HAK PENGUASAAN NEGARA DALAM PERPANJANGAN PERIZINAN DALAM KONTRAK KARYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Abstract

Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal, Atas dasar latar belakang inilah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan Perpanjangan Perijinan Hak Penguasaan Negara Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020? dan bagaimanakah dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)? Metode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau norma hukum tertulis, yang dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukum baik dari literatur maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pertambangan.  Dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), adalah hilangnya kewenangan BUMN dan BUMD untuk mengambil alih dari kepemilikan tambang sebagai akibat dari habisnya kontrak, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam pertambangan tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak. Negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat sekitar usaha pertambangan.