KEDUDUKAN LEGALITAS SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH LURAH (Studi Kasus ATR/BPN Depok Jawa Barat)

Abstrak

Dokumen merupakan salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki hak atas harta bendanya, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanah. Jika seseorang memiliki tanah, maka harus ada dokumen tertulis resmi untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Kemudian jika pemilik ingin menjual maka perlu ada perubahan status dan beberapa syarat untuk melepaskan hak atas tanahnya, salah satunya adalah SPPHT (Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah). Dalam masalah SPPHT, penulis menemukan masalah di salah satu wilayah administrasi pertanahan ATR/BPN di wilayah Depok, yaitu adanya kepala desa yang ingin menguasai pengurusan SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, dimana dalam hal pengurusannya, setiap pejabat hukum pertanahan memiliki peran masing-masing. Dari uraian
di atas jelas bahwa kedudukan lurah berada dalam ruang lingkup saksi,
namun dalam prakteknya masih ada oknum lurah yang ikut campur dalam
pengurusan SPPHT tersebut. Oleh karena itu penulisan tesis ini mengangkat
judul “STATUS DAN LEGALITAS PERNYATAAN PELEPASAN HAK MILIK TANAH
YANG DIBUAT OLEH LURAH”