SIMILIA SIMILIBUS: JURNAL HUKUM DAN PERADILAN

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. KERTA GAYA PUSAKA DAN CV. CITRA PERKASA MANDIRI (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst)

Qaedi Agung Wicaksono, Titing Sugiarti, Indah Harlina — Fri, 21 Feb 2025 07:24:26 +0000

Pemerintah mengadakan program kerjasama antara perusahaan demi meningkatkan perekonomian di indonesia Dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak bisa saja tidak memenuhi prestasinya atau bisa di sebut wanprestasi. Wanprestasi merupakan Cidera janji, terjadi karena adanya sebuah prestasi yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. pada kasus ini PT. kerta gaya pusaka selaku tergugat mempunyai perjanjian kerjasama atas pengiriman barang Door to Port kepada CV Citra Perkasa mandiri selaku penggugat namun tergugat tidak menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian kepada CV. Citra Perkasa Mandiri Sebesar Rp 3.854.464.750 (tiga miliyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga penggugat melakukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dalam putusan tersebut dan bagaimana tanggung jawab pihak tergugat atas wanprestasi yang di lakukan. penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yuridis. data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan kasus tersebut, hakim memutus bahwa pihak tergugat melakukan Wanprestasi dimana tergugat melaksanakan perjanjian, namun tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. kemudian tanggung jawab tergugat yang telah diputuskan oleh hakim yaitu mengganti biaya kerugian atas perjanjian kerjasama Door to Port sebesar Rp.3.854.464.750 (tiga miliyar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan juga harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (FINANCE LEASE): STUDI KASUS NO 684/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL

Marcellino Borka Parlindungan Siregar, Juniman Mendrofa, Zuraida Balweel — Fri, 21 Feb 2025 07:25:56 +0000

Sebagai makhluk hidup, manusia dalam kesehariannya melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berbagai macam aktivitas tersebut sering kali dalam prosesnya manusia memerlukan suatu perjanjian untuk mempermudah kegiatan sehari-harinya. Namun dalam perjalanannya perjanjian tersebut tidak berjalan semestinya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi atau ingkar janji. Salah satu kasus terjadinya wanprestasi ada dalam perkara No 684/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Wanprestasi ini terjadi ketika PT Lestari Khatulistiwa sebagai Lessee tidak membayar angsuran kepada PT Batavia Prosperindo Finance sebagai Lessor senagaimana yang diperjanjikan di dalam perjanjian Leasing. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Jadi dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagai perbuatan wanprestasi oleh Tergugat, maka Tergugat terbukti telah melakukan ingkar janji dan wanprestasi. Adapun bentuk wanprestasi oleh tergugat yaitu menunggak angsuran sebanyak 13 angsuran. Akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut Tergugat diwajibkan untuk membayar 13 angsuran keseluruhan, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara

ANALISIS PERBANDINGAN DUA PENETAHAPAN PENGADILAN ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan 71/Pdt.P/2017/PN.Bla)

Manna Hasiholan Paris Hutapea, Ernie Suwarti — Fri, 21 Feb 2025 07:26:34 +0000

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan beda agama ditengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terangterangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya berbeda dengan Penetapan Pengadilan Negeri Blora yang menolak memberikan izin perkawinan beda agama. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama studi kasus Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan pertimbangan hakim dalam menolak izin perkawinan beda agama studi kasus Penetapan Nomor Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya menggunakan Pasal 35 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pengadilan Negeri Blora lebih menekankan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan merupakan perkawinan yang sah dan tidak memiliki akibat hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, bahwa tidak adanya payung hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama pasca dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang ini menjadikan sebagai pertimbangan hakim untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan Hakim dalam menolak permohonan karena memahami Pasal 2 ayat (1) secara jelas sudah memberikan ketegasan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan kecuali sesuai dengan agamanya.

