TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEMUNGKINAN PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TETANG MINERAL DAN BATU BARA

Abstract

Indonesia memiliki dan dianugerahkan sumberdaya alam yang sangat banyak sekali terbentang dari bujur timur sampai selatan, dari barat laut sampai tenggara. Hasil pertambangan mineral dan batu bara serta
sumber energi, bahkan segala jenis hasil pertanian terdapat di Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini sampai sekarang belum mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia secara
merata dan menyeluruh sebagaimana yang dicita-citakan oleh para foundingFather Negara ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kekayaan alam berupa bahan galian (tambang) seperti
emas, tembaga, perak, minyak bumi, batubara, intan, berlian dan berbagai jenis batu-batuan berharga lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran bangsa Indonesia.
Aktifitas PT. Freeport Indonesia yang sudah berjalan selama 49 (empat puluh sembilan) tahun berlokasi di tanah Papua, tepatnya sejak tahun 1967 hingga sekarang masih belum dapat memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap rakyat dan bangsa Indonesia berdasarkan latar belakang tersebut perlu ditinjau bagaimana Kontrak Karya yang telah berlangsung di PT.Freeport Indonesia selama ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan khususnya PT.Freeport Indonesia dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan agar kepentingan masyarakat dapat dikedepankan dalam kaitan dengan hasil tambang yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme dan aturan hukum yang jelas dalam mengatur penguasaan pemerintah tersebut terhadap bahan galian, dalam upaya menjaga dan mengupayakan segala kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (law as itis written in the book) penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analistis normatif-kualitatif. Untuk mendukung penelusuran bahan-bahan hukum dan bahan pustaka lain, penulis melakukan wawancara dari beberapa nara sumber atau informan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sangat baik untuk dilakukan renegoisasi antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tentunya juga tidak merugikan PT. Freeport Indonesia sendiri karena selama beroperasional di Indonesia PT. Freeport Indonesia tidak melakukan pelanggaran dan selalu patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. 6 (enam) poin persyaratan renegoisasi yang disampaikan pemerintah tentunya harus dipenuhi oleh PT. Freeport Indonesia, demikian juga dengan pihak pemerintah.