan atau otoritas, seperti advokat, dapat menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Penelitian ini membahas tentang perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori elite deviance serta perlindungan hukum terhadap korban elite deviance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan dan analisa tersebut, mengacu pada teori elite deviance, tindakan advokat dalam kasus ini mencerminkan penyalahgunaan posisi elit untuk keuntungan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh kelompok elit memiliki dampak sosial yang lebih luas, termasuk penurunan kepercayaan terhadap institusi hukum. Advokat yang menggunakan keahlian hukum untuk menipu korban bukan hanya merugikan individu yang terdampak langsung, tetapi juga melemahkan integritas sistem hukum. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap profesi elit seperti advokat menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan advokat pada kasus tersebut dalam teori elite deviance. Langkah perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh korban dan keluarganya diantaranya ialah Korban dan pihak keluarga korban dapat melaporkan kembali kasus penipuan tersebut kepada kepolisian; Mengingat kondisi korban yang rentan, sangat penting untuk memiliki penasihat hukum atau pendamping diluar pihak pelaku, yang dapat membantu proses hukum dan memastikan perlindungan khusus sesuai dengan Undang-Undang Advokat.; mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil akibat dari penipuan tersebut; serta Mengajukan pengaduan kepada KEAI.
Copyright (c) 2025 Septiana Dian Asmara https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TANTANGAN DAN PELUANG PENYESUAIAN PERATURAN UNTUK PENAMBANGAN LAUT BERKELANJUTAN DI INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN ASING (G2B)
Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar, dengan cadangan mineral non-hayati di dasar laut yang melimpah, diperkirakan mencapai nilai triliunan per tahun. Potensi penambangan dasar laut ini mencakup minyak, gas bumi, dan berbagai mineral strategis. Mengingat kompleksitas dan modal besar yang dibutuhkan, kolaborasi dengan perusahaan asing melalui model Government-to-Business (G2B) menjadi penting untuk mengakselerasi eksplorasi dan eksploitasi yang efisien dan bertanggung jawab. Kerja sama ini harus tunduk pada Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia, serta peraturan International Seabed Authority (ISA) untuk kawasan di luar yurisdiksi nasional. Namun, pengembangan penambangan bawah laut ini dihadapkan pada tantangan signifikan, terutama ketiadaan regulasi nasional yang komprehensif. Absennya kerangka hukum spesifik mengenai perizinan, hak dan kewajiban kontraktor, serta skema bagi hasil menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor, menghambat investasi, dan melemahkan posisi negosiasi Indonesia. Lebih lanjut, ketiadaan regulasi yang memadai berimplikasi serius terhadap perlindungan lingkungan laut dalam yang rentan, berpotensi menyebabkan kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan. Kesenjangan norma antara kewajiban internasional di bawah UNCLOS dan ketiadaan aturan domestik juga dapat memicu risiko arbitrase internasional dan melemahkan peran Indonesia dalam tata kelola global. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk merumuskan safeguard hukum demi melindungi kedaulatan, lingkungan, dan kepentingan ekonomi nasional Indonesia.
Copyright (c) 2025 Dian Purwaningrum Soemitro, Mayra Kei Adininta, Hutami Ramadhani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERMASUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN STRICT LIABILITY: STUDI KASUS KEBOCORAN MINYAK PERTAMINA DI LAUT JAWA
Pada tahun 2019, terjadi peristiwa kebocoran minyak pada proyek Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java yang telah menimbulkan pencemaran pada lautan Karawang sampai dengan Bekasi, Jawa Barat sehingga menimbulkan berbagai kerugian. Peristiwa ini pun menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi serta eksistensi prinsip strict liability dalam kasus ini. Maka dari itu, terdapat urgensi dan tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi dalam peristiwa kebocoran minyak di Laut Jawa serta eksistensi prinsip strict liability dan penerapannya dalam peristiwa ini. Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta teknik mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pertamina selaku korporasi harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkannya baik secara pidana maupun perdata. Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat menjadi salah satu pertanggungjawaban Pertamina selaku korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan. Disamping itu terdapat pula prinsip pertanggungjawaban yang dikenal dengan prinsip strict liability yang tertera dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana korporasi selaku pencemar lingkungan dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa memerlukan pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Namun terdapat berbagai kontroversi terkait eksistensi prinsip strict liability pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja karena dihapuskannya frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” pada Pasal 88 tersebut. Walaupun demikian, prinsip strict liability tetap ada dan berlaku di Indonesia sebagaimana yang dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 88 di Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, prinsip ini dapat digunakan pada peristiwa kebocoran minyak di Laut Jawa dengan Pertamina selaku pihak yang bertanggungjawab.
