OTENTIK’S Jurnal Hukum Kenotariatan merupakan jurnal yang memuat artikel-artikel mengenai hukum kenotariatan. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila, dan dimaksudkan untuk menjadi media pengembangan dan penyebarluasan pemikiran di bidang hukum kenotariatan. Artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal ini merupakan karya tulis ilmiah konseptual maupun hasil ringkasan laporan penelitian dari para dosen, mahasiswa, peneliti, ataupun peminat bidang hukum kenotariatan.
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
Sengketa pertanahan dapat diselesaikan secara litigasi dipengadilan dan non litigasi luar pengadilan melalui Badan Pertanahan Nasional yang diatur Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun masyarakat cendrung memilih penyelesaian kasus pertanahan melalui litigasi di pengadilan dibandingkan melalui Badan Pertanahan Nasional. Metode penelitian, bersifat normatif mengunakan data dari hasil penelitian Kepustakaan berupa bahan primer dan bahan hukum sekunder.Pendekatan Penelitian mengunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundangan–undangan (Statute Approach). Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian, penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah dapat diajukan oleh pihak bersengketa atau inisiatif Kantor Badan Pertanahan Nasional, perorangan atau lembaga atas inisiatiaf pihak bersengketa. Pengaduan dapat diajukan langsung atau daring. Tahap penyelesaian kasus pertanahan dilakukan secara sistematik meliputi pengkajian kasus, Gelar awal, Penelitian, Ekspos hasil penelitian, Rapat Koordinasi, Gelar akhir dan Penyelesaian kasus. Selain itu sengketa juga dapat dilakukan melalui mediasi yang dibantu oleh mediator dari pejabat Badan Pertanahan Nasional.Dalam praktek masyarakat lebih cendrung memilih penyelesaian kasus melalui litigasi melalui pengadilan hal ini disebabkan belum optimalnya Peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian kasus pertanahan dan masyarakat belum memahami regulasi penyelesaian sengketa pertanahan melaui Badan Pertanahan Nasional
Copyright (c) 2026 Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's
KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN DASAR HUKUM PERLINDUNGAN PARA PIHAK
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi bisnis berbasis digital, salah satunya melalui penggunaan kontrak elektronik. Meskipun telah banyak digunakan dalam praktik, masih terdapat keraguan di masyarakat mengenai keabsahan kontrak elektronik serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak elektronik juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kontrak elektronik yang cermat dan pemahaman hukum yang memadai agar potensi sengketa dapat diminimalkan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis elektronik dapat terwujud secara optimal.
DINAMIKA MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIANSENGKETA TANAH
Tanah merupakan salah satu objek yang sangat penting dan karenanya sering menjadi objek yang disengketakan, terutama secara hukum. Sengketa hukum dengan objek berupa tanah lazimnya menjadi perselisihan terkait aspek-aspek subjek hukum yang mengklaim, objek tanah, dan bukti-bukti dari klaim tersebut. Untuk menciptakan ketertiban dan penegakan hukum, maka sengketa tanah haruslah diselesaikan secara komprehensif. Dalam sistem hukum Indonesia, ada banyak mekanisme yang disediakan untuk menyelesaikan sengketa tanah, dan salah satunya ialah melalui mekanisme mediasi. Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa akan menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini, dan pembahasannya akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersandarkan pada data sekunder. Kajian ini menyimpulkan sekaligus menekankan pentingnya mediasi sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Dengan beberapa kelebihannya, seperti lebih relatif cepat dan tidak berlarut-larut, mediasi sangat layak untuk dikembangkan lebih lanjut dalam konteks hukum pertanahan nasional.
Copyright (c) 2025 Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's
IMPLEMENTASI PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap individu memiliki hak untuk terlibat, berkontribusi, serta menikmati hasil dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemenuhan hak ini memungkinkan seluruh hak dan kebebasan dasar manusia dapat diwujudkan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Pembangunan tahun 1986. Ketentuan ini juga mencakup perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh dan menjalankan pekerjaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji standar ketenagakerjaan internasional bagi penyandang disabilitas dalam kerangka hukum nasional, serta menggambarkan implementasi dan pengawasannya berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.
