Jurnal Selisik merupakan media yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca sarjana Universitas Pancasila. Pada awal berdirinya Jurnal Selisik dikhususkan pada ragam gagasan hukum dan bisnis. Hal ini tidak lepas dari pengkhususan program studi di PMIH, yakni Hukum Dan Bisnis. Sejalan dengan perkembangan dan pengembangan PMIH, yakni dibukanya program studi baru mengenai Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan, maka tema dan fokus Jurnal Selisik juga mengalami perluasan. Maka, mulai terbitan volume 3, edsi 5 Juni 2017, Jurnal Selisik mengabungkan tema Hukum, Bisnis, Hukum Konstitusi dan Tata Kelola Pemerintahan sebagai basis susbtansi kajiannya.
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila
IMPLIKASI YURIDIS DAN NON YURIDIS PENGATURAN KEWAJIBAN PUNGUTAN BAGI PROFESI NOTARIS PENUNJANG PASAR MODAL
Profesi notaris memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan pasar modal, terutama dalam hal pembuatan akta otentik, verifikasi dokumen, serta menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor. Dalam konteks tersebut, pengaturan kewajiban pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, menimbulkan implikasi baik dari aspek yuridis maupun non yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, bentuk pengaturan, serta akibat hukum dari kewajiban pungutan bagi notaris penunjang pasar modal. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban pungutan memiliki implikasi terhadap aspek kemandirian profesi, tanggung jawab profesional, dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, dari aspek non yuridis, terdapat pengaruh terhadap integritas, profesionalisme, serta beban ekonomi profesi notaris. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang regulasi agar selaras dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap profesi hukum.
Copyright (c) 2025 Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)
IMPLEMENTATION OF REPLACEMENT OF ELECTED LEGISLATIVE MEMBERS REVIEWED IN LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS
This research analyzes the implementation of elected legislative member replacement under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and its implications for people's sovereignty and democracy in Indonesia. Using normative juridical research with statute and concept approaches, this study examines legal document analysis and literature review. The findings reveal systematic distortions in the implementation of legislative member replacement, as evidenced by the cases of Mulan Jameela and Harun Masiku in the 2019 election, which violated Article 426 paragraph (3) requiring replacement based on the highest vote order from the same party. Supreme Court Decision Number 57/P/HUM/2019 created abuse of authority by granting political parties the power to transfer votes of incapacitated candidates. The regulatory weakness lies in the unclear provisions of Article 426 paragraphs (3) and (4) regarding resignation without clear reasons, creating opportunities for transactional politics that damage electoral integrity and democratic quality in Indonesia.
KAJIAN SINERGISITAS KOMISI YUDISIAL DAN BADAN PENGAWAS MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMPERKUAT INTEGRITAS HAKIM, MENGAWAL INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
Di dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan, namun kini menghadapi ancaman serius terhadap integritas dan independensi akibat tekanan eksternal dan korupsi yudisial yang mengakar, terbukti dengan 29 hakim terjerat korupsi antara 2011–2024, merusak kepercayaan publik. Persoalan ini diperparah oleh kebijakan kesejahteraan yang timpang, yang membuka celah kerentanan baru di peradilan karena hanya menyentuh hakim karier dan mengabaikan hakim ad hoc serta tenaga pendukung yudisial. Penelitian ini berupaya menjawab: Bagaimana mengawal integritas hakim untuk mewujudkan peradilan yang agung? dan Apakah dengan mencukupkan kesejahteraan hakim akan menjamin integritas hakim secara mutlak?. Dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (Normative Legal Research) dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, studi ini menegaskan bahwa integritas adalah nilai moral intrinsik yang tidak bisa ditawar, sementara kesejahteraan hanya berfungsi sebagai pilar pendukung, bukan jaminan mutlak. Analisis teoretis menunjukkan bahwa kesempatan (opportunity) adalah faktor dominan dalam korupsi, yang lahir dari sistem yang lemah dan diskresi luas. Oleh karena itu, solusi paling efektif adalah pencegahan sistemik membangun arsitektur sistem yang kokoh, transparan, dan akuntabel untuk menutup celah kesempatan, didukung oleh pengawasan internal Komisi Yudisial (KY) dan Bawas MA yang diperluas fungsinya, serta partisipasi aktif publik sebagai pengawas eksternal yang paling efektif.
