Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)

VIRAL SEBAGAI SARANA PEMBELAAN DIRI (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam “No Viral No Justice”)

Eleazar Josiah Tirtakusuma, Andreas Eno Tirtakusuma — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Belakangan ada kecenderungan orang memviralkan ketidakadilan yang
dialaminya. Hal tersebut dilatari pandangan “no viral no justice,” sehingga
diyakini setelah menjadikan viral terlebih dahulu maka korban baru akan
mendapatkan keadilan. Tetapi budaya membuat viral di media sosial rentan
dengan risika akan berhadapan dengan UU ITE, sekalipun memviralkan
peristiwa yang dialami juga sebagai pembalasan. Ketika seseorang
mengalami suatu perbuatan, perbuatan itu akan dapat memancingnya
melakukan balasan. Bila seseorang mendapat tekanan, maka secara alamiah
orang tersebut akan memberikan reaksi melawan tekanan tersebut, yang
lazimnya dengan kekuatan yang sama besar. Bagaimana bila tekanan yang
dialami seseorang memancing perbuatan pidana sebagai reaksinya? Apakah
pelakunya dapat dibebaskan/dilepaskan dari tanggung jawab dengan alasan
pembelaan diri? Dalam Hukum Pidana, dikenal adanya pembelaan terpaksa
(noodweer) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer
excess). Perdebatan noodweer atau noodweer excess sering dijumpai pada
pelaku tindak pidana terhadap nyawa (seperti pembunuhan/doodslag),
terhadap tubuh (seperti penganiayaan/mishandeling) ataupun terhadap harta
benda/bangunan (seperti pengrusakan: vernielen maupun beschaidigen).
Apakah mungkin noodweer atau noodweer excess ada dalam tindak pidana
berbasis teknologi informasi, seperti dalam fenomena “no viral no justice”?
Bagaimana penerapan noodweer atau noodweer excess dalam kasus konkrit?
Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, dilakukan
kajian sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, yang didasarkan
pada teori tentang perbuatan pidana dan tentang pertanggungjawaban
pidana. Kajian akan diperdalam dengan menelisik penerapannya dalam
putusan-putusan pengadilan dan proyeksinya pada saat berlakunya UU No. 1
Tahun 2023 sebagai KUHP Nasional nanti

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SUAP DALAM PROYEK PEMBANGUNAN MEIKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Bdg)

Wawan Hermawan, Ismail, Dewi Iryan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Dewasa ini tindak pidana suap tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja,
akan tetapi juga oleh korporasi. Dalam hal ini, pihak korporasi berusaha
mendominasi pengambilan keputusan di tingkat pejabat negara tingkat atas
dengan jalan memberi uang sogokan atau suap. Dapat dikatakan bahwa
kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi ini hanyalah fenomena gunung
es dari budaya suap menyuap dalam menjalankan bisnis di negeri ini. Tindak
pidana korupsi korporasi merupakan fenomena yang berkembang pesat
dewasa ini. Masyarakat menghendaki agar korupsi yang dilakukan korporasi
tidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidana
pada korporasinya. Melalui UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), yang dapat dikenakan pula
terhadap Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan mencari Pertanggungjawaban
Pidana Direksi Perseroaan Dihubungkan Dengan Korporasi Sebagai Bagian
Dari Penyertaan Tindak Pidana Suap Dalam Proyek Meikarta” (Studi Kasus
Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg)”, serta mencari tahu mengapa
setelah putusan ini keluar, menjadikan proyek ini macet

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Triami Arie Vanensa, Fitra Deni, BF. Sihombing — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris mengatur tentang ketentuan penandatanganan yaitu “segera
setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap,
saksi dan notaris, kecuali apabila penghadap yang tidak dapat membubuhkan
tandatangan dengan menyebutkan alasannya, alasan sebagaimana dimaksud
dinyatakan tegas pada akhir akta”. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam hal
susunan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P yaitu keberadaan adanya kewajiban
bahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap
pada minuta akta. Masalah Yang timbul yaitu bagaimana perlindungan
hukum bagi penghadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta
dihadapan notaris serta akibat hukumnya terhadap akta tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini disebabkan
karena adanya kekosongan norma tentang penandatanganan akta notaris
apabila penghadapnya mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak dapat
menandatangani akta tersebut. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pengaturan hukum terhadap penyandang disabilitas yang tidak memiliki
tangan dalam pembuatan akta notaris belum diatur secara tegas dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