KAJIAN PENSERTIPIKATAN BAGIAN TANAH ULAYAT BERDAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM
Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memperlihatkan perbedaan signifikan antara ketentuan UUPA dengan hukum adat Minangkabau terkait kepemilikan tanah. kemudian Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya dengan status hak milik menjadi milik pribadi atau individu yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Sertifikat berfungsi sebagai bukti hak yang kuat. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal atau bersama dalam masyarakat Minangkabau, Kemudian pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor: DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Berdasarkan hal tersebut, diajukan penelitian dengan topik : Bagaimana Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat Mempengaruhi Kesejahteraan Kaum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian, bahwa implementasi pendaftaran tanah ulayat yang bersifat komunal dalam masyarakat Minangkabau masih belum diatur secara khusus. Hal ini menimbulkan berbagai kendala dan kontroversi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau, Sumatera Barat. Dampak dari pendaftaran hak ulayat terhadap kesejahteraan kaum sangat besar, karena tanah ulayat di Minangkabau semakin berkurang, sehingga generasi mendatang tidak akan mandapatkan warisan tanah ulayat tersebut. Perbedaan pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dan pola kepemilikan tanah dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya berdampak signifikan pada kesejahteraan kaum.
PENGATURAN PENERAPAN E-SIGNATURE PADA AKTA OTENTIK SEBAGAI PENGAMANAN INOVASI DIGITAL DI INDONESIA
Pengaturan penerapan e-signature pada akta otentik sebagai pengamanan inovasi digital di Indonesia menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-signature oleh notaris pada akta notaris di Indonesia, serta dampak hukum dan praktisnya. Dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, penelitian ini memadukan analisis terhadap peraturan hukum yang ada dengan observasi dan wawancara dengan notaris dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penerapan e-signature pada akta notaris belum sepenuhnya memungkinkan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum yang mengharuskan kehadiran fisik pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris, sebagaimana tercantum dalam UU No. 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang ITE. Pasal 5 ayat (4) dari UU tersebut mengecualikan penggunaan e-signature pada akta notariil dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, penerapan e-signature memerlukan harmonisasi regulasi agar tidak mengurangi kekuatan hukum dan pembuktian akta. Inovasi digital dalam praktik notaris memberikan manfaat besar dalam efisiensi, seperti pengelolaan protokol dan penyimpanan minuta akta. Namun, penerapan inovasi ini harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan ketahanan dokumen hukum tanpa melanggar regulasi, serta menjadi landasan untuk modernisasi sistem kenotariatan di masa depan.
KESALAHAN DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK TERHADAP OBJEK TANAH YANG SAMA
Penerbitan sertipikat hak atas tanah yakni kewajiban bagi Kepala Kantor Pertanahan pada perihal melaksanakan layanan public akan penduduk, guna memberi ketetapan hukum terhadap ha katas tanah melalui adanya kewajiban, tindakan hukum menghasilkan tanggung jawab, Kesalahan yang terjadi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan terhadap objek yang sama menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur bahwa pemerintah, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, memastikan kepastian hukum dengan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian pertama bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam penerbitan sertifikat tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok untuk objek yang sama. Penelitian kedua menyoroti tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam proses penerbitan sertifikat.Menurut teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang antara lain dikemukakannya, hukum didasarkan pada fakta, yang berarti bersumber pada kenyataan. Oleh karena itu, kepastian hukum bidang pertanahan ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga Indonesia. Metode penelitian hukum normatif yakni menggabungkan data kualitatif dan data sekunder dari kepustakaan. Temuan menunjukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok menerbitkan sertifikat yang tidak akurat dan memuat informasi yang tidak tepat dari pihak kelurahan. Kepala Kantor Pertanahan juga bertanggung jawab untuk mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat agar sertifikat yang memberikan perlindungan hukum atas hak atas tanah tersebut dicabut.
PEMBATALAN AKTA HIBAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Hibah, sebagai salah satu bentuk interaksi sosial yang diatur dalam hukum Islam, seringkali menimbulkan konflik terkait dengan perbedaan persepsi antara hibah dan warisan. Hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain saat masih hidup, tanpa adanya imbalan. Dalam konteks hukum di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Masalah muncul ketika hibah diberikan tanpa memperhatikan aturan yang ada, menyebabkan konflik di antara ahli waris. Penelitian ini berfokus pada kasus pembatalan hibah yang dibuat tanpa persetujuan semua ahli waris, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk. Kasus ini melibatkan gugatan dari para ahli waris terhadap penerima hibah yang dianggap melanggar prosedur hukum. Pembatalan hibah dalam hukum Islam diatur secara khusus dalam Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dari orang tua kepada anak kandungnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep hibah dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam menyatakan akta hibah batal demi hukum, dan mengetahui akibat hukum dari akta hibah yang dibatalkan, dengan menggunkan metode penelititan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam kasus nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tnk, hakim memutuskan hibah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan semua ahli waris batal demi hukum karena melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian dan melebihi batas hibah yang diizinkan. Akta hibah yang batal demi hukum mengembalikan status harta seperti semula karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta tanah yang dihibahkan masih merupakan warisan yang belum dibagi.
