FORCE MAJEURE DALAM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)

Abstract

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi dan mengguncang kestabilan perekonomian suatu negara. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan bisnis jual beli tas yang dilakukan oleh Celvin sebagai Kreditur dan Satrya sebagai Debitur, di mana Satrya mengalami sengketa perjanjian yakni tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mengirimkan sisa pesanan sebanyak 20 unit tas, sehingga pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., para hakim menyatakan kedudukan Satrya adalah wanprestasi, sementara kondisi masyarakat saat itu masih dalam masa pandemi penyebaran virus Covid-19 dan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundang-undangan) dapat diklasifikasikan sebagai force majeure, kemudian untuk mengetahui apakah putusan hakim pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif kualitatif dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti Keppres No. 11 Tahun 2020, Keppres No 12 Tahun 2020, dan PP No. 21 Tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundang-undangan) dikategorikan sebagai force majeure relatif, sedangkan pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., yang menyatakan Tergugat sebagai wanprestasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses produksi tas menimbulkan interaksi di antara pegawai pabrik, meskipun kebijakan PSBB melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 dikategorikan sebagai force majeure relatif, namun Tergugat selaku warga negara wajib mematuhi kebijakan pemerintah tersebut yang melarang kegiatan sosial berdampak penyebaran virus Covid-19. Dengan demikian perbuatan Tergugat dalam mengurangi produksi tas bukan merupakan tindakan wanprestasi.