Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)

DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP KAIDAH HUKUM BISNIS

Acep Rohendi — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang transformasi kaidah hukum bisnis oleh UU Cipta Kerja dan dampaknya terhadap aspek-aspek kunci dalam konteks hukum bisnis di Indonesia, dengan fokus pada transformasi pasca berlakunya UU tersebut. Melalui metode analisis hukum, penelitian ini mengeksplorasi perubahan kaidah terkait perizinan usaha, hubungan kerja, dan hak kekayaan intelektual yang diinduksi oleh UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja secara signifikan mentransformasi kaidah hukum bisnis, dengan orientasi kuat pada peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.Dampak positif UU Cipta Kerja diharapkan termanifestasi dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Metode penyusunan undang-undang dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa mencabut menunjukkan fleksibilitas dalam menyusun peraturan hukum bisnis tanpa merombak keseluruhan undang-undang.Hukum bisnis merujuk pada seperangkat peraturan yang mengatur hubungan dan transaksi bisnis. Tujuan utama UU Cipta Kerja adalah menciptakan lingkungan hukum yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi, termasuk menyederhanakan perizinan usaha, meningkatkan hubungan kerja, dan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual.Dampak UU Cipta Kerja terhadap aspek-aspek kunci dalam lingkup hukum bisnis di Indonesia mencakup perbaikan signifikan dalam proses perizinan usaha, peningkatan fleksibilitas hubungan kerja, dan peningkatan perlindungan hak kekayaan intelektual. Transformasi ini diharapkan mendorong investasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan iklim usaha secara keseluruhan.. Metode penyusunan undang-undang Cipta Kerja menngunakan dengan pola satu undang-undang mengubah banyak undang tanpa tanpa mengubah secara menyeluruh.Dalam konteks ini, asas hukum "Lex posterior derogat legi priori" memiliki relevansi, mencerminkan prinsip keberlanjutan hukum, memastikan adaptabilitas terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

PENGAWASAN PERILAKU PASAR (MARKET CONDUCT) BAGIAN DARI PERLINDUNGAN KONSUMENLAYANAN JASA KEUANGAN

Bernadetta Tjandra Wulandari — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Di era ekonomi terbuka yang sangat kompetitif saat ini, banyak Pelaku Usaha Jasa Keuangan berlomba-lomba menarik minat masyarakat untuk bergabung atau memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Selain keuntungan besar yang akan diperoleh juga kemudahan bertransaksi menjadi cara ampuh menarik perhatian masyarakat calon pengguna layanan jasa keuangan. Berbagai produk layanan berbasis digital (digital transaction) sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi sektor jasa keuangandi satu sisi merupakan jenis transaksi yang menjanjikan dan memberikan nilai lebih, namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal inilah market conduct menjadi penting agar lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab atas instrumen keuangan atau investasi yang ditawarkan terkait informasi dan hal lain sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai potensi risiko yang akan muncul di kemudian hari.

PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN TAMBANG BATU BARA

Lisda Syamsumardian — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Kerangka pengaturan sumber daya alam di Indonesia diatur di dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasal 33, lalu kemudian diatur kedalam peraturan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU No. 9 Tahun 2004 tentang pertambangan mineral dan batu bara lalu dalam aktivitas pertambangan dalam sektor investasi, ekonomi dan sektor Ketenagakerjaan diatur di dalam UU 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, dari aspek pengaturan diatas berimbas pada pengawasan, dan ini berpengaruh pada tantangan kedepan untuk memastikan kondisi lingkungan pasca tambang, dari kondisi tersebut peneliti menyajikan beberapa permasalahan yang besar, yaitu bagaimana ruang lingkup UU Minerba dalam memberikan akses pengawasan terkait dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan Pertambangan dan bagaimana konsep Pengawasan yang di atur di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dilihat kegiatan Pertambangan dari hulu ke hilir, lalu analisis dan hasil penelitian ini adalah Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dihapus dan digantikan dengan UU Minerba, sebuah perusahaan atau perorangan apabila ingin melakukan aktifitas pertambangan di suatu daerah harus ijin dulu ke Pemda Kabupaten atau Kota setempat. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi pertambangan memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik bahkan pengawasan usaha pertambangan. dengan adanya peran pemerintah daerah ini, kalau terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, Pemda dapat berperan layaknya mediator. Dan pengaturan dari uu No. 3 Tahun 2020 sangat berbeda mekanismenya menjadi UU Minerba No. 3 Tahun 2020, mulai sekarang kalau ada masyarakat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, baik itu berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, Pemda tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Karena seluruh kewenangan pertambangan diatur oleh pemerintah pusat, bukan lagi Pemda Kabupaten atau Kota setempat.Jadi saat ini masyarakat yang ingin melakukan protes terkait aktifitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal provinsi. Lalu konsep pengawasan yang kita lalukan setelah UU No. 3 Tahun 2020 adalah pembinaan dan pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa tren peningkatan kinerja pengawasaan dan pembinaan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) tetap terjaga dan semakin meningkat. Dengan memperhatikan berbagai factor pembentuk kompleksitas tersebut, diperlukan suatu desain model untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan dan memastikan terselenggaranya tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Desain model pembinaan dan pengawasan (Binwas) memiliki ruang lingkup yang meliputi: model pembinaan dan pengawasan atas perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR TERKAIT PENERAPAN BUNGA FLOATING OLEH PIHAK BANK DALAM KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH

Hirwansyah — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Umumnya, ada dua jenis suku bunga yang diberlakukan bank yaitu suku bunga tetap atau fixed rate, dan mengambang atau floating. Fixed rate merupakan bunga tetap yang tidak akan berubah sepanjang tenor, sedangkan bunga floating KPR bersifat fluktuatif. Besaran bunga floating KPR berubah-ubah, sesuai suku bunga acuan yang diterbitkan oleh BI. Selain tergantung suku bunga acuan BI, tren bunga pasar dan kebijakan bank pun mempengaruhinya. Dalam praktiknya bentuk perjanjian KPR sudah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditor dan penerapan bunga KPR komersial bersifat floating, perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (standard contract).

Penelitian jurnal ini menggunakan system normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dan sistem norma, terhadap sumber data yang bahan primer seperti UU, Peraturan, bahan sekunder seperti buku, jurnal, bahan tersier, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder.

Hasil penelitian Perlindungan hukum yang diberikan oleh debitur yang mengalami kerugian akibat adanya kebijakan penerapan bunga floating yang dilakukan secara sepihak oleh Pihak Perbankan yang menggunakan kontrak baku dapat dijumpai dalam pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 30 POJK No. 6 / POJK. 07 / 2022, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Adapun sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak bank apabila melanggar ketentuan diatas yaitu sesuai denga pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Upaya - upaya yang dapat dilakukan pihak debitur untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya penerapan bunga floating dalam perjanjian baku KPR yaitu Membuat pengaduan atau laporan ke Otoritas jasa Keuangan (OJK), Menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS), Membuat surat somasi secara individu atau melalui kuasa hukum dan menggugat pihak Bank ke Pengadilan Negeri.

PROBLEMATIKA PRAKTIK PENERAPAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT STUDI KASUS KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG

Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi 2021-2022, sementara Indonesia merupakan produsen utama CPO terbesar di dunia. Dengan menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif, penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi oligopoli merupakan ruang tumbuh suburnya praktik kartel dalam perjanjian kolusi dalam konteks hukum larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Ditemukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak mendukung larangan monopoli dan pencegahan persaingan usaha sehinggacenderung menyuburkan integrasi vertikal ke belakang dalam siklus industri minyak goreng.

PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP WANITA DAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

Jum Anggriani, Eni Jaya, Ester Tarigan, Endang Suprapti — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Upaya Pemerintah untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga adalah : dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi setelah kurang lebih 8 tahun berjalan, kekerasan dalam rumah tangga tetap saja masih sering dilakukan suami atau orang tua kepada istri atau anak mereka. Untuk itu peneliti mencoba untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sertaupaya-upaya untuk menanggulanginya. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apakah pemberlakuan UU No. 23 tahun 2004 telah efektif atau tidak dalam menanggulangi kasus-kasus kekerasan terhadap wanita dan anak dalam rumah tangga di Indonesia Penelitian ini memakai metode penelitian empiris dan normatif. Penelitian empiris dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, yaitu data yang langsung di dapat dari masyarakat melalui pengisian kuisioner, dan penelitian kepustakaan untuk menemukan norma-norma hukum yang menjadi objek penelitian.Diharapkan dari penelitian ini di dapatkan solusi-solusi yang berupa pencegahan, antisipasi dan penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak dan wanita di dalam rumah tangga.

TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKTUR RUMAH SAKIT TERHADAP PERAWAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Erika Putra, Ismail, Dewi Iryani — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Direktur Rumah Saksi Umum Daerah mencabut Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan, yang di analisis dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang khusus dan umum ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat merujuk pada pelaksanaan sanksi bagi perawat kesehatan rumah sakit.Hasil dari penelitian ini berupa: 1. Unsur tindak pidana Kejahatan terhadap kesusilaan yang dipersangkakan kepada Perawat HP sebagaimana Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidaklah terpenuhi, oleh sebab itu, sebaiknya Direktur Rumah Sakit terlebih dahuu memerintahkan Perawat HP membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kecuali mengulangi melakukan pelanggaran berat, barulah mengajukan pencabutan Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan. 2. Terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.