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP TINDAKAN WAARMERKING SURAT PERNYATAAN TERKAIT PERJANJIAN NOMINEE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 181 PK/PDT/2023)
Eksistensi Perjanjian nominee dalam kehidupan sehari-hari meski dilarang oleh hukum namun masih banyak pihak-pihak yang menghalalkannya. Terdapat kasus dimana Notaris melakukan tindakan waarmerking Perjanjian Nominee di Bawah Tangan yaitu dari Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023. Adapun permasalahan dalam penelitian ini mengenai Keabsahan Perjanjian Nominee antara Pihak Penggugat dan Tergugat 1 (WNA) dalam Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023 dan Pertanggungjawaban Notaris terhadap tindakan waarmerking Surat Pernyataan atas Perjanjian Nominee di Bawah Tangan berdasarkan Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023. Metode yang penulis gunakan dalam hal ini adalah Penelitian Normatif. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian Nominee antara Pihak Penggugat dan Tergugat 1 (WNA) dalam Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023 telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang menggunakan Nominee dalam kasus ini tidak terpenuhi unsur kausa yang halal, dimana perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang halal atau yang terbuat karena hal yang palsu maupun terlarang, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada Putusan Nomor 181 PK/Pdt/2023, tidak ada hal-hal yang dicantumkan terkait dengan sanksi untuk Notaris yang melanggar terhadap waarmerking Surat Pernyataan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya yaitu membiarkan WNA memiliki lahan tanah objek sengketa di Indonesia, yang mana itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang pada kenyataannya, Notaris telah lalai dan tidak berhati-hati. Sehingga Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, dan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris terhadap penyimpanan minuta akta, dengan fokus pada kasus minuta akta yang hilang atau rusak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini memadukan analisis norma hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis kualitatif. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban notaris untuk menjaga keaslian dan kekuatan hukum minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab penuh atas penyimpanan minuta akta. Meski UUJN tidak mengatur secara rinci tentang metode penyimpanan, prinsip keamanan dan keaslian dokumen tetap harus dijaga. Penyimpanan minuta akta yang tidak terjaga dengan baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Jika minuta akta hilang atau rusak, notaris dapat dikenai sanksi administratif, seperti teguran atau pemberhentian, serta tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun tidak ada sanksi pidana eksplisit dalam UUJN, notaris dapat dihadapkan pada tanggung jawab pidana jika terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran serius terkait dengan tugasnya dalam penyimpanan minuta akta. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap minuta akta dan tanggung jawab notaris dalam menjaga integritas dokumen tersebut.
IMPLEMENTASI KONSEP CYBER NOTARY DAN PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK MENJAMIN KERAHASIAAN
Saat ini, peran notaris di era digital semakin kompleks. Notaris dituntut memiliki keahlian dalam mendokumentasikan dan menyimpan catatan penting. Mereka harus mampu menjaga keamanan dokumen digital yang bernilai sambil memastikan dokumen tersebut dapat diakses dengan mudah. Dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang memberikan kebenaran dan keadilan seorang notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Konsep cyber notary untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Maka notaris juga harus tunduk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer menggunakan studi pustka dan mengkobnasikan dengan data lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam Implementasi konsep Cyber Notary dan peran Notaris dalam perlindungan data pribadi untuk menjamin kerahasiaan data adalah Notaris dengan sistem Cyber Notary yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Oleh karenanya, notaris tidak hanya melindungi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam akta melainkan juga saksi-saksi yang identitasnya disebutkan di dalam akta. Dengan demikian, selain notaris harus tunduk pada UU Jabatan Notaris, maka notaris juga harus tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi sebagaimana menjaga kerahasiaan data pribadi dalam Pasal 36 UU PDP dan melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuannya dalam Pasal 28 UU PDP.