Kesejahteraan Hakim, Pencegahan Sistemik
UPAYA HUKUM TERHADAP SURAT PEJABAT NEGARA YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM
Penelitian ini membahas upaya hukum terhadap surat pejabat negara yang bersifat melawan hukum dalam konteks penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak warga negara. Rumusan masalah difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana kewenangan pejabat negara dalam mengeluarkan surat atau keputusan administrasi yang harus mematuhi batasan hukum agar tidak melawan hukum, dan bagaimana mekanisme serta upaya hukum yang tersedia bagi warga negara untuk menindaklanjuti surat tersebut, termasuk peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang menganalisis sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum guna memahami aspek normatif, teoritis, dan yuridis terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian menegaskan pentingnya prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang meletakkan supremasi hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara, sehingga surat atau keputusan pejabat negara harus berdasarkan asas legalitas, keadilan, dan akuntabilitas. PTUN berfungsi sebagai forum yang menguji legalitas dan keadilan substantif keputusan administrasi serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat negara. Selain itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi tolok ukur penting dalam menguji tindakan pejabat agar tidak melawan hukum. Efektivitas upaya hukum ini sangat bergantung pada komitmen negara dalam menegakkan budaya hukum dan akuntabilitas pejabat negara demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
IMPLIKASI PUTUSAN LEPAS 6 TERHADAP NOTARIS MENURUT PASAL 67 UUJN: STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 98 K/PID/2021
Tanggung jawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Permasalahan dalam tesis ini, mengenai akibat hukum terhadap proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang dan upaya perlindungan bagi Notaris terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang akibat hukum proses penyimpangan tuntutan hukum yang bertentangan dengan undang-undang terhadap Notaris sebagai terdakwa lepas dari tuntutan hukum sebagaimana dakwaan Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (2) ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, dilakukan pemulihan hak Notaris sebagai Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Upaya perlindungan bagi Notaris akibat putusan lepas dari tuntutan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pid/2021 yaitu melalui perlindungan represif dengan mengajukan gugatan ganti rugi sebagai bentuk pemulihan nama baik melalui rehabilitasi. Upaya hukum tersebut, untuk menjamin hak setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
ANALISIS SISTEM JUAL BELI DALAM PLATFORM E-COMMERCE SHOPPE BERDASARKAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Penelitian ini menganalisis kesesuaian sistem transaksi e-commerce Shoppe dengan prinsip transparansi (bayyinah) dan larangan ketidakpastian (gharar) dalam hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis konten dan studi literatur kritis, penelitian ini mengevaluasi praktik Shoppe berdasarkan kitab Fathul Qorib dan fatwa kontemporer (DSN-MUI No. 116/2017). Hasil menunjukkan bahwa model pembayaran di muka Shoppe mirip dengan bai’ as-salam, yang mensyaratkan kejelasan spesifikasi produk (ta’yin al-mabi’) dan batas waktu pengiriman (ajal). Fitur verifikasi wajah (face ID) memenuhi syarat sah akad (ma’rifah al-aqidain), sementara harga dinamis dan foto stok berpotensi melanggar larangan gharar dan tadlis. Studi ini mengidentifikasi ketidaksesuaian Shoppe Pay Later dengan prinsip syariah dan merekomendasikan peningkatan transparansi deskripsi produk, algoritma harga, serta kebijakan pengembalian untuk memastikan keadilan transaksi. E-commerce dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
PERLINDUNGAN HAK-HAK NORMATIF TENAGA KERJA OUTSOURCING ATAS KETERLAMBATAN UPAH DALAM RANTAI ALIH DAYA DI PT PLN (PERSERO)
Praktik outsourcing merupakan bentuk hubungan kerja tidak langsung yang umum diterapkan di perusahaan, termasuk BUMN seperti PT PLN (Persero). Dalam implementasinya, sistem ini melibatkan kerja sama dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (vendor), seperti PT Almira. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya keterlambatan pembayaran upah tenaga alih daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum PT PLN (Persero) sebagai pengguna jasa outsourcing dan mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi tenaga alih daya ketika terjadi keterlambatan pembayaran gaji oleh vendor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, serta mengkaji regulasi terkait seperti UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 35 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal tenaga alih daya merupakan karyawan vendor, secara substantif mereka bekerja untuk kepentingan PLN. Oleh karena itu, PT PLN tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab ketika terjadi wanprestasi, khususnya keterlambatan upah. Selain itu, perlindungan hukum terhadap tenaga alih daya masih bersifat normatif dan belum efektif dalam implementasinya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan klausul kontrak kerja sama antara PLN dan vendor, peningkatan pengawasan internal oleh PLN, serta pembentukan regulasi yang lebih tegas mengenai tanggung jawab bersama dalam praktik outsourcing, guna menjamin perlindungan hak-hak normatif tenaga alih daya secara menyeluruh.