Copyright (c) 2025 Samuel Pandriya Marulitua Sihombing, Dyvta Cheva Alvessya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
Politik hukum merupakan orientasi strategis negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, hukum tidak sekadar menjadi produk teknokratis, tetapi juga mencerminkan kepentingan kekuasaan dan konfigurasi politik. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan nasional perlu dikaji melalui pendekatan sistem hukum nasional yang mencakup substansi, struktur, dan kultur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara politik hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi arah pembenahan sistem politik hukum nasional yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum harus dirancang dalam kerangka negara hukum, negara kesatuan, dan demokrasi, serta harus disertai dengan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum secara simultan.
Copyright (c) 2025 Teguh Arivian, Wahyu Widyatmoko, Ujang Kerlely, Imas Rosidawati Wiradirja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
FUNGSI HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DENGAN PENDEKATAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
Artikel ini mengkaji peran hukum sebagai instrumen strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara hukum yang tengah mengalami transformasi ekonomi secara pesat, Indonesia membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya konsisten, tetapi juga adaptif terhadap tantangan global dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan penerapan Economic Analysis of Law (EAL), studi ini menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi hukum khususnya dalam mendorong kejelasan regulasi, keadilan, dan efisiensi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang stabil dan pertumbuhan yang inklusif. Lebih jauh, konsistensi dan kemampuan adaptasi kerangka hukum Indonesia berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Temuan ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara pembuat kebijakan dan akademisi, guna mewujudkan ekosistem hukum yang adaptif dan mendukung kemajuan ekonomi berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Ivan Iskandar, Anna Desy Pratiwi, Tji Natalia Budiman, Hedi Ceril Saedi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
LEGAL STANDING KAWIN SIRI DAN AKIBAT HUKUM PADA STATUS ANAK HASIL KAWIN SIRI (Studi Kasus Enung Di Serang)
Pemerintah melalui Undang-undang perkawinan Undang-Undang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama atau kepercayaannya dan harus dicatatkan kepada negara. Hal ini bertujuan agar negara dapat melindungi hak para pihak yang terlibat dalam sebuah perkawinan. Pada kenyataanya masih banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan kepada negara (dikenal “kawin siri”). Penulis disini tertarik untuk melakukan studi hukum kasus perkawinan siri antara Bapak Trisna dengan Ibu Enung, yang kemudian dicerai/talak secara sepihak oleh Trisna melalui surat dalam keadaan Enung hamil. Ternyata Bapak Trisna telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan istri pertamanya. Kasus ini menjadi menarik Bagaimanakah legal standing perkawinan antara Ibu Enung dan Bapak Trisna?,dan bagaimana status anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut?. Menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum kualitatif. Menariknya hasil penelitian ini adalah tidak terlepas dari sikap progresif Hakim Mahfud MD dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan maslahah pada masyarakat. Walaupun perkawinan tidak sah menurut hukum negara tapi Putusan Mahkamah Konstitusi dapat melindungi hak anak ats kedua orang tuanya dengan alasan anak tidak menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan orang tuanya yang melanggar peraturan.
Copyright (c) 2025 Zaitun Abdullah, Luh Rina Apriani, Carla Arletta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMENUHAN HAK ANAK PARA PEKERJA IMIGRAN: STUDI KASUS ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA
Pemenuhan Hak Anak para Pekerja Migran, khususnya anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia merasakan berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak mereka sebagai anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi. Faktor-faktor seperti status imigrasi, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak anak menjadi hambatan utama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi anak Pekerja Migran Indonesia Malaysia dan mendorong adanya perhatian lebih lanjut terhadap perlindungan dan pemenuhan hak mereka.