IMPLEMENTASI RESTORASI JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDAN PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Estu Bondan — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Restorative Justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan
hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak
pidana terhadap korban di luar pengadilan dengan maksud agar permasalahan
hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat
diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan
diantara para pihak. Pada 12 Mei 2022 terjadi kasus pencurian sepeda motor di
Kota Bogor. Pelaku kemudian diserahkan ke Kantor Polsek Bogor Selatan dan
dijerat pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Peneliti menggunakan
teori Restorative Justice untuk memberikan rekomendasi pada kasus tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pelaku atau korban sepakat untuk
berdamai dimana pelaku mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya, dan korban juga memafkan perbuatan pelaku.
Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, Kejaksaan Kota Bogor melalui
Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan atas pelaku pidana
tersebut dengan alasan perkara dapat ditutup “demi hukum”, hal ini dilakukan
karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten
process)”

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SOCIAL COMMERCE TIKTOK SHOP

Henry Simbolon, Dea Tunggaesti — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Adanya Tiktok Shop dalam fitur platform Tiktok membuat terjadinya
pertentangan antara perdagangan secara konvensional dengan digital.
Fitur ini telah menyebabkan banyak perdagangan konvensional gulung tikar
dikarenakan pembeli atau konsumen telah beralih dari kebiasaan berbelanja
langsung menjadi berbelanja secara daring atau online. Belum jelasnya izin
Tiktok yang berstatus social commerce tersebut menyebabkan platform
Tiktok yang menyediakan belanja online Tiktok Shop ditutup pada tanggal 4
Oktober 2023, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan,
dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagngan melalui Sistem Elektronik.
Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah akibat hukum terbitnya
Permendag Nomor 31 Tahun 2023 bagi Platform Tiktok? dan bagaimanakah
perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam perdagangan melalui
social commerce Tiktok Shop? Terbitnya Permendag Nomor 31 Tahun 2023
bagi Platform Tiktok adalah berpotensi terjadinya persaingan usaha tidak
sehat. Pelaku usaha maupun affiliate yang terdampak dari penutupan TikTok
Shop ini bisa saja melakukan tindakan yang melenceng dari hukum agar tidak
mengalami kerugian dengan menyepakati perjanjian antara pelaku usaha
pesaing dalam pembagian wilayah pemasaran produk guna meminimalkan
kerugian yang dialami. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam
transaksi bisnis pada social commerce TikTok Shop diatur secara preventif
oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yakni KUH Pidana, UUPK, UU
ITE, serta peraturan pendukung UU ITE, yakni PP PMSE dan Permendag No.
50/2020

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ATAS PERINTAH ATASAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Marselinus Abi, Puguh Aji Hari Setiawan, Nyoman Tio Rae — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Indonesiamenentangkasus tindakpidanapembunuhan,hal initertuangdalam
bentuk produk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan
khususnya pada KUHPidana. Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan
sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Tindak
pidana pembunuhan berencana merupakan gangguan terhadap ketentraman
masyarakat dan ketertiban negara. Pasal 51 ayat(1) KUHPidana ini dirumuskan
suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah
jabatan, khususnya perintah jabatan yang sah atau dengan wewenang.
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah
seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dan apabila perbuatan tersebut
dilakukan karena perintah jabatan maka harus dimaknai ketentuan Pasal 51
KUHPidana. Hakim dalam memutus berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam
dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu
apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan
dalam alasan penghapus pidana

JERAT HUKUM PELAKU CYBERSTALKING DALAM UU ITE 2024 DAN KUHP (KUHP SAAT INI DAN MASA MENDATANG/ UU 1/2023)