PROBLEMATIKA HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN YANG MERUGIKAN PARA AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PDT.G/2019/Pn.Kpn)
Hukum yang mengatur mengenai harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dinamakan Hukum Waris. Harta warisan akan beralih kepada orang-orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan sebab dan/atau syarat-syarat kewarisan yang bagian masing-masingnya telah ditentukan. Objek harta warisan jika dilakukan peralihan membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 72/PDT.G/2019/PN. Kpn. Terdapat ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena hak milik yang didapatkan atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris telah dialihkan tanpa sepengetahuannya. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu aspek hukum peralihan hak tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris dan upaya penyelesaian pengembalian sertifikat kepada ahli waris. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dimana mengambil data dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan berbagai artikel. Berdasarkan hasil penelitian perjanjian jual beli tersebut tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka akibat hukum terhadap sertifikat tidak sah dan cacat hukum dan upaya penyelesaian pengembalian sertifikat yakni dengan mengajukan gugatan baru dengan tuntutan untuk menerbitkan sertifikat baru atau pengembalian sertifikat lama kepada ahli waris agar ahli waris dapat mempuyai tanda bukti hak atas tanah tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PASCA MERGER BANK SYARIAH INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan yang banknya mengalami merger. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, pengaturan mengenai merger Bank Syariah Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konvensi Bank Umum dan HR.02.01/657- 400/VI/2021 yang berisi petunjuk dan pedoman perubahan nama kreditur atas nama Bank Hasil Penggabungan (merger) dan ganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Syariah pasca merger Bank Syariah meliputi: perlindungan hukum preventif berupa Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yang terdiri atas edukasi, transparansi informasi, perlakuan yang adil. Kedua, perlindungan hukum represif yang memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa, berupa sanksi administrasi, denda, maupun penjara.
SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUMMENGENAI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.G/2021/PN.Sengeti)
Tanah merupakan kebutuhan dasar yang penting bagi manusia dan utama dalam kehidupan agraris masyarakat Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah diartikan sebagai permukaan bumi, sementara hak atas tanah memberikan kekuasaan kepada pemegangnya untuk menggunakan atau mengekploitasi tanah tersebut. Hak-hak ini dapat dialihkan melalu penjualan, penukaran, hibah, atau warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA. Proses jual beli tanah diatur oleh hukum adat, yang mensyaratkan transaksi dilakukan secara terang dan tunai di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT berwenang untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) yang sah secara hukum dan pendaftaran tanah dilakukan untuk memperkuat peralihan hak tersebut. Sengketa hukum timbul apabila terdapat pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimanakah perbuatan melaawan hukum dalam jual beli tanah dan bangunan sehingga menimbulkan sengketa dan bagaimanakah penyelesaian sengketa jual beli tanah dan bangunan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Sengeti. penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis noematif untuk menganalisis sengketa jual beli tanah dan bangunan akibat perbuatan melawan hukum dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Sengeti. kasus ini menunjukkan bagaimana pihak penjual (S) yang mengalami kerugian akibat tindakan tidak sah dari pembeli (HA) yang melakukan peralihan hak tanpa sepengetahuannya serta melibat pihak lain yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan dampak hukum dari perbuatan melawan dalam jual beli tanah dan bangunan berupa batalnya akta demi hukum.
KONSEKUENSI HUKUM DARI PERCERAIAN DENGAN ALASAN PINDAH AGAMA TERHADAP HAK ASUH ANAK
Perkawinan yang sah yaitu dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karena itu apabila tidak megikuti ketentuan tersebut maka perkawinan itu dapat dikatakan batal demi hukum. penelitian ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam tulisan ini yang menjadi pokok permasalahan yaitu. Pertama, bagaimana akibat dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama ditinjau dari hukum yang berlaku. Kedua, apakah akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan salah satu pasangan suami istri berpindah agama terhadap hak asuh anak. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan dari rumusan masalah yaitu: Pertama, murtadnya istri tidak otomatis membuat pernikahannya menjadi batal, tetapi tetap berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut. Kemudian pernikahan tersebut dapat dibatalkan atau berakhir dengan kuasa Sistem peradilan mempunyai kewenangan untuk mneyelidiki dan menyelesaikan perkara perceraian yang timbul akibat murtad atu pindah agamanya salah satu pihak yaitu Pengadilan Agama. Kedua, karena di dalam kasus tersebut ibunya lah yang memilih untuk berpindah agama dan meninggalkan kediaman serta anaknya. Sehingga hak asuh anak tersebut dapat berpindah kepada ayahnya. Terhadap hak waris, maka anak itu tetap mendapat hak mewaris dari ayahnya karena keduanya masih memeluk keyakinan yang sama seperti halnya yang dijelaskan di dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.