SEWA MENYEWA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DENGAN WARGA NEGARA ASING DI BEDULU GIANYAR
Secara formal dari segi hukum, Warga Negara Asing tidak diizinkan memiliki tanah dengan status Hak Milik, dan hanya dapat memiliki Hak sewa atas tanah yaitu hak seseorang untuk menggunakan, mengolah, dan menikmati hasil dari kepemilikan orang lain dengan membayar sewa Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak atas tanah terhadap masyarakat hukum adat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimana perjanjian sewa menyewa tanah antara masyarakat adat dengan warga negara asing di desa Bedulu Gianyar? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam hukum adat terdapat beraneka ragam pengaturan penguasaan yang sesuai dengan masyarakat hukum adat, tiga macam hak, yaitu hak ulayat (Beschikking Recht), hak milik perorangan dan hak komunal (bersama). Hak ulayat disebut sebagai hak atas tanah yang dipunyai oleh suatu masyarakat hukum adat. Hak komunal atas tanah merupakan hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, penguasaan secara bersama tersebut dapat didaftarkan dan kepada pendaftar diberikan bukti sertipikat di dalamnya terdapat data fisik dan data yuridis, yang mana hal tersebut dapat dilakukan melalui Notaris. Menotariilkan perjanjian sewa menyewa dalam Desa Adat Gianyar walaupun salah satu pihak orang asing merupakan konstruksi norma yang dikehendaki oleh para pihak.
ASPEK HUKUM PAJAK ATAS KLAIM ASURANSI DWIGUNA: GAGASAN REFORMASI REGULASI
Produk asuransi dwiguna memiliki dua karakter utama, yakni perlindungan jiwa dan investasi. Dalam praktiknya, terdapat ketidakjelasan hukum mengenai perlakuan pajak atas klaim yang diterima pemegang polis, terutama ketika jatuh tempo tanpa terjadi risiko kematian. Ditemukan bahwa ketidakpastian hukum dan ketidakterpaduan regulasi antara OJK dan DJP menyebabkan potensi penghindaran pajak dan perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi pajak yang menegaskan pemisahan fungsi proteksi dan investasi dalam produk asuransi, serta penegasan objek pajak terhadap hasil investasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan pengenaan pajak penghasilan atas klaim asuransi Dwiguna menurut UU Pajak Penghasilan dan UU Cipta Kerja? dan bagaimanakah aspek hukum pajak atas klaim asuransi Dwiguna dalam gagasan reformasi regulasi? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Meski terjadi perubahan administrasi dan penyesuaian sistem perpajakan, tidak ada norma baru yang secara spesifik mengatur perlakuan pajak atas hasil investasi dalam polis dwiguna. Hal ini menunjukkan masih adanya kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik. Sehubungan dengan ketidakjelasan Hukum dalam perlakuan pajak atas unsur investasi, maka regulasi perpajakan saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai pemajakan atas hasil investasi dalam produk asuransi dwiguna. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka celah potensi penghindaran pajak, dan membuat perlakuan perpajakan menjadi tidak konsisten jika dibandingkan dengan produk keuangan lain.
