SIMILIA SIMILIBUS: JURNAL HUKUM DAN PERADILAN
SIMILIA SIMILIBUS: Jurnal Hukum dan Peradilan adalah jurnal ilmiah bidang Ilmu Hukum, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Jurnal ini didedikasikan sebagai media kajian dan pembahasan hukum dan berhukum (berrechten), Terbit pertama pada 2024. SIMILIA SIMILIBUS: Jurnal Hukum dan Peradilan terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada Februari dan Agustus. Dalam setiap edisi terbitannya, SIMILIA SIMILIBUS: Jurnal Hukum dan Peradilan akan memuat 5 (lima) artikel hasil penelitian atau pengkajian hukum dan satu artikel ulasan tokoh dan pemikiran hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU EPILEPSI DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS/2020/PN.TJG)
Epilepsi adalah gangguan yang terjadi pada sistem syaraf manusia disebabkan karena adanya kegiatan listrik berlebihan yang timbul secara berkala pada sistem saraf pusat. Penyakit ini menyebabkan pengidap kehilangan kesadaran dan beberapa diantaranya kejang. Apabila penderita epilepsi melakukan tindak pidana maka dimungkinkan dihapuskan pidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Pasal 44 mengatur mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang masuk dalam kategori gangguan kejiwaan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku epilepsi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan apakah putusan lepas oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:136/Pid.Sus/2020/Pn Tjg telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban bagi penderita epilepsi yang melakukan tindak pidana adalah dapat diberlakukan aturan penghapus pidana tersebut. Akan tetapi harus dibuktikan apakah epilepsi yang diderita memang mengalami kekambuhan pada saat tindak pidana terjadi sehingga terdapat hubungan kasual antara tindak pidana yang dilakukan dengan efek kejang epilepsi yang memang menghilangkan penguasaan terhadap diri terdakwa. Apabila tidak dapat dibuktikan maka pelaku tindak pidana yang mengidap epilepsi tetap akan dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Putusan Majelis Hakim yang melepaskan Terdakwa tidak sesuai pertanggungjawaban pidana sebab seharusnya terdakwa tetap dijatuhi pemidanaan sesuai sanksi dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pertanggung jawaban pidananya karena Terdakwa tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mana tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar mengalami serangan epilepsi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Copyright (c) 2025 SIMILIA SIMILIBUS: JURNAL HUKUM DAN PERADILAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH ORANG LAIN TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 11/Pdt.G/2021/PN Tjk)
Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Salahsatu contoh dari perbuatan melawan hukum adalah menguasai tanah dan/atau bangunan serta mendirikan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik tanah yang menimbulkan sengketa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Apakah Perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk termasuk kedalam perbuatan melawan hukum? (2) Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tjk?. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Dari hasil penelitian diketahui bahwa Tergugat dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.Dimana Tergugat dan Turut Tergugat mendirikan sebuah garasi mobil diatas tanah milik Penggugat dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat dengan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 341/V/KDT/1993 dengan membeli kepada Drs. Abadi yang diperoleh dari Suhaimi. Sedangkan Penggugat membeli tanah tersebut dengan berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 253 Tahun 2014 yang diperoleh dengan membeli kepada Usman Sutan Tuan yang merupakan pemilik asli dari tanah tersebut dengan mengacu kepada Sertifikat Hak Milik Nomor 9822/Rj.B. Bentuk tanggung jawab atau akibat hukum dari perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak ini yakni mengganti kerugian yang ditimbulkan yakni dengan ganti rugi natura atau mengembalikan objek sengketa kedalam keadaan semula.