GUGATAN ONRECHTMATIGE DAAD TERKAIT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG TELAH BATALATAS SEBIDANG TANAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Perjanjian jual beli merupakan bentuk kontrak yang berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum di tengah masyarakat. Khususnya, perjanjian jual beli tanah dianggap sebagai perjanjian tidak bernama karena tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun demikian, pembatalan akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bisa saja terjadi akibat kesalahan atau kelalaian dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Kesalahan atau kelalaian ini dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengajukan gugatan. Dalam gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris atau PPAT tidak sah, penting untuk dibuktikan ketidakabsahannya dari berbagai aspek, yaitu aspek lahiriah, formal, dan materiil. Aspek lahiriah menyangkut keabsahan bentuk dan penampilan fisik akta, aspek formal terkait dengan prosedur pembuatan dan pengesahan akta, serta aspek materiil terkait dengan isi perjanjian yang termuat dalam akta tersebut. Pembuktian ini menjadi kunci dalam menentukan sah atau tidaknya akta tersebut di mata hukum.
GUGATAN WARIS ATAS HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN TERDAHULU YANG BELUM DIBAGI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Akibat dari perkawinan adalah adanya harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Putusanya perkawinan kerap menimbulkan masalah terkait pembagian harta dalam perkawinan. Apabila penyelesaian pembagian harta dari putusnya perkawinan dapat dituntaskan pada saat para pihak masih hidup hal tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, namun apabila masalah harta belum dituntaskan namun salah satu pihak meninggal dunia, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi para ahli waris, sehingga menimbulkan gugatan waris. Seperti dalam penelitian ini gugatan waris yang diajukan penggugat atas harta bersama yang belum dibagi dari perkawinan terdahulu. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian hibah di bawah tangan dan tidak ada saksi selain pemberi dan penerima hibah dalam masa perkawinan dapat dijadikan bukti gugatan waris atas harta bersama dari perkawinan terdahulu yang belum dibagi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap konsekuensi hukum mengenai harta bersama dari perkawinan terdahulu yang belum dibagi sebagaimana dalam Putusan Nomor 8262/Pdt.G/2023/PA.Sor. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian yang berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah bawah tangan dapat dijadikan alat bukti sempurna di pengadilan dan putusan majelis hakim belum semuanya sesuai dengan teori kemaslahatan, teori keadilan dan asas kewarisan, yaitu asas keadilan berimbang.
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN AKIBAT PERALIHAN HAK MELALUI AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pajak daerah timbul akibat adanya penerimaan peralihan hak yang menjadi penyumbang terbesar untuk negara. Dalam pemungutannya telah dilakukan secara Self Assesment dengan pantauan dan verifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah setempat termasuk Kota Tangerang Selatan. Namun masih ditemukan adanya ketidakpastian perhitungan dalam pengenaan pajak daerah tersebut khususnya akibat adanya peralihan hak melalui Akta Pembagian Hak Bersama. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan unsur-unsur pemerintahan yang baik dalam pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dan bagaimana pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan akibat peralihan hak melalui akta pembagian hak bersama. Ketidakpastian hukum dan sisitem hukum akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan mengkaji bahan-bahan penelitian melalui Kepustakaan ataupun bahan Sekunder. Analisis Data dilakukan secara Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum terlaksananya unsur-unsur pemerintahan yang baik oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan serta tidak adanya kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan bea peorlehan hak atas tanah dan bangunan akibat perolahn hak dengan Akta Pembagian Hak bersama dengan jenis perolehan hak Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan Hak.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
IMPLEMENTASI PERAN PENGAWASAN DARI MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP LARANGAN MEMBUKA KANTOR CABANG BAGI NOTARIS
Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat ialah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dalam penegakan hukum terhadap ketentuan larangan notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri, dan bagaimana mekanisme penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap notaris yang melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terhadap notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap suatu laporan/pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, maka peran Majelis Pengawas hanya sampai ke tingkat daerah. Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris berwenang untuk melakukan pemanggilan Notaris terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh Notaris dan melaksanakan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Notaris yang mendirikan kantor cabang atas nama sendiri. Dalam ranah MPD, peran MPD dalam melakukan pengawasan terhadap para Notaris yang bermasalah memiliki keterbatasan seperti yang tertuang dalam Pasal 70 UUJN mengenai kewenangan yang dilakukan oleh MPD tidak diatur secara terperinci. MPD menekankan pada pengawasan yang bersifat preventif, yaitu pembinaan terhadap Notaris, selain itu seharusnya MPD memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terhadap aduan masyarakat secara intens.