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (AYAH) (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 345/PDT.G/2020/JKT.BRT)

Adelia Hasna, Uji Sri Wulan Wuryandari — Fri, 21 Feb 2025 00:00:00 +0000

Perkawinan kadang kala menimbulkan perbedaan pendapat, hingga beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara bercerai. Setelah bercerai, tidak jarang timbul sengketa mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur. Biasanya hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, tetapi dalam beberapa kasus hak asuh harus jatuh kepada ayahnya. Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk membuat penelitian yang berjudul : Pemberian Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian kepada orang tua laki-laki (ayah) ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum dari perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan diserahkannya hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada orang tua laki-laki (ayah). Metode penelitian yang dipergunakan adalah normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya, dalam menentukan pemeliharaan anak yang diberikan kepada ayah dalam persidangan yaitu selama ini terbukti yang melakukan pengurusan terhadap anak-anaknya adalah Ayah sedangkan Ibunya pergi meninggalkan anak- anaknya. Selain itu, meskipun hak asuh anak hanya ditetapkan berada pada salah satu orang tua namun setelah terjadinya perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mengurus anak- anaknya hingga dewasa meskipun tidak tinggal dalam satu rumah.

TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DISEBABKAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI SAHAM LINTAS NEGARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS KOMISI PERSAINGAN

Albert Alfonsius, Haris Nugroho, Rury Octaviani — Fri, 21 Feb 2025 07:28:09 +0000

Perbuatan hukum berupa akuisisi saham yang dilakukan oleh Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) dan Perusahaan asal Indonesia yang bernama PT. Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquirer) berdampak terhadap pengenaan denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Penelitian skripsi bertujuan untuk menganalisis Hukum yang diberlakukan, mengetahui Lembaga yang berwenang terhadap denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi akuisisi saham lintas negara berdasarkan yurisdiksi Hukum di Indonesia. Hukum perdata Internasional terdapat 2 titik pertalian, Yaitu: Titik taut/Pertalian primer adalah suatu keadaan atau fakta serta faktor yang dapat menciptakan suatu hubungan Hukum Perdata Internasional, Titik taut sekunder merupakan sekumpulan fakta/keadaan serta faktor yang menentukan hukum negara mana yang harus/akan diberlakukan atau digunakan dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Tinjauan Hukum Perdata Internasional yang diterapkan adalah Titik taut sekunder disebabkan melihat fakta dari tempat terjadinya pelanggaran perbuatan Hukum (Penerapan Asas Lex loci Delicti Commisi), Teori status personal badan hukum, Penerapan asas Centre of Administration/Business, Penerapan asas Penerapan Asas Centre of Exploitation, Penerapan Asas lex rei sitae (lex situs). Hasil rekomendasi dan kesimpulan dari Penelitian ini adalah negara Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang mengatur mengenai akuisisi saham lintas negara yang berdampak kepada Persaingan Usaha di Indonesia, disebabkan regulasi saat ini yaitu: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. rekomendasi dari penelitian ini adalah Sebaiknya regulasi hukum tersebut dapat digabungkan ke dalam bentuk peraturan regulasi Hukum secara spesifik yang mengatur mengenai akuisisi lintas negara di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Perusahaan asing maupun perusahaan nasional yang menjalankan aktivitas usaha bisnis di Indonesia.

PENURUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJA POLISI SEBAGAI TANTANGAN BAGI IMPLEMENTASI GOOD POLICING GOVERNANCE

Syafara Azahwa, Zhenia Maulida Fitri, Endra Wijaya — Fri, 21 Feb 2025 07:28:40 +0000

Kajian ini membahas perihal problem penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Fenomena penurunan kepercayaan publik itu semakin memburuk pascaperistiwa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri terhadap bawahannya pada tahun 2022 lalu. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah metode sosio-legal. Data yang dibahas dalam kajian ini tidak hanya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, namun juga dari informasi dari media sosial yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri. Simpulan dari kajian ini ialah bahwasanya persepsi dan kepercayaan publik terhadap Polri memang mengalami penurunan terutama akibat kasus tindak pidana yang melibatkan Anggota Polri sebagai pelakunya. Dari fenomena itu dapat dilihat pula bahwa konsep tata kelola yang baik di bidang pemolisian di Indonesia masih mengalami kendala dalam implementasinya.