FORCE MAJEURE DALAM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)
Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi dan mengguncang kestabilan perekonomian suatu negara. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan bisnis jual beli tas yang dilakukan oleh Celvin sebagai Kreditur dan Satrya sebagai Debitur, di mana Satrya mengalami sengketa perjanjian yakni tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mengirimkan sisa pesanan sebanyak 20 unit tas, sehingga pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., para hakim menyatakan kedudukan Satrya adalah wanprestasi, sementara kondisi masyarakat saat itu masih dalam masa pandemi penyebaran virus Covid-19 dan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundang-undangan) dapat diklasifikasikan sebagai force majeure, kemudian untuk mengetahui apakah putusan hakim pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif kualitatif dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka seperti Keppres No. 11 Tahun 2020, Keppres No 12 Tahun 2020, dan PP No. 21 Tahun 2020. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Covid-19 dan perubahan kebijakan pemerintah (peraturan perundang-undangan) dikategorikan sebagai force majeure relatif, sedangkan pada Putusan No. 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., yang menyatakan Tergugat sebagai wanprestasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses produksi tas menimbulkan interaksi di antara pegawai pabrik, meskipun kebijakan PSBB melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 dan PP No. 21 Tahun 2020 dikategorikan sebagai force majeure relatif, namun Tergugat selaku warga negara wajib mematuhi kebijakan pemerintah tersebut yang melarang kegiatan sosial berdampak penyebaran virus Covid-19. Dengan demikian perbuatan Tergugat dalam mengurangi produksi tas bukan merupakan tindakan wanprestasi.
IMPLEMENTASI TEKNIS BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA DEPOK
Bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Adapun tujuan dari bantuan hukum yang dimaksud ialah dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah yaitu, apakah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai bantuan hukum di Kota Depok, bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 91 tahun 2019 bagaimana implementasi bantuan hukum gratis di Kota Depok. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam memberikan bantuan hukum Pengadilan Negeri Depok masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Namun, belum mengacu ke peraturan lebih khusus dan sosialisasi secara meluas dari instansi pemerintah yang ada di Kota Depok; Penyuluhan hukum dan sosialisasi secara meluas dari instansi pemerintah di Kota Depok mengenai adanya peraturan tentang bantuan hukum gratis di Kota Depok; dalam memberikan bantuan hukum di Kota Depok sudah seharusnya memakai peraturan yang lebih khusus yakni Peraturan Walikota Nomor 91 tahun 2019.
PELANGGARAN DAN UPAYA HUKUM KONSUMEN ATAS PEMBATALAN TIKET KONSER SECARA SEPIHAK
Pada November 2022 terdapat konser musik We All Are One yang dibatalkan secara sepihak oleh promotor. Selain itu, promotor memberikan opsi refund namun mekanisme refund tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan hingga 6 (enam) bulan lamanya. Uang yang sudah dikeluarkan oleh para penonton juga tidak di-refund sesuai dengan yang sudah dibayarkan. Penelitian ini mengkaji pelanggaran pelaku usaha atas hak-hak konsumen serta upaya hukum apa saja yang sudah dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi hak-hak mereka. Penelitian ini dikaji secara yuridis normatif dengan data primer dan sekunder. Data primer berupa kuesioner dan dokumentasi poster pembatalan tiket konser We All Are One secara sepihak melalui laman instagram. Sedangkan data sekunder berupa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a, c, d dan h terkait hak-hak konsumen serta Pasal 7 huruf a, b dan g terkait kewajiban pelaku usaha. Upaya yang sudah dilakukan oleh konsumen berupa menaikkan hastag di twitter, mengomentari poster pembatalan konser We All Are One secara sepihak di akun instagram dan melaporkannya ke pihak berwajib. Akibat pelanggaran tersebut, upaya yang dilakukan konsumen sudah tepat dengan menggugatnya melalui jalur pengadilan.