Copyright (c) 2025 Shafiyah Rahmah, Salwa Ummu Fazya, Muhammad Khosyiko Noer Adiwijaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINDAK PIDANA MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA IZIN LEBIH DAHULU DARI PEMEGANG FIDUSIA
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pemberi fidusia melakukan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima fidusia atas pengalihan objek jaminan, serta mengevaluasi tanggung jawab pemberi fidusia dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PT SMG dan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2019/PT MDN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia antara lain adalah ketidakmampuan membayar angsuran, ketidaktahuan tentang aturan fidusia, dan kekhawatiran debitur kehilangan uang yang telah dibayar. Perlindungan hukum terhadap penerima fidusia diatur dalam Undang-Undang Fidusia, yang mengharuskan pendaftaran objek jaminan fidusia untuk memastikan kepastian peringkat kreditur. Pengalihan objek tanpa persetujuan melanggar perjanjian fidusia dan dapat dikenakan denda sesuai Pasal 23 Undang-Undang Fidusia. Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana denda maksimum jika bukti objek fidusia yang dialihkan tidak dapat diajukan dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan objek tersebut.
Copyright (c) 2025 Satrio Heru Witoko, Hartanto Hartanto, Warasman Marbun https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo)
Perselisihan antara pasangan suami isteri dalam perkawinan dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah hak asuh anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz seringkali diberikan kepada ibu kandungnya. Namun, tidak semua gugatan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya. Hal ini terlihat dalam putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Menarik untuk dikaji apakah putusan hakim tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dapat dibenarkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan apakah kekuasaan hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh kepada ayah dapat dicabut menurut Undang-Undang Perkawinan. Mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. Disimpulkan bahwa putusan hakim terkait pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya tidak dapat dibenarkan dan kekuasaan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dapat dicabut. Pemberian hak asuh anak tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Kekuasaan hak asuh anak kepada ayahnya dapat dicabut bukan karena alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan anak.
Copyright (c) 2025 Adinda Farah Maulidina, Putri Ayu Maharani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DISHARMONI KONSTITUSIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmoni konstitusional antara norma dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan praktik penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks konflik bersenjata di Papua. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai ulang efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin supremasi konstitusi di wilayah konflik. Permasalahan utama yang dikaji mencakup dua hal: (1) deviasi konstitusional antara norma dasar UUD 1945 dan praktik penegakan hukum di Papua, dan (2) rekonstruksi politik hukum konstitusional untuk memulihkan supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis terhadap dokumen hukum, putusan yudisial, dan hasil kajian lembaga independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan prinsip constitutional supremacy akibat pendekatan keamanan yang dominan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta terbatasnya akses keadilan bagi warga sipil. Untuk itu, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi politik hukum konstitusional berbasis constitutional ex-ante review, penguatan lembaga pengawas independen, dan partisipasi publik dalam formulasi kebijakan hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum konstitusional kritis (Critical Constitutional Discourse) yang menempatkan hukum sebagai instrumen emansipatoris dalam pemulihan keadilan substantif di Papua.
Copyright (c) 2025 Iman Jalaludin Rifa’i, Suwari Akhmadhian, Erga Yuhandra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TINDAK EKSPLOITASI ANAK BUAH KAPAL (ABK) INDONESIA DI KAPAL CHINA LONG XING 629
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum internasional dapat memberikan perlindungan bagi ABK tersebut, serta peran negara Indonesia dan Cina dalam menjamin hak-hak mereka. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan normatif untuk menganalisis peraturan hukum internasional yang relevan terkait dengan perlindungan anak buah kapal di kapal asing. Penelitian ini menemukan bahwa kondisi anak buah kapal Indonesia yang menjadi korban di kapal Long Xing 629 mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Disimpulkan bahwa baik Indonesia sebagai negara pengirim maupun Cina sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap ABK yang mengalami eksploitasi dan human trafficking. Dengan demikian, sangat penting untuk meningkatkan upaya kerjasama yang lebih kuat dan terkoordinasi antara kedua negara. Kerjasama ini harus mencakup penyesuaian kebijakan dan peraturan nasional yang ada selaras ketentuan hukum internasional yang berlaku, agar perlindungan terhadap ABK dapat lebih terjamin, khususnya dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk tindak pidana yang dapat merugikan mereka. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan terciptanya rasa keadilan yang hakiki, serta kesejahteraan yang berkelanjutan bagi anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, sehingga mereka dapat menjalani pekerjaan dengan aman, terhormat, dan bebas dari perlakuan yang tidak adil.