KONTRIBUSI HUKUM ADAT KETATANEGARAAN TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM DI DESA CITENGAH KABUPATEN SUMEDANG
Dalam UUD NRIT 1945 mengakui dan mengormati hak hak tradisionil tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) & (3)UUD 1945. Ketentuan ini telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kesatuan- kesatuan masyarakat adat di seluruh negara Indonesia dengan memberikan pengakuan, penghormatannya, identitas dan hak-hak tradisionalnya, termasuk aspek tata kelola pemerintahan di tingkat lokal (desa). Prinsip Nabawatala sebagai pedoman adat (local wisdom) tetap bisa saling menglengkapi pada masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa selain peraturan per-uu-an juga berdampingan dengan hukum adat ketatanegaraan yang merupakan menjabarkan pengakuan hak asal-usul dan tradisional desa ke dalam praktik. Disinilah hukum adat sebagai kearifan lokal yang harus dijaga, dihormati dan digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Dari uraian tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan dan hubungan hukum adat ketatanegaraan terhadap tata kelola pemerintahan desa dalam pengembangan hukum positif di desa Citengah?Kemudian penelitian dalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data primer, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan per-uu-an, sekunder yaitu buku-buku, dan tertier dengan ditunjang wawancara aparatur desa dan tokoh-tokoh adat. Dari penelitian ini memberikan hasil bahwa hubungan antara aparatur desa dengan tokoh adat (leembaga adat) sangat erat, penggunaan prisip Nabawatala dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan desa citengah menjadi pedoman dan acuan yang berdampingan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kontribusinya hukum adat ketatnegaraan terlihat dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat desa dan kebijakan desa serta saling berdampingan dan harmoni.
LEGALITAS KONTRAK TERAPEUTIK MEDIS, BERKAITAN DENGAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, PADA PASIEN SEBAGAI KONSUMEN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
Hubungan dokter dan pasien sering disebut dengan hubungan terapetik atau dapat juga dikatakan sebagai perjanjian terapeutik. Dikatakan perjanjian ini karena dalam hubungan antara pasien dan dokter tersebut memenuhi unsur-unsur dari syarat sahnya perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam penelitian ini memepergunakan pendekatan pada data normatif yuridis, hal ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana perjanjian kontrak terapeutik bagi perlindungan pasien. Sebagaimana Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada pasal 7 ayat (3) penjelasan dalam tindakan kedokteran meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 1313 KUHPer yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pasien adalah dengan melalui informed consent. Sebelum dilakukannya perkjanjian kontrak terapeutik. Karena di dalamnya memuat kaidah-kaidah yang harus dijamin oleh hukum agar tidak menyebabkan kerugian bagi diri pasien.
Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan
KEBIJAKAN KRIMINAL NON PENAL , TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
Dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal atau politik kriminal, maka dapat dikatakan bahwa, kebijakan hukum pidana kriminal yang identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana. Permasalahannya adalah apakah dengan kebijakan kriminal dapat mengurangi kejahatan kekerasan seksual pada anak yang dilakukanm oleh anak dibawah umur. Metodologi yang dipergunakan adalah menggunakan data sekunder sebagai penelitian normative hukumnya. Di Indonesia kekerasan seksual pada anak dapat dihukum seperti dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang termuat dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 serta UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 mengatur tentang adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Sehingga diperlukan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada saat ini maupun yang akan datang. Bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan kriminal hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Perlu diketahui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.
STRATEGI MENANGANI POLARISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI INDONESIA
Dalam pemilihan umum sering muncul polarisasi yaitu dua kelompok atau lebih masyarakat memiliki pandangan, nilai, atau kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan yang begitu keras yang memungkinkan akan terjadi konflik sosial, seperti pemilihan umum yang terjadi baru-baru ini ataupun yang lebih keras terasa kontestasi pemilihan Presiden pada tahun 2019 dan Kepala Daerah DKI Tahun 2014. Pada saat pemilu tersebut terjadi polarisasi yang begitu keras, dimana saling berhadapan, sangat terasa mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal berpengaruh kepada masyarakat sebagai anak bangsa. Adapun masalah yang dibahas yaitu Bagaimana Implementasi terkait dengan polarisasi dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Pada Tahun 2024 dan Bagaimana Strategi yang ideal dalam Penanganan Polarisasi Penyelenggaraan Pemilu Pada Tahun 2024. Metode penelitiam yang digunakan adalah metode Normatif atau kepustakan, sedang analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut Faktanya polarisasi pada pemilihan umum tahun 2024 tidak sekuat pada waktu pemilihan umum tahun 2019 dan pilkada 2014 di DKI Jakarta, di mana kondisi yang demikian itu telah adanya pemetaan dari pemerintah. Pemilihan umum 2024 ini terkait pemilihan presiden, ada tiga calon presiden yang diusung setiap partai politik dan para pendukungnnya. Pembagian kelompok pendukung tersebut sudah jelas, dan tidak membawa politik identitas para pendukung dan tokoh partai politik yang mengusung kandidat sudah sadar akan bahayannya terhadap munculnya polarisasi tahun 2019 dan tahun 2014 tersebut dan konsep agar tidak terjadi polarisasi, mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia.