ANALISIS AKIBAT HUKUM TERHADAP MEREK YANG MEMILIKI UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 242 K/PDT.SUS-HKI/2022)
Merek memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan usaha, oleh karena itu merek harus didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi penggunanya. Merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu tidak menjamin adanya pihak yang secara sengaja meniru dan membonceng popularitas demi meraih keuntungan dengan cara yang tidak baik. Merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang mempunyai unsur persamaan pada pokoknya dan dalam melakukan pendaftarannya terdapat unsur perbuatan tidak baik dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek yang sudah terlebih dahulu terdaftar kemudian mengakibatkan adanya pembatalan merek bagi pihak yang meniru. Di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Putusan tersebut mengenai Gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh SUGENG HARIYADI sebagai pemilik merek “ARRA + LUKISAN” dikarenakan MOHAMMED NAJI MOHAMMED BAGERI sebagai pemilik merek “COCO ARRA” dianggap telah melakukan perbuatan itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran kemudian mereknya tersebut juga mempunyai unsur persamaan pada pokoknya sehingga menimbulkan kerugian. Putusan ini menarik untuk dikaji menggunakan metode normatif. Bertujuan untuk mengetahui apakah kedua merek tersebut memiliki unsur persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk mengetahui apa akibat hukum dari Putusan tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya kedua merek tersebut mempunyai unsur persamaan pada pokoknya dan akibat hukum dari Putusan tersebut adanya pembatalan merek “ARRA” sehingga merek tersebut sudah tidak terdaftar lagi.
PENURUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJA POLISI SEBAGAI TANTANGAN BAGI IMPLEMENTASI GOOD POLICING GOVERNANCE
Kajian ini membahas perihal problem penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Fenomena penurunan kepercayaan publik itu semakin memburuk pascaperistiwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri terhadap bawahannya pada tahun 2022 lalu. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah metode sosio-legal. Data yang dibahas dalam kajian ini tidak hanya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga dari informasi dari media sosial yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri. Simpulan dari kajian ini ialah bahwasanya persepsi dan kepercayaan publik terhadap Polri memang mengalami penurunan terutama akibat kasus tindak pidana yang melibatkan Anggota Polri sebagai pelakunya. Dari fenomena itu dapat dilihat pula bahwa konsep tata kelola yang baik di bidang pemolisian di Indonesia masih mengalami kendala dalam implementasinya.
TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DISEBABKAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI SAHAM LINTAS NEGARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS KOMISI PERSAINGAN
Perbuatan hukum berupa akuisisi saham yang dilakukan oleh Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) dan Perusahaan asal Indonesia yang bernama PT. Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquirer) berdampak terhadap pengenaan denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Penelitian skripsi bertujuan untuk menganalisis Hukum yang diberlakukan, mengetahui Lembaga yang berwenang terhadap denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi akuisisi saham lintas negara berdasarkan yurisdiksi Hukum di Indonesia. Hukum perdata Internasional terdapat 2 titik pertalian, Yaitu: Titik taut/Pertalian primer adalah suatu keadaan atau fakta serta faktor yang dapat menciptakan suatu hubungan Hukum Perdata Internasional, Titik taut sekunder merupakan sekumpulan fakta/keadaan serta faktor yang menentukan hukum negara mana yang harus/akan diberlakukan atau digunakan dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Tinjauan Hukum Perdata Internasional yang diterapkan adalah Titik taut sekunder disebabkan melihat fakta dari tempat terjadinya pelanggaran perbuatan Hukum (Penerapan Asas Lex loci Delicti Commisi), Teori status personal badan hukum, Penerapan asas Centre of Administration/Business, Penerapan asas Penerapan Asas Centre of Exploitation, Penerapan Asas lex rei sitae (lex situs). Hasil rekomendasi dan kesimpulan dari Penelitian ini adalah negara Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang mengatur mengenai akuisisi saham lintas negara yang berdampak kepada Persaingan Usaha di Indonesia, disebabkan regulasi saat ini yaitu: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. rekomendasi dari penelitian ini adalah Sebaiknya regulasi hukum tersebut dapat digabungkan ke dalam bentuk peraturan regulasi Hukum secara spesifik yang mengatur mengenai akuisisi lintas negara di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Perusahaan asing maupun perusahaan nasional yang menjalankan aktivitas usaha bisnis di Indonesia.