Copyright (c) 2025 Adityo Kusumowardono, Dian Purwaningrum Soemitro, Rury Octaviany, Vhadina Arda Syahkira https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA
Masalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. Masalahnya meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan AI. Peraturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak AI seperti, penyalahgunaan data pribadi, dan isu-isu etika. Regulasi yang proaktif dan adaptif sangat penting untuk mengatasi masalah AI. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, penelitian ini membahas mengenai problem Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Teknologi seperti deepfake memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi, situasi yang dapat diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun peraturan khusus tentang AI masih diperlukan. Mengenai hak kekayaan intelektual, AI menghasilkan karya yang tidak dapat dilindungi karena AI bukanlah manusia. Selain itu, pencipta AI dapat menghadapi tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Tidak adanya undang-undang khusus AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Eropa dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan; Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap robot, sementara Jepang lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan membutuhkan revisi peraturan untuk menetapkan pertanggungjawaban produsen AI.
Copyright (c) 2025 Edy Chrisjanto, Roni Sulistyanto Luhukay https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
CONSTITUTIONAL PREVIEW SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROSES PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA
Pembentukan perjanjian internasional merupakan kewenangan Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam praktiknya telah ditemukan beberapa perjanjian internasional yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, di mana terdapat perbedaan masa berlaku dalam undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional dengan perjanjian internasional (IA-CEPA). Seharusnya pemerintah berhati-hati dalam membentuk suatu perjanjian internasional karena tindakan tersebut secara langsung memberikan sebagian “kedaulatan Indonesia” kepada negara yang menjadi mitra. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution untuk memiliki kewenangan constitutional preview dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini, yaitu bagaimana efektivitas pembentukan undang-undang, terutama perihal undang-undang ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia? serta bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di negara lain?. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dengan 51 negara. Alasan pemilihan negara tersebut karena negara-negara tersebut merupakan negara dengan kekuasaan eksekutif yang kuat. Peran Mahkamah Konstitusi dalam proses ratifikasi perjanjian internasional pada negara lain dinilai memberikan kontribusi yang signifikan melalui constitutional preview untuk mencegah teratifikasinya perjanjian internasional yang bertentangan dengan konstitusi negara masing-masing.
Copyright (c) 2025 Hidayahni Permana Sari Putri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI HUKUM
E-commerce atau perdagangan elektronik di Indonesia semakin membuat ketergantungan dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia terutama sejak lima tahun terakhir. Seiring dengan kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perkembangan platform belanja online, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli barang dan jasa tanpa perlu bertatap muka langsung dengan penjual. Namun demikian, dengan melonjaknya volume transaksi dan jumlah pengguna, muncul sejumlah persoalan hukum yang perlu diperhatikan dengan serius. Banyak konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi daring, baik terkait produk yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun kasus penipuan yang melibatkan platform e-commerce. Penerapan positivisme hukum dalam perlindungan konsumen secara konsisten memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan hak konsumen secara tegas. Dengan regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan PP PMSE, dan Permendag No.72 Tahun 2020 ttg Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pemerintah berusaha menjamin perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, penerapan hukum responsif dalam perlindungan konsumen di Indonesia wajib diterapkan melalui lembaga dan regulasi yang mengutamakan kemudahan akses, adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, dan solusi yang cepat dan murah. Mekanisme non litigasi melalui BPSK, serta peran pengawasan oleh Kemendag RI dan Kominfo/Komdigi dalam pengawasn platform belanja on-line mencerminkan keberhasilan pendekatan ini dalam melindungi konsumen dari berbagai tantangan, termasuk dalam perdagangan daring dan sektor jasa keuangan. Sinergitas antara OJK, Komdigi dan Kemendag RI dalam kegiatan pengawasan terhadap platform perdagangan elektronik diharapkan dapat memberikan solusi bagi perlindungan konsumen e-commerce secara berlapis dan komptrehensif dari perbuatan tindak pidana penipuan ataupun penyalahgunaan data pribadi konsumen.
