Vol. 1 No. 1 (2016): Juni 2016

Published: 2016-07-01

Articles

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DENGAN ADANYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 BERSERTA PERATURAN MENTERI NOMOR 16 TAHUN 2015

RARA TRI WULANDARI

1-9
- PDF Full Text
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY - TANGERANG)

PERIATI BR GINTING

10-25
- PDF Full Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 409K/PDT.SUS/2012

GURITNO

26-38
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN BURUH ANAK ATAU PEKERJA ANAK

HERJUNO

39-56
- PDF Full Text
PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING DI PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PNRI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

NOVI INDIASTUTI

57-68
- PDF Full Text
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (UNION BUSTING) DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA UPAYA PENEGAKAN HUKUM (ANALISA PUTUSAN MA NOMOR 1038 K/PID.SUS/2009)

ARMILIUS

69-84
- PDF Full Text
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN KESALAHAN BERAT (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 408K/PDT.SUS-PHI/2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU 1/2003

FIDA FITRIANA KOESMAWATY

85-97
- PDF Full Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011

TANTO ANTON PURBOYO

98-108
- PDF Full Text
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. NATIONAL SAGO PRIMA (NSP) ATAS PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KEPULAUAN MERANTI RIAU

INDRA IBRAHIM

109 - 132
- PDF Full Text
ENERAPAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

FITRA FARAOUKY LUBIS

133 - 147
- PDF Full Text
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL (WELL KNOWN MARK) DI INDONESIA (STUDI KASUS KRITERIA MEREK TERKENAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT MENGENAI PERLINDUNGAN ATAS BARANG DAN JASA YANG TIDAK SEJENIS)

MAHMUD

148 - 166
- PDF Full Text
PERTAUTAN KONSEP HAK EKSKLUSIF DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MONOPOLI DALAM HUKUM ISLAM

PUTRI AYU MAHARANI

167 -182
- PDF Full Text
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

ROSDIONO SAKA

183 - 206
- PDF Full Text
KEWAJIBAN KONTRAK BERBAHASA INDONESIA DALAM DUNIA USAHA (IMPLIKASI HUKUM MENURUT UU NO 24 TAHUN 2009)

PUSPANJAN

207 -211
- PDF Full Text
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEMUNGKINAN PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TETANG MINERAL DAN BATU BARA

SRI MARDARIANI

222 - 234
- PDF Full Text
MEDIASI HUKUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI MASYARAKAT DAN KRITIK TERHADAP PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

ADOLOF GERRIT SURYAMAN

235 -251
- PDF FULL Text
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN DARI PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI KEGIATAN JUAL BELI DI MEDIA ONLINE

IRA FAJARIYATI RAHAYU

252 -267
- PDF FULL Text
PENGATURAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN BANK DI INDONESIA

IRFAN AKHYAR

268 - 276
- PDF FULL Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA

MARIO RAMANDA PUTRA

277 - 292
- PDF FULL Text
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT SINDIKASI BERMASALAH

AGUNG AL ASYARY

293 - 304
- PDF FULL Text
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

CHRISTIAN ERICSON

305 - 317
- PDF FULL Text
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

SUDJANA

318 -333
- PDF FULL Text
MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN DUGAAN TINDAKAN PERJANJIAN TERTUTUP (TYINGAGREEMENT) DALAM KEGIATAN KERJASAMA BANCASSURANCE ANTARA BANK DAN ASURANSI

DIANA FITRIANA

334-348
- PDF FULL Text
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN POLIS ASURANSI CONTRACTORS’ PLANT AND MACHINERY DAN POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 534/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)

NUSA GILANG ANGGREANZA

349-364
- PDF FULL Text
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP SUBROGASI DALAM PENYELESAIAN KLAIM SURETY BOND

CAESAR TAUFIQ TUASAMU

365 - 378
- PDF FULL Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DIHUBUNGKAN DENGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD COORPORATE GOVERNANCE) DAN PEMERINTAHAN

SAFIAH SARI

379 - 396
- PDF FULL Text
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI ETIKA BISNIS

NUR INDAH ASTRIA SANGADJI

397 - 404
- PDF FULL Text
PERBANDINGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Kasus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank Central Asia (BCA), Tbk)

NANDA DWI RIZKIA

405 - 422
- PDF FULL Text
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU (STANDARD CONTRACT) BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

UTAMI YUSTIHASANA UNTORO

423 - 437
- PDF FULL Text
PERLINDUNGAN KONSUMEN BARANG KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN 639/Pid.B/2014/PN.BEKASI)

CRISS JUNIOR SIHOMBING

438 - 448
- PDF FULL Text
PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN PEREDARAN ALAT KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAGI KONSUMEN DI INDONESIA: SESUAI PERAN MASING-MASING KELEMBAGAAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MENGATURNYA

SARALITA PUSPASARI

449 -459
- PDF FULL Text
PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP KINERJA NOTARIS BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI PROVINSI DKI JAKARTA

MUHAMMAD RIFAD ISMAIL

460 - 468
- PDF FULL Text
PENGGUNAAN TENAGA SUKARELA ASING GURU BAHASA KOREA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (PROGRAM WORLD FRIENDS KOICA DI INDONESIA)

RAHMAT ADITYO PRANOTO

469 - 476
- PDF FULL Text

Vol. 1 No. 1 (2016): Juni 2016

Articles

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DENGAN ADANYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 BERSERTA PERATURAN MENTERI NOMOR 16 TAHUN 2015

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN PT. SURYA SHUENN YUEH INDUSTRY - TANGERANG)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOSEN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 409K/PDT.SUS/2012

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN BURUH ANAK ATAU PEKERJA ANAK

PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING DI PERUM PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PNRI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ANTI SERIKAT PEKERJA (UNION BUSTING) DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA UPAYA PENEGAKAN HUKUM (ANALISA PUTUSAN MA NOMOR 1038 K/PID.SUS/2009)

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN KESALAHAN BERAT (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 408K/PDT.SUS-PHI/2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU 1/2003

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. NATIONAL SAGO PRIMA (NSP) ATAS PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KEPULAUAN MERANTI RIAU

ENERAPAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI ALTERNATIF PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL (WELL KNOWN MARK) DI INDONESIA (STUDI KASUS KRITERIA MEREK TERKENAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT MENGENAI PERLINDUNGAN ATAS BARANG DAN JASA YANG TIDAK SEJENIS)

PERTAUTAN KONSEP HAK EKSKLUSIF DALAM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MONOPOLI DALAM HUKUM ISLAM

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

KEWAJIBAN KONTRAK BERBAHASA INDONESIA DALAM DUNIA USAHA (IMPLIKASI HUKUM MENURUT UU NO 24 TAHUN 2009)

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEMUNGKINAN PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TETANG MINERAL DAN BATU BARA

MEDIASI HUKUM SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI MASYARAKAT DAN KRITIK TERHADAP PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN DARI PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI KEGIATAN JUAL BELI DI MEDIA ONLINE

PENGATURAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA) TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN BANK DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KREDIT SINDIKASI BERMASALAH

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN DAN DUGAAN TINDAKAN PERJANJIAN TERTUTUP (TYINGAGREEMENT) DALAM KEGIATAN KERJASAMA BANCASSURANCE ANTARA BANK DAN ASURANSI

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN POLIS ASURANSI CONTRACTORS’ PLANT AND MACHINERY DAN POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 534/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)

TINJAUAN YURIDIS PRINSIP SUBROGASI DALAM PENYELESAIAN KLAIM SURETY BOND

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DIHUBUNGKAN DENGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD COORPORATE GOVERNANCE) DAN PEMERINTAHAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 DI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI ETIKA BISNIS

PERBANDINGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Kasus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank Central Asia (BCA), Tbk)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU (STANDARD CONTRACT) BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN KONSUMEN BARANG KADALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN 639/Pid.B/2014/PN.BEKASI)

PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN PEREDARAN ALAT KESEHATAN YANG BERKUALITAS BAGI KONSUMEN DI INDONESIA: SESUAI PERAN MASING-MASING KELEMBAGAAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MENGATURNYA

PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS TERHADAP KINERJA NOTARIS BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI PROVINSI DKI JAKARTA

PENGGUNAAN TENAGA SUKARELA ASING GURU BAHASA KOREA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN (PROGRAM WORLD FRIENDS KOICA DI INDONESIA)

Menu

Language

Information