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH) (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 345/PDT.G/2020/JKT.BRT)
Perkawinan kadang kala menimbulkan perbedaan pendapat, hingga beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara bercerai. Setelah bercerai, tidak jarang timbul sengketa mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur. Biasanya hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, tetapi dalam beberapa kasus hak asuh harus jatuh kepada ayahnya. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul : Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian kepada orang tua laki-laki (ayah) ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan diserahkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah). Metode penelitian yang dipergunakan adalah normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya, dalam menentukan pemeliharaan anak yang diberikan kepada ayah dalam persidangan yaitu selama ini terbukti yang melakukan pengurusan terhadap anak-anaknya adalah Ayah sedangkan Ibunya pergi meninggalkan anak- anaknya. Selain itu, meskipun hak asuh anak hanya ditetapkan berada pada salah satu orang tua namun setelah terjadinya perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mengurus anak- anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah.
ANALISIS PERBANDINGAN DUA PENETAHAPAN PENGADILAN ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)
Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan beda agama ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terangterangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berbeda dengan Penetapan Pengadilan Negeri Blora yang menolak memberikan izin perkawinan beda agama. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama studi kasus Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan pertimbangan hakim dalam menolak izin perkawinan beda agama studi kasus Penetapan Nomor Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan Pasal 35 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pengadilan Negeri Blora lebih menekankan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan merupakan perkawinan yang sah dan tidak memiliki akibat hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama pasca dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang ini menjadikan sebagai pertimbangan hakim untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (FINANCE LEASE): STUDI KASUS NO 684/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL
Sebagai makhluk hidup, manusia dalam kesehariannya melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berbagai macam aktivitas tersebut sering kali dalam prosesnya manusia memerlukan suatu perjanjian untuk mempermudah kegiatan sehari-harinya. Namun dalam perjalanannya perjanjian tersebut tidak berjalan semestinya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Salah satu kasus terjadinya wanprestasi ada dalam perkara No 684/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Wanprestasi ini terjadi ketika PT Lestari Khatulistiwa sebagai Lessee tidak membayar angsuran kepada PT Batavia Prosperindo Finance sebagai Lessor senagaimana yang diperjanjikan di dalam perjanjian Leasing. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, maka Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji dan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi oleh tergugat yaitu menunggak angsuran sebanyak 13 angsuran. Akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut Tergugat diwajibkan untuk membayar 13 angsuran keseluruhan, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara
ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)
Pemerintah mengadakan program kerjasama antara perusahaan demi meningkatkan perekonomian di indonesia Dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak bisa saja tidak memenuhi prestasinya atau bisa di sebut wanprestasi. Wanprestasi merupakan Cidera janji, terjadi karena adanya sebuah prestasi yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. pada kasus ini PT. kerta gaya pusaka selaku tergugat mempunyai perjanjian kerjasama atas pengiriman barang Door to Port kepada CV Citra Perkasa mandiri selaku penggugat namun tergugat tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian kepada CV. Citra Perkasa Mandiri Sebesar Rp 3.854.464.750 (tiga miliyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga penggugat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dalam putusan tersebut dan bagaimana tanggung jawab pihak tergugat atas wanprestasi yang di lakukan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yuridis. data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan kasus tersebut, hakim memutus bahwa pihak tergugat melakukan Wanprestasi dimana tergugat melaksanakan perjanjian, namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. kemudian tanggung jawab tergugat yang telah diputuskan oleh hakim yaitu mengganti biaya kerugian atas perjanjian kerjasama Door to Port sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 23/PDT.G/2021/PN.KDI)