Copyright (c) 2025 Silverius Yoseph Soeharso, Sufiarina Sufiarina, Iwan Dewantoro, Muhammad Alfri Wibowo, Syafrida Syafrida https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
DEHUMANISASI SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGEN ANAK PELAKU PEMBUNUHAN
Ekses negatif terhadap mengakses situs pencarian online yang tidak menyaring konten kekerasan dan sensitif, sehingga memicu anak melakukan tindak pidana. Selain itu hal yang menarik untuk dicermati adalah keberadaan anak dalam konteks dehumanisasi adalah ternyata bukan merupakan dampak ikutan dari perkembangan teknologi informasi, melainkan juga memicu bagaimana anak melakukan kejahatan itu sendiri dengan motif ekonomi. Apabila direlevansikan dengan mengapa tindak pidana tidak lagi dipicu oleh situasi sosial atau pengaruh interaksi sosial yang negatif, namun akibat stimulasi perkembangan teknologi informasi dalam suatu tekanan hidup akibat deraan kesulitan ekonomi sebagaimana berita mengejutkan yang berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tahun 2023 yang lalu telah terjadi kejahatan penculikan disertai penjualan organ anak yang dilakukan anak dibawah umur. Dalam kasus kejahatan anak tersebut, Jaksa mendakwa dengan Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kasus ini sudah diputus berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mks.
Copyright (c) 2024 Armansyah Armansyah, Edy Tarsono, Boedi Santoso Irianto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH FAKTOR NON-TEKNIS PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK FORMAL ORANG PRIBADI DI KOTA TANGERANG SELATAN
Kepatuhan pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong cukup rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya proporsi pajak dari penghasilan orang pribadi dibandingkan dengan pajak dari penghasilan badan. Ada faktor teknis pajak maupun nonteknis pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Penelitian ini membahas tentang faktor nonteknis pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi. Metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para wajib pajak di Tangerang Selatan secara acak. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi seperti maraknya kasus korupsi, kurang mengetahui manfaat pajak yang dibayarkan, dan kondisi keuangan pribadi. Meskipun masih belum optimal, tingkat kepatuhan pajak orang pribadi saat ini sudah menunjukkan tren peningkatan yang semakin positif.
Copyright (c) 2024 Welly Avandro, Kusmono Kusmono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN ASAS CAVEAT VENDITOR TERHADAP PEMBERIAN PEMBUKTIAN BARANG RUSAK DALAM BERBELANJA ONLINE
Peristiwa pemberian beban pembuktian barang rusak untuk mendapatkan ganti rugi dengan cara melakukan video unboxing ketika berbelanja online yang diberlakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen telah menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Padahal nyatanya, peristiwa ini melanggar asas Caveat Venditor dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penelitian ini, terdapat satu rumusan masalah yang diangkat, yaitu bagaimana penerapan asas Caveat Venditor terhadap pemberian pembuktian barang rusak dalam berbelanja online. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas Caveat Venditor terhadap pemberian pembuktian barang rusak dalam berbelanja online belum efektif/maksimal karena faktor budaya dan faktor masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto tidak terpenuhi.
Copyright (c) 2024 Rifkiyati Bachri, Permata Cinta Gudam Fadhevi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OPTIMALISASI TELEKONFERENSI TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA LINTAS BATAS NEGARA BERDASARKAN YURIDIKSI EKSTRATERITORIAL
Era digital memberikan perubahan yang sangat revolusioner bagi kehidupan manusia seperti informasi, komunikasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Akan tetapi era ini juga memiliki problematika dalam hal perkembangan teknologinya yaitu kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya merupakan suatu perbuatan kejahatan dunia maya dan adanya korelasi dengan kejahatan lintas batas negara. Yuridiksi ekstrateritorial menjadi acuan penting dalam menghadapi kejahatan lintas batas negara. Salah satu fokus utama dalam kejahatan dunia maya yaitu telekonferensi sebagai alat bukti saksi lintas batas negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi dari telekonferensi sebagai alat bukti terhadap penerapan prinsip yuridiksi ekstrateritorial mengenai kejahatan dunia maya yang dilakukan lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi telekonferensi dapat dilakukan di pengadilan Indonesia, namun upaya kejahatan dunia maya lintas batas negara juga terbatas pada prinsip yuridiksi ekstrateritorial. Oleh karena itu, Indonesia perlu untuk meninjau lebih lanjut terhadap regulasi dalam negeri, kerja sama internasional seperti bantuan timbal balik maupun ratifikasi Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya agar telekonferensi lintas batas negara dapat dioptimalkan lebih baik.
Copyright (c) 2024 Imam Gunawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PARA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAM
Setiap manusia pasti memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak prerogatif yang dimiliki manusia tersebut dikenal juga dengan istilah Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup berbagai hal yang tidak terbatas seperti pada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan sebagainya. Persaingan yang ketat, terbatasnya lapangan kerja, penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan serta adanya penambahan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan dampak dari padatnya populasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hal itu, masyarakat mempunyai opsi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tentunya akan bekerja di luar negeri. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk kepeduliannya. Penggunaan metode yuridis normatif dalam kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan implementasinya sesuai dengan kondisi nyata.