Implementation of Sanctions, Regional Supervisory Council, Notary
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS/PPAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH SENGKETA PERTANAHAN
Tanah merupakan obyek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menyebabkan berbagai konflik bisa terjadi di masyarakat. Tidak jarang sampai menimbulkan korban baik harta bahkan nyawa demi mempertahankannya ketika terjadi sengketa. Proses berkaitan dengan segala bentuk peralihan hak atas tanah oleh masyarakat sebagai subyek hukum selalu disyaratkan penerbitan suatu akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normative dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). peranan notaris sebagai pejabat pembuat akte tanah sangat penting dalam meminimalisir sengketa tanah, mengingat keberadaan akte yang dibuat oleh Notaris/PPAT akan menjadikan dasar untuk penerbitan sertipikat. Salah satu fungsi sertipikat adalah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan wajib diterima kebenarannya oleh hakim dalam persidangan sebagai alat bukti yang sempurna jika terjadi sengketa di pengadilan. dapat diperoleh simpulan bahwa penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa adalah sebagai upaya preventif atas terjadinya sengketa pertanahan mengingat peran Notaris/ PPAT merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam proses pembuatan akta.
Copyright (c) 2024 Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH
Dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli dapat timbul masalah yang mengakibatkan terjadinya ingkar janji/wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli mengenai keterlambatan pihak penjual yang tidak melakukan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang akibat hukum wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Akta PPJB dan kepengurusan balik nama serta sertipikat pada Putusan No. 2362 K/Pdt/2019 yaitu batal demi hukum dan tidak berlaku lagi. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Tergugat dalam perkara ini memang benar atau terbukti melakukan wanprestasi tetapi terdapat alasan dikarenakan diatas tanah Penggugat terdapat hak atas tanah orang lain sehingga Tergugat melakukan penyelesaian hukum yang membutuhkan waktu dan materi. Akan tetapi, terhadap akta PPJB, pengurusan surat-surat sampai dengan balik nama agar tetap berjalan sebagaimana disepakati di awal dengan Penggugat.
LARANGAN PUBLIKASI/PROMOSI DIRI NOTARIS DALAM KODE ETIK (STUDI TERHADAP KONTEN TIK TOK NOTARIS)
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk mengurusi sebagian urusan negara dan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, memiliki ketentuan hukum terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menyatakan bahwa notaris dilarang melakukan publikasi/promosi diri terhadap jabatannya melalui media cetak maupun media elektronik, namun batasan terhadap publikasi dan promosi diri dinilai kurang memberikan kejelasan hukum bahwasanya ditemukan konten tik tok notaris yang berindikasi pelanggaran Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris. Bahwa dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris yang memberikan larangan terhadap publikasi/promosi diri Notaris tidak mendefinisikan lebih dalam berkenaan dengan jabatan yang dimaksud. Terhadap hal tersebut ditemukan 2 bentuk pengkategorian terhadap publikasi/promosi diri notaris yaitu publikasi/promosi diri secara langsung yaitu nama dan jabatan sedangkan publikasi/promosi diri secara tidak langsung pemaknaan lebih dalam berkenaan dengan hal-hal yang dimaksud dengan “jabatan”. Bahwa apabila ditarik berdasarkan hal tersebut maka konten-konten tik tok notaris yang mana berisikan nama, jabatannya, lokasi kantor, plang nama/kantor, dst telah memenuhi unsur publikasi/promosi diri notaris. Selanjutnya Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Publikasi/Promosi Diri belum berjalan maksimal, sebab kode etik notaris yang masih memiliki kelemahan baik dari pasal hingga pada sanksinya menyebabkan penegakan kode etik notaris terhambat.