Salah satu cara perolehan tanah yaitu dengan adanya jual beli. Tidak sedikit permasalahan dimana orang bisa mendapatkan tanah dengan cara yang melanggar Hukum/ Undang-Undang khususnya Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pdt.G/2021/PN.Kdi. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 1) Bentuk perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pdt.G/2021/Pn.Kdi; 2) Dasar pertimbangan hakim terhadap kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 23/Pdt.G/2021/Pn.Kdi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta mengetahui pertimbangan hakim dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam penguasaan tanah milik Penggugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum,adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. Penguasaan tanah milik Penggugat menimbulkan kerugian sehinggaberdasarkan putusan Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II harus menyerahkan sebidang tanah yang merupakan hak milik Penggugat kepada Penggugat tanpa dibebanisyarat apapun juga.. Kata Kunci: Perbuatan melawan hukum; jual beli; tanah; hak milik
Copyright (c) 2024 SIMILIA SIMILIBUS: JURNAL HUKUM DAN PERADILAN
PENJUALAN TIKET PESAWAT DI FACEBOOK YANG MERUGIKAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 623/Pid.Sus/2019/PN.Mks)
Perkembangan teknologi yang pesat, memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan bertransaksi online yang memudahkan konsumen serta pelaku usaha dalam bertransaksi karena dapat dilakukan melalui online. Disamping itu, dampak negatif dalam bertransaksi online yaitu mudahnya konsumen ditipu oleh pelaku usaha yang licik dalam menjalankan bisnisnya. Umumnya, pelaku usaha yang licik memberikan informasi yang tidak detil mengenai produk yang dijualnya. Akibatnya konsumen mengalami kerugian, seperti terjadi dalam kasus penjualan tiket di facebook yang merugikan konsumen pada Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dimana pelaku usaha menjanjikan bahwa tiket yang dijual dapat digunakan. Setelah konsumen membeli tiket tersebut ternyata tidak dapat digunakan karena menurut pihak maskapai belum dilakukan pembayaran. Permasalahan yang diangkat yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar pelaku usaha dalam Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2019/PN.Mks menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan apakah Rahmat Risaldi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen akibat penjualan tiket palsu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dalam kasus penjualan tiket pesawat di facebook yang merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada pada Pasal 4 huruf (a), (b), (c), (d) dan (h) serta pelaku usaha telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a), (b) dan (f). Selanjutnya, Rahmat Risaldi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA ANTARA PT.JCO DONUT & COFFEE DENGAN PT. MATAHARI PUTRA PRIMA TBK. (STUDI KASUS HYPERMART LIPPO KARAWACI UTARA DAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 117/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst)
Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak menutup kemungkinan timbul permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, yang di dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum. Permasalahannya adalah Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam Perjanjian Sewa Menyewa dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam putusan No. 117/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst serta Bagaimana Akibat Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan Studi Kasus Putusan No. 117/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dilakukan oleh PT. Jco Donut & Coffee terhadap PT. Matahari Putra Prima, Tbk. pada Putusan No. 117/Pdt.G/2020/PN Jkt. Pst, dapat terjadi karena PT. Jco Donut & Coffee tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pengosongan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara konvensi tersebut yang menyatakan bahwa masa sewa Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Matahari Putra Prima, Tbk., dan PT Jco Donut & Coffee telah berakhir pada tanggal 13 Februari 2020. Serta Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Jco Donut & Coffee adalah membayar ganti kerugian berupa materiil kepada PT Matahari Putra Prima, Tbk. Sebesar Rp.176.420.000,00 (seratus tujuh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya pembongkaran, Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk membayar biaya sewa, dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar biaya transportasi.