Copyright (c) 2024 Luh Rina, Sabrina Budiarti, Maria Michelle Yuriichi Wolters, Annisa Eka Putri, Timotius Dwipangestu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.
Copyright (c) 2024 Iman Jalaludin Rifa'i, Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Sarip Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
POLITIK HUKUM MELEGALISASIKAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN SECARA MEDIS
Dalam hukum positif di Indonesia, masalah ganja pada sebagian masyarakat masih dikategorikan sebagai barang terlarang, karena ganja digolongkan narkotika golongan I. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penulisan ilmiah ini, metodologi yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Sebagaimana diketahui, bahwa ganja medis memiliki perbedaan dengan ganja rekreasional atau ganja yang biasa dipakai untuk narkoba, bahwa ganja memang memiliki banyak jenis. Ganja medis banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jenis ganja terdapat perbedaan. Bahwa di dalam ganja terkandung cannabidinol (CBD)yang dapat menjadi obat terapi bagi berbagai macam penyakit. Sedangkan terkait dengan ganja rekreasional, menerangkan bahwa ganja rekreasional mengandung tetrahidocannabinol (THC) yang tinggi. Kandungan tersebut yang menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi “high” atau “fly.”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya ganja secara medis dapat dipergunakan sebagai alternatif pengobatan.
Copyright (c) 2024 Endah Triwulandari, Budi Santoso Irianto, Sinintha Sibarani
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
Pasal 251 KUHD membebankan tertanggung beritikad baik untuk mengungkapkan informasi yang sebenar-benarnya. Informasi yang tidak benar atau keliru menyebabkan perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan oleh penanggung. Penanggung tidak berkewajiban untuk menelaah informasi yang diberikan calon tertanggung sebelum polis disetujui, sementara sifat perjanjian asuransi yang aleter, maksudnya adalah prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (evenemen). Namun, kewajiban tertanggung atas pembayaran premi sudah pasti sejak permohonan asuransi jiwa disetujui. Keadaan ini memungkinkan terjadi penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) oleh penanggung memutuskan perjanjian secara sepihak dan atas premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa pasal 251 KUHD, Pasal 7 POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (1) POJK yang memberikan “hak” kepada penanggung untuk menelaah informasi calon tertanggung yang semula imperative menjadi fakultatif dihadapkan pada situasi yang berada kondisi gegabah/sembrono; (keadaan kejiwaan yang tidak normal; dan kurang pengalaman, serta kurangnya pengetahuan tentang asuransi rentan terjadi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) oleh perusahaan asuransi.
Copyright (c) 2024 Suryanto Siyo, Salma Aulia, Risca Ayuni, Randah Salwa
MEWUJUDKAN GOOD SPORT GOVERNANCE MELALUI LEMBAGA ARBITRASE KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA
Kajian ini membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di bidang keolahragaan (Good Sport Governance) yang dihubungkan dengan lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia. Metode kajian yang digunakan untuk membahas hal tersebut adalah metode kajian doktrinal. Untuk itu, kajian akan fokus mencermati data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Sport Governance sudah diadopsi ke dalam sistem hukum keolahragaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana di dalamnya juga memuat mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan melalui arbitrase. Arbitrase keolahragaan itu mengandung nilai-nilai profesionalisme, mengutamakan win-win solution serta prosedur yang sederhana dalam penyelesaian sengketa, dan nilai-nilai tersebut secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip Good Sport Governance.
Copyright (c) 2024 Nina Silvana, Agus Surono, Endra Wijaya
ANALISIS KAJIAN HUKUM ACARA PIDANA, STUDI KASUS: PENEGAKAN HUKUM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Ketetapan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak penting dilakukan agar dapat memberikan hukum bagi korban maupun pelaku. Pada saat ini, pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan pelaksanaan perlindungan hukum yang memiliki orientasi memberikan perlindungan hukum bagi korban melalui pemberdayaan korban pada dampak yang timbul atas kasus yang terjadi. Akan tetapi, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya mencakup bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku. Sehingga penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual pada anak dapat digunakan untuk mencapai inklusivitas perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang menjadi kajian yang sistematis. Berdasarkan dari analisis yang ada, penggunaan perspektif Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum pidana kasus kekerasan seksual pada anak merupakan hal penting, yang dapat diimplementasikan ke dalam proses hukum berkeadilan untuk dapat membantu pihak-pihak terkait dalam menjalankan fungsi dan perannya kembali di masyarakat, dimana hal itu sejalan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.