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM
Actio Pauliana merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Kurator diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, guna mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum yang terlanjur dilakukan debitor pada masa lampau sebelum debitor tersebut dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip actio pauliana oleh kurator dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap kreditor pada proses kepailitan di Indonesia? dan bagaimanakah tanggung jawab Kurator dalam menerapkan prinsip actio pauliana yang dihubungkan dengan kepastian hukum bagi kreditor dalam kasus Kepailitan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Actio pauliana telah diatur secara lengkap dalam Pasal 41, Pasal 42 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang perlindungan hukum terhadap kreditor dalam proses pemberesan kepailitan, namun masih dianggap lemah terhadap kreditor. Actio Pauliana merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukann oleh kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Kurator diberikan wewenang oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum yang telah atau terlanjur dilakukan debitur pada masa lampau sebelum dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru mengenai Ketenagakerjaan di Indonesia, pengaturan bersebut dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi? dan bagaimana konsep ke depan pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023? Hasil penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materiil, yakni sebanyak 21 norma di dalam UU Cipta Kerja menunjukkan langkah signifikan dalam menjaga perlindungan hak-hak buruh di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak buruh/pekerja. Kedepannya, kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja akan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. .
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DAN LINGKUNGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5850 K/Pid.Sus-LH/2022)
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri yang tidak sesuai dengan peruntukkannya. Hal ini dapat dilihat dari kasus Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini PT. Satria Bimantara Gemilang (PT. SBG) yang bergerak dibidang properti diwakili oleh sdr. Irwan Apong selaku Direksi. Bahwa dengan sengaja PT. SBG membuat jalan serta galian pipa untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa site plan. Kemudian setelah di protes warga karena rawan longsor ketika musim hujan, PT. SBG dengan sengaja tidak melakukan rehabilitasi lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup berupa tanah longsor yang menimpa perumahan warga serta mengakibatkan rusaknya baku mutu tanah dan timbulnya banyak korban jiwa sebanyak 40 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat dan 22 luka ringan. Akibat dari kasus tersebut korporasi dipidana oleh penegak hukum dengan pidana denda dan tanpa ada pemberian restitusi ataupun ganti rugi kepada korban, sedangkan tata cara pengajuan restitusi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Ganti Rugi terhadap korban tindak pidana lingkungan Hidup oleh Korporasi
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKANDAN KEWENANGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT) DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dibentuk untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi yang menarik perhatian publik berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 merupakan lembaga negara non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi yaitu berupa serangkaian kegiatan penyelidikan dan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan pengelolahan, analisa, dan penyajian data secara sistematis, dan objekif agar kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah kewenangan KNKT dalam pengaturan mengenai ketentuan hukum tentang keselamatan transportasi? bagaimanakah kendala yang dihadapi KNKT dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi? dan bagaimanakah kedudukan dan kewenangan KNKT dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia di masa depan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kewenangan KNKT saat ini hanya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2012 yang sangat terbatas. Independensi KNKT dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga masih sangat terbatas, karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memiliki sumber daya yang mencukupi dalam penanganan investigasi kecelakaan besar, serta anggaran yang minim. Kedudukan dan kewenangan KNKT dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia di masa depan adalah menjadi lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan yang luas berdasarkan undang-undang.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
HAK PENGUASAAN NEGARA DALAM PERPANJANGAN PERIZINAN DALAM KONTRAK KARYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal, Atas dasar latar belakang inilah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan Perpanjangan Perijinan Hak Penguasaan Negara Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020? dan bagaimanakah dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)? Metode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau norma hukum tertulis, yang dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukum baik dari literatur maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pertambangan. Dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), adalah hilangnya kewenangan BUMN dan BUMD untuk mengambil alih dari kepemilikan tambang sebagai akibat dari habisnya kontrak, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam pertambangan tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak. Negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat sekitar usaha pertambangan.