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL (STUDI PUTUSAN NOMOR 545/PDT.G/2021/PN.TNG)
Negara Indonesia ialah negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Di negara Indonesia banyak masalah hukum, salah satunya ialah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu kasus perbuatan melawan hukum yang sering terjadi adalah perbuatan melawan hukum atas pengadaan tanah seperti yang terjadi di Tangerang berdasarkan Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2021/PN Tng. Rumusan masalah peneliti yaitu: 1) Apakah perbuatan para tergugat dengan tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah terhadap penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum? dan 2) Apakah akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para tergugat dengan tidak membayar ganti rugi? Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, dimana yang menjadi utama studi kepustakaan menjadi yang utama. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan teriser, dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian diketahui: 1) Perbuatan Hukum yang dilakukan Para Pihak Tergugat dalam kasus putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah memenuhi unsur PMH sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yakni adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian 2) Akibat hukum yang ditimbulkan kasus PMH yang dilakukan Para Tergugat pada putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng, yaitu Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang sah dalam perkara, menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II serta Turut Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum, dan menghukum para Tergugat membayar perkara sejumlah Rp. 5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
IMPLIKASI STATUS KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGUATAN KINERJA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI BERDASARKAN PASAL 69 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASA
Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengetahui implikasi perubahan hak dan wewenang pegawai KPK karena pengalihan status pegawai dalam penguatan kinerja KPK. Kedua, Melihat Pengaruh pengalihan status terhadap independensi pegawai KPK. Ketiga, untuk mengetahui solusi dari pengaruh pengalihan status pegawai KPK terhadap pegawai dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti sumber hukum sekunder atau bahan pustaka dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis Data Penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data penelitian dan Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder. Teknik Pengumpulan data yang teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahanbahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan analisis data hasil penelitian adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian terdapat beberapa hal yang terdampak atas pengalihan status seperti, perubahan hak dan wewenang dari Pegawai KPK yang sebelumnya merupakan pegawai Komisi Independen menjadi hak dan wewenang sebagai seorang Pegawai ASN. Pengaruh dari pelaksanaan perubahan status pegawai juga mempengaruhi independensi seorang pegawai KPK yang sebelumnya merupakan bagian dari State Auxiliary Organ menjadi seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara karena berada di bawah payung kepegawaian negara.
KESESATAN BERPIKIR (FALLACY) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI PARADIGMA THOMAS S. KUHN
Normal Science dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ialah Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, namun dalam penerapan hukumnya sering terjadinya anomaly dan melanggar asas legalitas, karena dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi institusi penegak hukum sering kali menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak mempertimbangkan Pasal 14, karena pada Pasal 14 undang-undang tindak pidana korupsi menyatakan harus secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana korupsi didalam undang-undang tersebut baru dapat diberlakukannya ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, asas yang terkandung dalam undang-undang tindak pidana korupsi ialah lex specialis systematis, namun kerapkali hakim tidak mempertimbangkan Pasal 14 tersebut sehingga terjadinya fallacy dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun tujuan penelitan, untuk menganalisis argumentasi hukum jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan dan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, agar dapat melihat dalam penerapan hukumnya apakah terdapat fallacy sehingga mengabaikan asas legalitas dan berakibatnya banyak anomaly, ditinjau dari perspektif teori paradigma Thomas S. Kuhn. Metode Penelitian yuridis normatif. Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibarengi dengan munculnya aturan tehnis dari masing-masing institusi penegak hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memasuki tahap Anomaly dalam penegakan hukumnya, karena yang merupakan kerugian negara atau perekonomian negara sudah pasti tergolong tindak pidana korupsi, sepanjang dapat diperhitungkan kerugian negara atau perekonomian negara. Namun demikian, secara yuridis normatif terhadap Pasal 14 justru membatasi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sering kali diabaikan oleh penegak hukum, sehingga terjadinya fallacy dalam penerapan norma konkrit tersebut, karena seharusnya Pasal 14 dipertimbangkan.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DIGITAL BERDASARKAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 96/pid.sus/2021/ PN.Tbk)
Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak dan waktu serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akan tetapi, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif saja kepada penggunanya tetapi ia juga memberikan dampak negative apabila disalahgunakan, peneliti ingin menganalisis tentang Putusan Nomor 96/pid.sus/2021/Pn.Tbk, didalam putusan ini terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 206 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah putusan tersebut sudah tepat dalam melakukan pengumpulan alat bukti dengan undang-undang yang berlaku dan disesuaikan dengan teori asas onvoldoende gemotiverd (asas pertimbangan hukum yang cukup). Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan lainnya dan bahan rujukan dalam bidang hukum lainnya. Pemahaman mengenai asas hukum onvoldoende gemotiverd, pada hakikatnya, merupakan persinggungan dari dua konsep yaitu makna dari asas hukum dan putusan hakim. Oleh karena itu, aspek pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim itu sendiri.