DISPARITAS PRODUK HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA MAWALI (STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN DAN PENETAPAN)
Kedudukan ahli waris pengganti yang selanjutnya disebut mawali dalam hukum kewarisan Islam terus saja mengalami perdebatan. Hal ini disebabkan aturan mengenai mawali disandarkan pada Q.S 4:33 yang multi interpretasi. Pada KHI yang lebih banyak mengambil pola pikir Hazairin mengakomodir aturan mawali pada Pasal 185. Namun kenyataannya terdapat perbedaan tajam pemikiran hakim pada produk hukum hakim Pengadilan Agama. Maka dari itu menarik untuk diteliti Mengapa terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama pada perkara mawali?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis beberapa putusan hakim dan penetapan serta didukung dengan wawancara hakim, dan pengajar hukum waris Islam. Hasil penelitian memperlihatkan terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama karena pola pikir hakim sangat terpengaruh oleh berbagai mahzab yang dianut oleh hakim, dan merupakan kebebasan hakim untuk menggunakan dasar hukum KHI atau literatur fiqh yang lainnya. Selain itu batas interpretasi sampai batas manakah mawali hanya sampai cucu, keponakan atau yang lainnya termasuk atau tidak. Setiap hakim yang memutus perkara mawali akan lebih mempertimbangkan aspek maslahah dari masing-masing pihak yang berpekara dengan bersandarkan kepada aspek yuridis, sosiologi, filosofis dan psikologis.
PENERAPAN ELECTRONIC KNOW YOUR CUSTOMER (E-KYC) BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIALITY PRINCIPLE) NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan wawancara dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang sistem e-KYC dengan basis NIK dapat diterapkan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU Jabatan Notaris yaitu prinsip mengenal nasabah dalam membuat akta otentik agar menghindari terjadi pemalsuan data pribadi dan pencucian uang. Kelebihan mencegah terjadinya pemalsuan data pribadi yang kerap mengikutsertakan Notaris dalam pemeriksaan dan proses verifikasi dokumen lebih cepat. Kekurangan sistem keamanan e-KYC rentan terhadap perlindungan data pribadi terkait terdapat kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola sistem e-KYC di Dukcapil dan kemungkinan pencurian data atau fraud yang dilakukan oleh peretas atau hacker. Notaris masih belum siap dikarenakan tidak semua Notaris mengetahui apa itu e-KYC dan bagaimana pelaksanaanya serta manfaatnya bagi Notaris.
AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF WARIS PERDATA
Salah satu konteks yang banyak dibicarakan pada sistem pewarisan ialah tentang hak mewarisi. Hak ini dianggap sebagai hak asasi setiap individu karena bagian integral dari kebebasan dan keadilan. Hak mewarisi mencerminkan pengakuan terhadap hak kepemilikan serta hak keturunan, namun hak mewarisi dapat pula terhalang oleh sebab perbedaan agama. Konteks ini sangat tegas dinyatakan dalam pandangan hukum Islam, sedangkan kaidah yang diatur dalam KUHPerdata belum ditemukan ketegasan akan hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dan dianalisa secara kualitatif. Adapun hasil penelitan yang diperoleh ialah kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata mendapat kesetaraan atau kesamaan dalam memperoleh hak mewaris secara utuh. Oleh karena aturan di KUHPerdata tidak disebutkan ketentuan penghalang karena perbedaan agama, namun hanya ketentuan tidak patut mewaris oleh sebab penolakan (Pasal 1057 KUHPerdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 838 KUHPerdata). Sehingga perolehan harta warisan terhadap ahli waris beda agama dapat mengikuti ketentuan cara ab intestato (Pasal 832 KUHPerdata) maupun testamen (Pasal 899 KUHPerdata), dikecualikan jika ahli waris tersebut menggunakan hak untuk berpikir dan menyatakan penolakannya di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri (1023 KUHPerdata).