PENGARUH KEMUDAHAN, KEAMANAN, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE MELALUI APLIKASI SHOPEE

Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kemudahan, keamanan dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian di Shopee. Dengan perkembangan sistem belanja online yang menggunakan internet, masyarakat sekarang mengikuti perkembangan dengan memiliki pola pikir perilaku konsumen dari belanja konvensional menjadi belanja secara digital dan online. Kepercayaan konsumen dalam berbelanja online melalui sistem sangat diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan kemudahan penggunaan sistem dan keamanan yang ketat untuk melakukan transaksi online. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden yang merupakan pengguna aplikasi Shopee, baik pria maupun wanita usia 14-65 tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner (angket) dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Variabel kemudahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai t_hitung> t_tabel(2,082 > 1,985) dan nilai sig. sebesar 0,040 < 0,05. (2) Variabel keamanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai t_hitung> t_tabel(3,215 > 1,985) dan nilai sig. sebesar 0,002 < 0,05. (3) Variabel Kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini dibuktikan dengan nilai t_hitung> t_tabel(4,347 > 1,985) dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05. (4) Variabel kemudahan, keamanan dan kepercayaan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan nilai f_hitung> f_tabel(80,988 > 2,70) dan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI EMAS LOGAM MULIA PADA KASUS PUTUSAN NOMOR: 1666 K/PDT/2022

R. Yuniono Soehartjahjono, Ismail, Hartana — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena direksi yang dihukum karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya.Hal ini terjadi karena adanya penawaran diskon secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari perusahaan. Penawaran diskon penjualan emas PT. Antam yang dilakukan oleh Eksi Anggraeni selaku broker kepada Budi Said selaku konsumen. Perbuatan Eksi Anggraeni dilakukan beesama dengan Misdianto dan Ahmad Purwanto selaku karyawan di cabang PT. Antam cabang Butik Emas Logam Mulia Surabaya Antam. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pertanggungjawaban PT Antam terhadap konsumen atas hubungan jual beli pihak ketiga yang menjanjikan harga dibawah harga resmi kepada pembeli? dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli emas logam mulia pada Kasus Putusan Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT Antam bertanggungjawab terhadap perbuatan melawan hukum dalam penipuan jual beli emas tersebut, yang dilakukan Endang Kumoro (Kepala BELM Surabaya I Antam), Misdianto (Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam), dan Ahmad Purwanto (General Trading Manufacturing and Service Senior Officer) yang merupakan pengurus/pegawai pada PT Antam tersebut dalam membantu Eksi Anggraeni dalam melakukan kejahatannya. Transaksi jual beli emas logam mulia di PT Antam terkait kasus PT Budi Said melawan Antam, yang merugikan pihak Budi Said yang notabene sebagai pembeli, seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

IMPLEMENTASI DAN KENDALA DALAM PROSES PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RISIKO

Yunandi Permana Putra, Diani Kesuma, Endra Wijaya — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Pengurusan perizinan berusaha merupakan salah satu bentuk pelayanan publik
yang penting bagi masyarakat. Untuk menyediakan pelayanan publik dalam
bidang perizinan yang baik, efektif serta efisien, pemerintah telah menerbitkan
serta memberlakukan beberapa peraturan perundang-undangan. Terkait dengan
hal itu, kajian ini akan membahas mengenai pengurusan perizinan berusaha di
Kota Cilegon, terutama dari aspek implementasinya. Kajian ini menggunakan
metode kajian yuridis empiris. Kajian ini lantas menyimpulkan bahwa konsep
serta pengaturan hukum pelayanan perizinan berusaha sudah diupayakan untuk
diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan mengacu pada konsep
terintegrasi, online serta berbasiskan risiko. Tetapi dalam praktiknya, pengurusan
perizinan berusaha tersebut masih belum maksimal karena menghadapi beberapa
kendala terkait kesiapan sumber daya manusia, ketidakseragaman aplikasi, serta
kendala teknis akses internet.

ASPEK HUKUM PENYERTAAN MODAL NEGARA MELALUI PROSES RIGHT ISSUE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERSTATUS PERUSAHAAN TERBUKA

Sudaryat — Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 +0000

Badan usaha milik Negara (BUMN) terdiri dari perusahaan umum (perum) dan
perusahaan persero (persero). Diantara dua bentuk BUMN, persero lah yang
dapat menjual sahammya ke publik sehingga menjadi perusahaan terbuka.
Setelah menjadi perusahaan terbuka maka diharapkan kenirja perusahaan
semikian meningkat. Kinerja Perusahaan dapat optimal jika didukung dengan
permodalan yang kuat karena mampu bersaing dengan kompetitornya.
Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas di PT Persero diharapkan
dapat menyertakan tambahan modalnya yang dikenal dengan penyertaan
modal Negara. Penyertaan modal Negara kepada BUMN persero berstatus
perusahaan terbuka dilakukan melalui mekanisme right issue. Tindakan hukum
ini memiliki beberapa aspek yaitu aspek keterbukaan mengingat sebagai
perusahaan terbuka diwajibkan menerapkan keterbukaan penuh dalam
Undang-Undang Pasar Modal, aspek perubahaan komposisi kepemilikan
saham berupa penambahan komposisi kepemilikan Negara dalam BUMN
tersebut sehingga pengendalian secara strategis melalui mekanisme RUPS
akan lebih optimal, aspek kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagaian
dari good corporate governance yang terkait penyertaan modal negara yang
dananya berasal dari APBN merupakan keuangan negara sehingga perlu
dilakukan secara hati hati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
business judgement rule serta aspek peningkatan tanggung jawab Negara
terhadap kerugian persero sejalan dengan peningkatan jumlah saham dengan
tanggungjawab terbatas sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan potensi fiercing the corporate veil sebagaimana diatur
dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.