Juharwati — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini menggali implikasi hukum yang kompleks dari cyberstalking di
bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini (KUHP) dan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2024. Penelitian
ini juga memasukkan analisis komparatif dengan amandemen yang akan
datang di bawah UU 1/2023. Dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif, studi ini secara teliti menelaah regulasi perundang-undangan dan
keputusan pengadilan untuk merumuskan strategi hukum yang efektif dalam
menuntut dan membuktikan kasus cyberstalking. Temuan menunjukkan bahwa
undang-undang saat ini tidak cukup mengatasi kompleksitas yang halus dari
stalking digital. Hal ini menyoroti kebutuhan kritis akan legislasi yang lebih
spesifik dan kuat yang lebih baik melayani lanskap digital yang berkembang.
Studi ini menyarankan bahwa memperkuat kerangka kerja hukum dan
kemampuan penegakan hukum sangat penting untuk meningkatkan
perlindungan bagi korban dan memastikan pencegahan yang memadai bagi
pelaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan digital yang lebih
aman, mengurangi insiden dan dampak cyberstalking melalui definisi hukum
yang lebih jelas, hukuman yang lebih berat, dan langkah penegakan hukum
yang lebih efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum
berkelanjutan dan pendidikan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan
perubahan interaksi pribadi dalam ruang digital

TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Asep Bambang Hermanto, M. Isnur — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

UUD 1945 telah dijamin dengan tegas mengenai penghormatan dalam
pemenuhan kebebasan beragama dan berkeyakinan, akan tetapi dalam
praktiknya masih terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia,
khususnya kebebasan beragama dan kepercayaan, ini semua di luar 6
agama yang diberikan pengakuan oleh UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Oleh karena itu bagi kelompok
penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi yang tidak berkesudahan
dalam perjalanannya. Perubahan dan penegasan kembali kebebasan
beragama dan berkeyakinan dalam perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak serta merta mengubah praktik
diskriminasi terhadap kebebasan beragama dan berkenyakinan tersebut.
Upaya-upaya untuk penghormatan dan pengakuan terus dilakukan, baik oleh
korban maupun kelompok masyarakat sipil, harapan itu terus bergulir di hati
sanubari mereka, walapun ada sedikit perubahan. Bagi kelompok masyarakat
sipil yang memeluk keyakinan tersebut selalu berharap kepada Negara
dapat memberikan pemenuhan dan penghormatan kebebasan beragama
dan berkenyakinan yang merupakan hak asasi yang paling fundamental
dalamkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, yang menjadi
persoalan adalah bagaimanakah atnggungjawab negara dalam pemenuhan
hak terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan berdasarkan UUD
1945. Maka dengan demikian, yang perlu diperjelas bahwa negara sebagai
organisasi hukum memiliki tugas hukum ( legal duty) dan kewajiban hukum
(legal obligation) dari organ of the state sekaligus sebagai organ of the law
guna melindungi hak asasi manusia dalam segala bidang. termasuk tanggung
jawab dalam pemenuhan atas hak kebebasan beragama dan berkenyakinan
sesuai amanat UUD 1945

ANALISA YURIDIS PASAL-PASAL KHUSUS TERKAIT KEJAHATAN SIBER DALAM KUHP BARU (UU 1/2023)

Yosua Hia — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini menyelidiki analisis yuridis terhadap pasal-pasal khusus terkait
kejahatan siber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru
Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023). Dengan menggunakan metode yuridis
normatif, penelitian ini menilai efektivitas dan kelengkapan regulasi baru dalam
menangani berbagai bentuk kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa UU No. 1 Tahun 2023 menyediakan kerangka hukum yang lebih kuat
dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan merinci elemen-elemen
tindak pidana kejahatan siber secara jelas dan menetapkan sanksi yang
signifikan untuk mencegah aktivitas tersebut

MARAKNYA GUGATAN LELANG: KAJIAN YURIDIS PENETAPAN NILAI LIMIT OBYEK LELANG HAK TANGGUNGAN

Lydia Fransiscani Br.Turnip — Sun, 30 Jun 2024 00:00:00 +0000

Maraknya gugatan lelang akibat penetapan nilai limit yang rendah ditambah
tidak sesuainya nilai tersebut dengan harga jual mengakibatkan kerugian
bagi beberapa pihak. Nilai limit merupakan hal wajib yang dicantumkan
dalam pelaksanaan lelang wajib, dimana penetapannya diserahkan kepada
penjual dengan melibatkan tim penilai independen. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui kajian yuris penetapan nilai lelang melalui pendekatan
normative melalui PMK No 122 Tahun 2023 dan UUHT 4 Tahun 1996. Hasil
studi mengatakan bahwa penetapan nilai limit dilakukan berdasarkan laporan
penilai, laporan penaksir dan perkiraan harga sendiri. Dan dalam praktiknya
memiliki kemungkinan penyusutan sehingga menurunkan nilai limit obyek
lelang