Copyright (c) 2024 Arlia Nuravenia Bibra, Taun Taun
DINAMIKA HUKUM DALAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP ASPEK REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ENERGI BERKELANJUTAN
Energi sangat diperlukan oleh masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan penggunaan energi turut meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber-sumber energi tersebut melibatkan panas bumi, energi air, energi angin, bioenergi (termasuk bioetanol, biodiesel, dan biomassa), energi arus laut, energi nuklir, serta energi surya. Kebijakan energi Indonesia mendapatkan momentumnya dan secara umum mengarah ke energi terbarukan. Untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia juga mengatur undang-undang energi yang dapat menopang pelaksanaan program pembangunan berbasis energi terbarukan dalam Kebijakan Energi Nasional. Artikel ini memberikan tinjauan terhadap aspek regulasi yang berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan dan bagaimana implementasinya memengaruhi pembangunan infrastruktur energi berkelanjutan di Indonesia. Melalui analisis hukum yang mendalam, penelitian ini menggambarkan perkembangan dan perubahan regulasi terkait energi baru terbarukan serta dampaknya terhadap langkah-langkah praktis dalam membangun infrastruktur energi berkelanjutan. Implikasi hukum terkini juga dieksplorasi untuk memahami bagaimana kerangka regulasi dapat memfasilitasi atau menghambat upaya pengembangan energi baru terbarukan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang peran hukum dalam mendukung transisi menuju sumber energi yang berkelanjutan di Indonesia serta menyoroti tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam perjalanan ini.
Copyright (c) 2024 Sekar Arum Kusuma Jati
KESEIMBANGAN HUKUM DAN EKONOMI SEBAGAI PENDULUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA ( Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 )
Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 dilahirkan adalah untuk melindungi kedua pihak, antara pelaku usaha dan konsumen. Secara tertulis perlindungan konsumen adalah untuk melindungi konsumen dalam pembelian barang dan jasa secara publis, terhadap praktik-praktik tidak adil di pasar. Perlindungan konsumen juga diatur dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah lainnya. Aturan hukum positif tersebut dimaksudkan untuk mencegah transaksi pelaku usaha yang melakukan penipuan atau praktik jual-beli secara tidak adil, untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen selaku pembeli yang juga menjawab tantangan problem hukum di era industri 4.0. Oleh karena itu hukum positif tersebut di atas dimaksudkan untuk menjaga roh keseimbangan kedudukan konsumen dan produsen agar tidak ada yang merasa dirugikan di antara pelaku usaha dan konsumen.
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Diubahnya ketentuan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan pada perubahan Undang-Undang Perlindundang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro kontra. Perubahan tersebut didasarkan untuk penyederhanaan perizinan. Izin secara jelas sebagai suatu keputusan administrasi negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan persetujuan secara normatif tidak memiliki makna yang tegas sebagai suatu keputusan administrasi negara. Untuk itu, artikel ini akan menganalisis secara normatif dengan pendekatan deskripstif-kualitatif, mengenai bagaimana persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara. Temuan dari penelitian ini bahwa Persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara memiliki kesesuaian unsur definisi dari Keputusan Administrasi Negara atau Keputusan Tata Usaha negara atau Keputusan Pemerintahan. Di samping itu, izin lingkungan dengan persetujuan lingkungan memiliki beberapa konsep yang hampir sama sebagai keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara yaitu: definisi, ketentuan mengenai tujuan dibentuk, pembatalan dan pencabutan, konsekuensi keterlibatan, transparansi, pengawasan dan sanksi.
Copyright (c) 2023 Cipta Indralestari Rachman
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI MASYARAKAT ADAT MALUKU TENGGARA
Dalam KUHP Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 sampai 288, dengan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, namun meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap para korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif terhadap para korban. Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang telah dibuat yakni: Mengetahui tentang hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan yang berakibat hamil dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum bagi tindak pidana pemerkosaan yang berakibat hamil. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Kesimpulannya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 menyatakan hak-hak korban yaitu: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.