UPAYA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG BAGI DEBITUR
Restrukturisasi utang adalah bentuk restrukturisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangannya dengan cara mengatur kembali utang-utangnya dengan mengajukan syarat-syarat dan kondisi-kondisi baru yang disetujui oleh kedua pihak. Rumusan masalah penelitian ini adalah: konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat memberikan kepastian hukum, berkeadilan dan kemanfaatan? dan bagaimana masalah dan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Sarana Restrukturisasi Utang? Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berlaku di Indonesia masih menjadi satu dengan Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Belum ada payung hukum yang jelas mengenai perusahaan yang bagaimana yang berhak direstrukturisasi atau bagaimana bentuk-bentuk restrukturisasi yang dapat ditempuh dan hal-hal teknis lainnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung potensi berakhir dengan kepailitan, dalam arti, ada tiga cara bagaimana permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan berubah menjadi kepailitan. Perubahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi Kepailitan berpotensi menjadi jebakan (trap) yang tidak diprediksi debitur sebelumnya. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tidak memberikan Kesempatan bagi Debitur untuk melakukan upaya lain, misalnya melakukan gugatan perdata umum ke pengadilan negeri dengan alasan adanya penyalahgunaan keadaan yang telah dilakukan oleh Kreditur dalam perjanjian perdamaian tersebut.
TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI DATA PRIBADI YANG HARUS DILINDUNGI UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA
Tanda tangan pada dasarnya adalah alat untuk melakukan verifikasi dan autentifikasi atas adanya persetujuan seseorang terhadap suatu dokumen atau perjanjian, tanda tangan seseorang berarti orang tersebut telah memberikan membaca, mengerti serta persetujuan atas apa yang tertulis dalam dokumen tersebut. Berdasarkan norma hukum yang ada tanda tangan berfungsi penting dalam mengesahkan dokumen, perjanjian atau tindakan hukum tertentu. Tanda tangan juga merupakan bukti adanya perikatan diantara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga tanda tangan seseorang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari diri seseorang. Dibubuhkannya tanda tangan seseorang berarti orang tersebut secara sadar telah mengikatkan diri kepada siapa dokumen tersebut ditujukan. Pada masa pasca pandemi Covid 19 penggunaan tanda tangan elektronik menjadi hal yang wajar dan dipergunakan sebagai bagian untuk kemudahan penutupan suatu transaksi bisnis. Masalah timbul karena tanda tangan berdasarkan aturan hukum yang berlaku belum dianggap sebagai bagian dari data pribadi milik seseorang yang harus mendapatkan perlindungan sama seperti data pribadi lainnya. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa perlindungan terhadap tanda tangan seseorang di Indonesia harus dilakukan karena tanda tangan adalah bagian dari data pribadi milik seseorang sebagai bagian dari kepastian hukum bagi pemilik tanda tangan dimaksud. Sehingga perubahan atas ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 perlu segera dilakukan.
TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK KUSTODIAN ATAS KESALAHAN/KELALAIAN MANAJER INVESTASI TERHADAP KERUGIAN INVESTOR REKSA DANA
Bank kustodian merupakan lembaga penitipan dana dari para pemodal atau investor melalui reksa dana tidak terelepas dari berbagai risiko yang akan dialami oleh investor tersebut. Bahkan, beberapa Perbankan milik Negara Indonesia, menolak untuk bertanggungjawab atas kesalahan/kelalaian manajer investasi terhadap kerugian investor reksa dana, bahkan mengalihkan seluruh akibat hukum yang timbul kepada nasabah sendiri. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap investor atas kesalahan/kelalaian manajer investasi dalam transaksi reksa dana? dan bagaimana tanggung jawab hukum bank kustodian atas kesalahan/kelalaian manajer investasi terhadap kerugian investor reksa dana? Hasil penelitian adalah perlindungan hukum terhadap Investor dalam Reksa Dana Perseroan dan Reksa Dana KIK atau Kontrak Investasi Kolektif ada dalam Kontrak Pengelolaan Reksa Dana, Investor juga mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya, khususnya Peraturan Bapepam, dan fiduciary duty yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Tanggung jawab bank kustodian terhadap nasabah pada produk investasi reksa dana adalah dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian dalam mengadministrasikan dana nasabahnya, Bank Kustodian berkewajiban mengembalikan dana investor maupun pembayaran ganti kerugian terhadap kerugian investor reksa dana ysng diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian manajer investasi tersebut.
AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA OLEH KORPORASI
Maraknya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi salah satunya berkaitan dengan praktik korupsi yang berdampak bukan hanya keuangan negara tetapi juga berdampak pada perekonomian negara, akan tetapi tidak diketahui pasti sejauh mana batasan merugikan perekonomian negara tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi? dan bagaimna akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah konsep pidana dan penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yaitu menggunakan konsep pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), adapun penjatuhan pidana yang dapat di jatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 20 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat hukum tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara oleh korporasi bahwa dengan demikian pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana pokok berupa pidana denda yang diperberat dengan menambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimal pidana denda dan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MERUGIKAN KONSUMEN MARKETPLACE LAZADA
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi E-Commerce serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum terhadap konsumen situs belanja online LAZADA dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Brt. Penelitan ini menggunakan analisis yuridis normatif maka menggunakan beberpa peraturan perundangan-undangan dan asas-asas perjanjian merupakan yang merupakan alat ukur sedangkan obyek yang dikaji adalah Putusan PN Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. tentang perbuatan melawan hukum terhadap konsumen situs belanja online Lazada. Hasil penelitian yaitu: Pertama, Perlindungan konsumen terutama dalam perlindungan data diri dalam suatu platform belanja online menurut penulis belum berjalan dengan baik. Karena di Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi; Kedua, Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara perbuatan melawan hukum terhadap konsumen situs belanja online Lazada adalah, tidak patuhnya konsumen dalam hal ini penggugat dengan Syarat dan Ketentuan yang terdapat pada situs belanja online Lazada. Sehingga eksepsi Tergugat yakni pihak Lazada dikabulkan.
EFEKTIVITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang­-Undang Dasar. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan yang menangani permasalahan ketatanegaraan berdasar ototritas UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana efektivitas MK sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD yang menyebutkan salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? dan bagaimana konsep yang tepat dalam menyelesaikan sengketa antar Lembaga negara? Hasil penelitian ini adalah Efektivitas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah belum optimal. Oleh karena itu, MPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian sengketa antarlembaga negara, maka MPR perlu diposisikan sebagai lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga negara yang lain. Dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka produk MPR dipatuhi lembaga negara lain.
Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (Studi Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022)
Merek dengan (brand image) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa merek terkenal (well know mark) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? dan bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek Terkenal “Yunteng” atas dasar unsur itikad tidak baik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 457 K/Pdt.Sus-HKI/2022? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah Gugatan dari Zhongshan Yunteng Photographic Equipment Co., Ltd., terhadap “Yunteng” Daftar Nomor IDM000718905 yang memiliki kesamaan dalam hal Merek. Adapun yang menjadi alasan Majelis hakim dalam putusannya adalah bahwa dalam petitum gugatan Penggugat antara lain memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat Yunteng, sedangkan dalam perkara a quo Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak digugat, maka gugatan kurang pihak oleh karena itu Pengadilan Niaga yang menyatakan gugatan NO/ tidak dapat diterima sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum.
KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG PENGATURAN KLINIK ESTETIKA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Perkembangan industri klinik estetika di Indonesia senantiasa ikut tumbuh sejalan dengan makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap perawatan estetika. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji aspek yuridis normatif pengaturan klinik estetika di Indonesia dan implementasi prinsip hak asasi manusia dalam regulasinya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pengaturan klinik estetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi klinik estetika di Indonesia bersifat fragmentaris dan tersebar dalam bermacam peraturan perundang-undangan. Penelitian mengungkap beberapa isu kritis termasuk praktik tanpa izin, penggunaan produk tidak terdaftar, kualifikasi tenaga medis yang tidak memadai, dan perlindungan hukum konsumen yang belum optimal. Lebih lanjut, implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pengaturan klinik estetika memerlukan penguatan melalui harmonisasi regulasi yang komprehensif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum telah ada, terdapat kebutuhan mendesak untuk kerangka regulasi terintegrasi yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan peraturan khusus untuk klinik estetika, peningkatan mekanisme pengawasan, dan pengembangan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif untuk menjamin layanan kesehatan estetika yang aman dan berkualitas di Indonesia.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA INFORMAL DALAM BINGKAI UU CIPTA KERJA
Tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Berbagai upaya dilakukan diantaranya dengan menarik investasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat untuk itu dibutuhkan peraturan. UU Ciptakerja adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pekerja formal sebagai bagian dari tenaga kerja adalah kelompok yang sudah mendapatkan perlindungan dari negara. Bagaimana Perlindungan terhadap pekerja informal dalam Undang-undang Cipta Keja. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan bersifat yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan yaitu: Bahan Hukum primer dan Bahan Hukum sekunder dengan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan konseptual (Conceptual Approach). perlindungan untuk pekerja sector informal sangat lemah. Muatan-muatan perlindungan terhadap pekerja informal yang hilang dari Undang-undang Cipta Kerja hendaknya diatur kembali sehingga salah satu tujuan terbentuknya undang-undang untuk mencapai keadilan bisa terwujud
KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN PRODUK UMK INDONESIA TERHADAP PRAKTIK CROSS BORDER MELALUI E-COMMERCE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik cross border melalui e-commerce dan antisipasi kebijakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam melindungi produk UMK. Produk UMK Indonesia jumlahnya banyak namun kalah bersaing dari sisi harga dari produk luar. Penyebabnya adalah masuknya produk impor yang over produksi di negaranya dengan daya saing harga yang lebih rendah melalui e-commerce dan masih adanya impor illegal. Dominasi produk impor tersebut telah meruntuhkan eksistensi produk UMK Indonesia di pasar domestik. Menggunakan metode yuridis normative dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang analisisnya menggunakan yuridis kualitatif diketahui bahwa Pemerintah Indonesia belum konsisten menyusun aturan yang tepat dalam mengantisipasi masuknya barang luar ke Indonesia melalui sistem cross border. Rencana penerapan tarif impor yang tinggi merupakan kebijakan hukum fiscal jangka pendek perlu diimbangi dengan kebijakan jangka panjang berupa perbaikan tata kelola impor dan pemberdayaan UMK. Pembentukan satgas impor illegal dan penegakan hukum berupa penerapan sanksi hukum yang maksimal mampu memberikan efek jera dan menekan praktik impor illegal.
cross border, produk UMK, kebijakan hukum
PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN DI KABUPATEN LEBAK BANTEN DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah merupakan harapan bagi semua masyarakat Hukum Adat untuk menguasai dan mengelola Hutan Adat mereka yang selama ini menjadi sumber permasalahan konflik dengan Subyek Hukum lain dalam pengelolaan Hutan. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, yang mana jumlah masyarakat hukum adat Kasepuhan yang diakui tidak sebanding dengan jumlah wilayah adat yang terlampir dari produk hukum yang sama. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dan pengelolaan hutan adat pada sejarah ketatanegaraan Indonesia? dan bagaimana pengakuan hak masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak Banten Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012? Penelitian ini menitik beratkan pada metode penelitian hukum kepustakaan, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, bahan humum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Kedudukan Masyarakat Hukum Adat dan pengelolaan hutan adat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan kompleks dalam mengakui hak-hak adat dan pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat. Pada masa kolonial, masyarakat Hukum Adat hanya dipandang sebagai bewekers atau hanya penggarap lahan saja karena domain hutan adalah milik negara. Sedangkan dalam era UU Kehutanan Hutan Adat diklasikasikan sebagai Hutan Negara sehingga seringkali menimbulkan konflik. Barulah pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 35/PUU-X/2012 Hutan Adat diakui sebagai hutan hak sehingga memberikan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengelola hutan adatnya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN PENIPUAN PEMBELIAN APARTEMEN PURI CITY
Perbuatan pidana korupsi korporasi dilakukan dengan berbagai modus, menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan. Biasanya pengurus korporasi saja yang mewakili perseroan di muka hukum. Sementara masyarakat menghendaki agar korupsi yang dilakukan korporasi tidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidana pada korporasinya. suatu badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat dikenai tindak pidana, yaitu pidana denda berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi alasan dipailitkannya PT. Mahkota Berlian Cemerlang oleh para nasabahnya, dan bagaimanakah tanggung jawab PT. Mahkota Berlian Cemerlang setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Nomor: 1257 K/Pdt.Sus.Pailit/2023? Alasan-alasan dipailitkannya PT Mahkota Berlian Cemerlang telah terpenuhi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, "debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya." PT Mahkota Berlian Cemerlang dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus PT MBC untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, dan dengan doktrin vicarious liability, bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penipuan, Apartemen Puri City.