UJARAN KEBENCIAN DALAM TINDAK PIDANA MAKAR BERDASARKAN PRESPEKTIF PSIKOLINGUISTIK
Maraknya kasus makar di Indonesia saat ini telah banyak terjadi pada kalangan masyarakat yang tidak paham apabila suatu perkataannya dapat termasuk kedalam tindak pidana makar. Pada Penelitian kali ini, penulis tertarik untuk mengangkat kasus yang membahas mengenai tindak pidana makar yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 lalu yang menggambarkan kompleksitas tindak pidana makar dalam konteks politik nasional di Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 KUHP, makar terjadi apabila adanya maksud membunuh presiden atau wakil presiden, merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden yang sedang memerintah. Tindak pidana makar tidak hanya dapat terjadi karena adanya tindakan, namun juga dapat terjadi dari tutur kata yang bisa mengacu pada tindak pidana makar. Tindak tutur yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana makar, harus dilihat dari sisi psikolinguistik alasan mengapa bisa terjadi tindak tutur tersebut. Pendekatan psikolinguistik akan digunakan untuk memahami akar penyebab dari tindak tutur yang dapat merugikan keamanan negara tersebut.
PENUTUPAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP SARA OLEH HAKIM BERDASARKAN ASAS INDEPENDENSI KEMANDIRIAN
Di zaman kemajuan seperti sekarang tidak dapat dipungkiri segala bentuk teknologi semakin mempunya perkembangan pesat setiap harinya, salah satunya adalah media sosial. Media sosial membawa kita para pengguna untuk mempermudah segala bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bahkan membuat para pengguna merasa bergantung dengan adanya media sosial. Tetapi, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif. Tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dengan perkembangan zaman yang ada membuat munculnya kejahatan baru yang disebut dengan cybercrime melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime melalui jaringan internet di Indonesia seperti penghinaan di media sosial, penipuan, dan penyadapan data. Peneliti ingin menganalisis tentang Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN JKT. Sel., mengenai penerapan sanksi tindak pidana ujaran kebencian dan penghinaan yang ditujukan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) di Sosial Media dan kewenangan hakim terhadap akun media soial yang tidak diletakan dalam upaya paksa penyitaan berdasarkan Asas Independensi dan Kemandirian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan lainnya dan bahan rujukan dalam bidang hukum lainnya. Dalam penjatuhan sanksinya terhadap kasus yang terjadi serta menimbang penerapan hukum di Indonesia yang menerapkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu juga serta keseimbangan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta hakim memiliki kewenangan yang bisa dilakukan untuk menutup akun tersebut.
ANALISA PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menunjukkan kompleksitas dalam penanganannya karena melibatkan penegak hukum dan potensi manipulasi alat bukti serta saksi-saksi pelaku. Pada putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, terdakwa menyatakan diri sebagai saksi-pelaku yang ingin menjadi Justice Collaborator (JC) terhadap kasus tersebut. Namun, kelemahan dalam penetapan JC muncul karena terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Proses penetapan JC harus dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan kepentingan keadilan serta kebenaran dalam penanganan kasus ini. Pokok permasalahan yang diajukan oleh Peneliti adalah mengenai Pengaturan penetapan Justice Collaborator di Indonesia dan bagaimana proses penetapan JC dilakukan dalam kasus pembunuhan berencana yang dibahas dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penetapan Justice Collaborator di Indonesia serta proses penetapan Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan berencana yang dibahas dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Metode penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Dalam Proses penetapan Justice Collaborator (JC) dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu melanggar dari ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.