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM MENGAJUKAN NAMA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Aturan dalam menentukan dan pengajuan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPT. Ketentuan lain yang berlaku untuk mengatur pengajuan nama PT berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU online error dan komunikasi dengan pelayanan AHU online
ANALISIS REGULASI PADA PENCATATAN DAN PERGERAKAN SAHAM PERUSAHAAN RINTISAN (STARTUP) DI PASAR MODAL (Studi Kasus: GoTo)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan faktor-faktor yang mempengaruhi Initial Public Offering (IPO) perusahaan startup di bursa efek. IPO adalah proses di mana perusahaan swasta untuk pertama kalinya menjual sahamnya kepada publik untuk diperdagangkan di bursa efek. IPO dapat menjadi salah satu opsi bagi perusahaan startup untuk memperoleh akses ke pasar modal dan mendapatkan dana untuk mendukung pertumbuhan bisnis mereka, selain melalui investor strategis dan modal ventura. Dalam konteks pasar modal Indonesia, regulasi yang berlaku dalam IPO dan pencatatan saham menjadi faktor krusial yang harus dipahami oleh perusahaan dan investor. Penelitian ini fokus pada aspek hukum yang terkait dengan pencatatan saham startup di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menganalisis regulasi IPO bagi perusahaan startup, dengan mengambil contoh kasus pada pencatatan saham startup GoTo di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis literatur dan studi empiris yang melibatkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang IPO dan data ekonomi terkini yang relevan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena IPO perusahaan startup ditinjau dari sisi regulasi, serta memberikan wawasan bagi perusahaan startup, investor, dan regulator dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam proses IPO.
KELALAIAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 289 / Pdt / 2015 / PT.Bdg)
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dalam menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat berdasarkan Akta Surat Kuasa Absolut yang dibuat dengan menggunakan template kosong. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui sanksi yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak melaksanakan uji tuntas dalam pembuatan Akta Jual Beli, sesuai dengan putusan Pengadilan Nomor 289/Pdt/2015/PT. Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan berpegang pada kode etik jabatan PPAT. Temuan kajian menunjukkan adanya pelanggaran kode etik PPAT, khususnya terkait ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 huruf b Kode Etik PPAT. Selanjutnya telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum terkait yang tercantum dalam Pasal 24 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPAT. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan tambahan mengenai tata cara pembuatan akta PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.” Dalam konteks ini apa yang dimaksud dengan Pasal 39 ayat 1 huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah?
KEPASTIAN HUKUM ATAS PERALIHAN HAK ATAU BALIK NAMA SERTIPIKAT TANPA HADIRNYA PIHAK PENJUAL
Indonesia merupakan kepulauan yang sangat luas. Untuk mengatur hal tanah terdapat dalam UUD 1945 sebagai dasar pokok bahwa negara menguasai bumi dan air san kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai Pasal 33 ayat (3). hal tersebut juga terkait dengan UUPA no 5 tahun 1960 yang menyatakan antara lain menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan tanah, termasuk pendaftaran tanahnya. Dalam hal penjualan tanah sering terjadi permasalahan seperti Tidak hadirnya pihak penjual dalam penjualan, sehingga pihak lain dirugikan karena ketidak pastian dari peralihan hak atau balik nama sertipikat, sebagai contoh pada putusan Nomor: 219/PDT.G/2018/PN.Dpk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan bersumber pada studi pustaka/data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum atas peralihan hak atau balik nama sertipikat tanpa hadirnya pihak penjual untuk mendapatkan kepastian hukum penggugat akan diperoleh setelah namanya terdaftar di kantor pertanahan dimana objek tanah tersebut berada dengan melampirkan putusan pengadilan untuk dapat dilakukan peralihan balik nama sertipikat dan perlindungan hukum akan didapat setelah putusan pengadilan sehingga pihak penggugat dapat melakukan peralihan hak atas tanah atau balik nama sertipikat di kantor BPN.
KESALAHAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL BERAKIBAT MENJADI TERPIDANA (Studi Kasus Putusan No. 196/PID.B/2019/PN DPS Jo. Putusan No. 20 PK/PID/2020)
Penelitian ini membahas mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual yang diputus Pengadilan memenuhi unsur pidana penipuan sesuai pasal 378 jo Pasal 56 ayat 2 KUHP berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dps juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT DPS namun dalam Putusan Mahkamah Agung No. 20/PK/Pid/2020 dapat terbebas dari segala tuntutan hukum karena sebenarnya tidak tergolong ke dalam ranah pidana, tetapi dalam ranah administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisa data dan tipe penelitian diskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa akta kuasa menjual tersebut berdiri sendiri, memuat klausul jual beli dan merupakan kuasa mutlak yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah yang dilarang oleh Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga beresiko batal demi hukum, namun dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung membatalkan kedua Putusan diatas dan memutuskan bahwa terhadap kasus ini masuk kedalam ranah administrasi bukan ranah pidana.
Copyright (c) 2023 Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan