CATATAN KRITIS TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK
Keywords:
pembatasan kasasi TUN, tindakan pemerintah, pemerintah daerah, kepastian hukum, good governanceAbstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi berbasis good governance serta kepatuhan hukum administrasi. Kajian ini bertujuan untuk membahas tindakan pejabat pemerintah daerah yang tetap mengajukan kasasi meskipun terdapat pembatasan dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 terhadap perkara TUN bersifat lokal. Melalui pendekatan yuridis normatif dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa tingginya perkara kasasi dan inkonsistensi putusan mencerminkan lemahnya budaya hukum serta ketidakpatuhan terhadap AUPB. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penegasan norma pembatasan kasasi dan penguatan integritas aparat penegak hukum.
